Sejarah Nasionalisme Perjuangan Bangsa

Sejarah dan Masa Depan

Indonesia: Sebuah Proyek Bersama

Meskipun “ bangsa “ dibangun oleh anggota-anggota yang konkret, tetapi ia hanya mungkin ada di dalam wujud yang abstrak. Bangsa adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran setiap orang ketika ia “mengimajinasikan“ keberadaan dirinya dalam kaitannya dengan diri orang lain di dalam sebuah wilayah negara. “Bangsa”, sebagaimana dikatakan Benedict Anderson di dalam Imagined Community, adalah komunitas terimajinasikan, karena para anggotanya tidak seluruhnya saling kenal, bertemu dan bertatap muka. Meskipun demikian .”… di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka  Hidup dalam imajinasi kebersamaan di dalam sebuah wilayah itulah esensi dari sebuah bangsa.

Bangsa yang kita sebut sebagai bangsa Indonesia sendiri, tentu saja bukan sebuah bangsa yang sudah ada sejak dahulu. Pembentukan bangsa Indonesia sebagai reaksi dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Dalam konteks Indonesia, negara (dalam hal ini, negara kolonial) ada lebih dulu, menyusul terjadinya kesadaran nasional sekaligus pembentukan sebuah bangsa yang bersatu sebagai reaksi terhadap keberadaan negara kolonial) yang asing.  Jadi, sejak awal pembentukan Indonesia bukanlah perwujudan suatu “nation-state”, melainkan “state-nation”. Dalam hal ini, bangsa Indonesia adalah, memijam istilah Benedict Anderson – sebuah proyek bersama.

Sebagai bangsa, kita perlu menengok ke belakang dan melakukan refleksi diri. Melihat proses sosial-politik yang telah terjadi sejak kemerdekaan, kita memang perlu khawatir terhadap pembinaan solidaritas emosional yang telah terabaikan selama ini. Dialog antar generasi tersumbat. Yang ada, lebih  pada komunikasi satu arah yang menempatkan generasi muda sekedar pewaris nilai-nilai (yang dianggap) luhur dari generasi tua, tanpa sempat memberikan ruang yang leih luas pada generasi muda untuk mendefinisikan sendiri nilai-nilai yang dianggap baik bagi generasinya. Akibatnya rasa persatuan dan kebersamaan dalam konteks-baru tidak tumbuh sehat. Ada kesenjangan antargenerasi dalam memahami nilai-nilai kebersamaan dan kebangsaan.

Karena itu kini saatnya kita menyadari kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang terbangun dari hasil serangkaian interaksi panjang, yang melibatkan ratusan etnis, dengan ratusan bahasa yang berbeda, dan menempati wilayah lebih dari 17.000 pulau. Bangsa ini terbentuk sebagai hasil dialog intensif dari hampir seluruh agama-agama besar dunia serta agama-agama lokal di wilayah Nusantara. Bangsa ini terbangun dari jutaan manusia yang merasakan kepedihan sama di bawah penindasan penjajah yang berlangsung ratusan tahun lamanya. Karena itu tumbuhnya rasa solidaritas kebersamaan sebagai akibat kesamaan tantangan, kebulatan semangat dan tekad untuk membangun kehidupan yang layak di alam merdeka, yang terbebas daro dominasi kekuasaan penjajah, harus terus dipupuk. Keseluruhan faktor yang tergabung inilah yang merupakan modal sosial, yang menjadi fondasi kokoh bagi terbentuknya sebuah Indonesia.

Atas dasar modal sosial ini para pendiri bangsa meramu dan mengembangkan fondasi bangsa ini. Sejarah mencatat banyak pemimpin negeri ini di awal kemerdekaan yang secara cerdas telah menunjukkan arah perjalanan bangsa dengan memberikan semangat, inspirasi dan visi arah pembangunan bangsa. Namun kini apa yang telah terjadi dengan seluruh cita-cita luhur dan modal sosial yang telah kita miliki bersama ? Tampaknya dalam perjalanan selama ini, terlalu banyak elemen bangsa, sadar atau tidak telah banyak yang mengkhianati cita-cita luhur dan menyia-nyiakan modal sosial yang telah dicoba dibangun dengan susah payah.

Persoalan nation dan character building kembali menjadi perhatian utama kita sekarang ini. Sejak berdirinya republik ini para pendiri bangsa tak henti-henti mengingatkan kita bahwa proses nation dan character building menjadi agenda penting yang tak boleh berhenti dikembangkan. Soekarno, misalnya  sejak awal telah berbicara tentang pentingnya membangun rasa kebangsaan. Ia selalu berupaya membangkitkan sentimen nasionalisme yang ia maknai sebagai menumbuhkan “suatu itikad, suatu keinsyafaan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, (yaitu) satu bangsa”.

 

Baca Selanjutnya…..


Partai Komunis Indonesia: Ketika Nasionalisme Mendahului Kelas

Meskipun PKI sekarang  sudah diserak-serakan,   aku tetap berkeyakinan kuat kalau  hanya  waktu,  dan   dalam  proses sejarah  itu sendiri,  kalau PKI pada akhirnya   akan bangkit lagi, karena PKI selamanya anak zaman, dilahirkan ke dunia  oleh  zaman itu sendiri…Meski banyak kesulitan dan penderitaan, PKI akan   menemukan  kembali  jalannya   untuk  naik jauh lebih segar ketimbang kami   berlima.       Mereka    akan   membikin   kegagalan  kami  ini  ibu  bagi kemenangan mereka.. .
Oleh  karena terus  diburu,  ditakuti-takuti  peluru  musuh, dia (PKI)   sekarang tiarap  serendah-rendahnya.  Akan  tetapi,  pada  akhirnya  ia  akan  merangkak balik dengan tangan dan lututnya untuk menangkap dan menghancurkan musuh Rakyat yang sesungguhnya : kaum imperialis, para tuan tanah dan kelompok-kelompok garis keras lain di negeri ini.  (Sudisman, 1967 )

Pada tanggal 23 Mei 1965, Stadion Gelora Bung Karno dibanjiri manusia. Puluhan ribu orang memadati tribun yang mengelilingi stadion, sementara ribuan manusia lagi berdiri di lapangan yang terhampar di bawah. Di luar, di lapangan parkir dan kalan-jalan di sekitar lebih dari 100.000 orang saling berdesak-desakan. Sungguh-sungguh seperti lautan manusia. Itulah peristiwa peringatan ulang tahun ke-45 berdirinya PKI. Untuk memberi kesempatan lebih banyak orang berkumpul di sekitar stadion dan mencegah kemacetan lalulintas, partai menghalangi niat pengendara mobil lewat kawasan itu. Dengan membawa bingkisan kecil makanan dari rumah untuk makan siang, orang berjalan kaki masuk kota dari desa-desa yang jauh. Bendera-bendera merah dan baliho-baliho raksasa dengan potret-potret pahlawan partai, seperti Karl Marx dan V.I. Lenin, berderet di jalan-jalan ibu kota. Mereka yang berbaris memasuki stadion dalam wacana popular mendapat julukan “semut merah” : banyaknya tak terbilang, tertib, disiplin, siap mengorbankan diri tapi militan, dan sanggup menyengat jika diganggu. Prajurit semut merah ini, di mata Soekarno, merupakan pemandangan kejayaan yang megah. Ia menyambut acara itu dengan bahagia dan menyampaikan pidato berapi-api dari podium, penuh pujian terhadap patriotisme dan semangat perjuangannya melawan kekuatan kolonialisme dan neokolonialisme dunia. PKI dengan caranya telah menunjukkan apa yang sudah menjadi dugaan banyak orang di Indonesia, bahwa partai ini merupakan partai politik yang paling besar dan paling terorganisasi dengan baik di Indonesia. Tidak ada partai politik lain yang bisa berharap untuk mengorganisasi rapat raksasa sebesar itu. Tampaknya perayaan peringatan itu merupakan yang paling mewah yang pernah diselenggarakan partai politik di sini.  PKI memiliki kombinasi yang langkah antara kecukupan dana, keanggotaan yang luas, dan dukungan presiden.

Sampai 1965, PKI telah tumbuh menjadi partai politik yang paling besar, tetapi ia tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui kotak suara – tidak ada pemilu untuk bersaing. Jalan parlementer menuju kekuasaan telah ditutup sejak 1959 dengan adanya Delret 5 Juli 1959 dan tampaknya tidak akan pernah dibuka kembali. PKI juga tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui peluru. Partai tidak mempunyai sayap bersenjata dan tidak berminat mengangkat senjata melawan pemerintah. Partai mendapat dukungan massa, tapi tidak beroleh kewenangan yang seimbang dalam pemerintahan Soekarno Kendati partai bekerja keras dalam kampanye konfrontasi mengganyang Malaysia pada 1963, pimpinan partai kesulitan memperoleh posisi di dalam kabinet. Pengaruh PKI di tingkat paling atas pemerintahan hampir tidak sepadan dengan pengaruhnya di kalangan masyarakat.

Partai Komunis Indonesia berjaya dalam sebuah periode yang didominasi oleh figure kharismatik Presiden Soekarno yang dipuja rakyat Indonesia dan mendapat perhatian dunia lantaran pidato-pidato anti-imperialismenya yang berapi-api.  Selama di bawah pemerintahan Soekarno dan perlindungannya, PKI menjadi partai Komunis bukan pemerintah terbesar di dunia, dan banyak orang di luar dan dalam Indonesia yakin periode tersebut akan menjadi batu pijak bagi langkah mereka selanjutnya menjadi partai yang berkuasa.  Oleh karena itulah, kebanyakan orang sontak terkejut ketika mendengar kalau hanya dalam semalam saja satu partai sebesar dan sekuat itu bisa dihancurkan di kubangan darah yang demikian besar dalam sejarah modern. Melalui gelombang episode kudeta pada 1 Oktober 1965, PKI disapu habis dari panggung politik Indonesia, dan tidak lama kemudian pelindungnya, Soekarno.

Tampaknya sejarah Komunisme di Indonesia seakan-akan ditakdirkan untuk konsisten dengan tragedi. Pada tiga periode berbeda, Partai Komunis Indonesia telah mengemuka dari sekadar partai pinggiran yang tidak mencolok menjadi partai terdepan dan menonjol dengan kecepatan begitu menakjubkan laksana “api sabana” membakar habis di musim panas – istilah Mao Tse Tung untuk menggambarkan kebangkitan gerakan petani di Cina Tengah pada 1925 – namun senantiasa kandas oleh percobaan kekerasaan.

PKI bangkit kemudian tumbang selama tida periode telah menyisahkan  pertanyaan dalam diri kita. Apakah PKI akan bangkit kembali, sejarah ke depan akan menyatakannya kepada kita, tetapi agaknya situasi internasional, terlebih lagi kondisi dalam negeri Indonesia menentangnya. Beberapa dekade terakhir, dunia tidak menguntungkan bagi Marxisme-Lenisisme. Uni Soviet telah menjadi sejarah masa lampau, sementara Cina menjadi teladan bagi perkembangan kapitalis dan bukannya sosialis. Kendati demikian, ada banyak masalah sosial besar yang diangkat PKI dan gerakan komunis secara keseluruhan, tidaklah hilang.

Klik Selanjutnya…..


Soekarno, Irian Barat dan Uni Soviet

Kendati Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamirikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pengakuan de facto atas Republik Indonesia baru diberikan setelah tercapai perjanjian Linggarjati yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda pada 15 November 1946. Sesudah perjanjian tersebut ditandatangani, Inggris, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina dan Australia pun memberikan pengakuan de facto Republik Indonesia tetapi tidak oleh Uni Soviet. Pengakuan diplomatik kemudian juga mengalir dari negara-negara Arab.

Pada tanggal 13 Jnuari 1948 telah terjalin kesepakatan yang menetapkan pertukaran perwakilan konsuler. Kendati tertunda karena pengunduran diri Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ketika pejabat-pejabat Soviet akhirnya memilih untuk menandatangani dan mengumumkan kesepakatan tersebut pada akhir Mei 1948, Moskow sedang mencoba menjalin hubungan dengan Republik Indonesia.

Keinginan Uni Soviet mengakui Republik Indonesia secara de jure dan ketegasan Rusia di Asia Tenggara secara umum, mungkin terkait dengan hasrat Moskow untuk melakukan langkah-langkah balasan demi mengatasi kemenangan AS di Eropa, Stalin dan penasehat-penasehatnya memandang Marshall Plan juga pembentukan Pakta Pertahanan Eropa Barat – pendahulu NATO – adalah provokasi anti-Rusia, yang diperparah lebih lanjut dengan integrasi separuh lebih wilayah Jerman ke dalam badan politik kapitalis Eropa Barat. Selain itu para pembuat kebijakan Soviet boleh jadi tergoda membuat panas suasana Indonesia untuk membela perjuangan nasional di Asia sambil memberi dukungan moral dan politis kepada Front Demokrasi Rakyat yang makin vokal di Jawa dan Sumatra. Pendeknya, pengumuman kesepakatan konsuler Uni Soviet dengan Republik Indonesia pada Mei 1948  dapat merusak politik Hatta dalam Republik Indonesia dan menyokong posisi kekuatan komunis dalam Republik Indonesia pada saat yang sama.

Kenyataan ada usaha pembentukan negara komunis di Indonesia yang mengikuti Uni Soviet, tentu saja mencemaskan pemerintahan Truman  yang merasakan makin besar mengenai ancaman komunisme di daerah kekuasaan Republik Indonesia. Kenyataan itu telah membuat Washington memulai kebijakan baru dan lebih berorientasi damai terhadap pemerintah Indonesia di Yogyakarta dan sebaliknya Washington bertekad meminta lebih banyak dari Belanda.

Kecenderungan alami Washington untuk mendukung Belanda makin lama makin tidak masuk akal. Departemen Luar Negeri AS makin yakin bahwa Soekarno dan Hatta terbilang moderat – istilah moderat dalam konteks ini berarti non-komunis atau lebih bagus lagi anti-komunis – dapat menangkal gerak-gerik ideologis Moskow. Oleh karena itu, tampaknya penting bagi kebijakan luar negeri AS untuk memberi bantuan bagi kedua pemimpin tersebut dalam upaya mereka menggalang Republik Indonesia yang pro-Barat di kepulauan yang berlokasi strategis di Asia.

Dalam rangka mengkonsolidasi posisi Indonesia di panggung internasional, dua hari setelah Perjanjian Linggarjati ditandatangani, PM Sutan Sjahrir  berangkat ke New Dehli memenuhi undangan PM India Jawaharlal Nehru untuk menghadiri “Asian Relations Conference“. Di sana, dalam acara penutupan konfrensi, Sutan Sjahrir berpidato tentang politik luar negeri Indonesia yang jelas-jelas mengandung benih-benih bagi dikembangkannya, dan yang kemudian dikenal dengan asal kejadian politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak pada satu blok.

Pandangan ini kemudian dilanjutkan Mohammad Hatta, dalam menanggapi keinginan FDR/PKI dalam Badan Pekerja KNIP mulai mendesak pemerintah untuk bekerja sama menghadapi Belanda dan supaya Republik Indonesia memilih Uni Soviet dalam persaingan politik global antara blok barat dan timur.  Dalam pidatonya yang terkenal berjudul “Mendayung antara Dua Karang“ di depan anggota Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)  pada tanggal 2 September 1948, Mohammad Hatta mengemukakan pernyataan-pernyataan yang kemudian menjadi acuan dasar pelaksanaan politik luar negeri.

Mohammad Hatta bertanya,” Mestikah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika ? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita ?”

Perdana Menteri Mohammad Hatta kemudian menjawab sendiri pertanyaan dengan menggarisbawahi, bahwa “Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak mempersatukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya “

Prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri ini muncul karena memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia, terutama berkaitan dengan pengalaman Indonesia yang traumatik yang begitu lama dijajah oleh Belanda.  Dalam karangannya “Indonesaia  Foreign Policy“ dalam Foreign Affaris tahun 1953, Mohammad Hatta menjelaskan secara lebih rinci mengenai politik bebas aktif dan juga memaparkan alasan-alasan mengapa Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memihak dalam persaingan dan permusuhan Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun tidak tinggal diam sebagai pihak pasif dalam percaturan politik dunia melainkan sebagai subjek yang memiliki pendiriannya sendiri.

Klik Selanjutnya….


Pencarian Tuhan Sepanjang Masa

Tidak ada orang yang benar-benar mempercayai
sesuatu kecuali dia mengetahui lebih dulu bahwa
hal itu dapat dipercayai
(Santo Agustinus)

 

 

Banyak pengamat tentang kehidupan beragama dewasa ini sepakat bahwa agama telah tersingkir dari dunia modern . Tersingkirnya agama itu dirumuskan secara dramatis sebagai  Tuhan telah mati.  Atau dengan ungkapan yang lebih lunak sebagai trend dunia atau trend yang tak terelakkan. Thomas Altiezer seorang teolog radikal mengatakan dengan ungkapan yang konvensional dan lugas bahwa kita harus menyadari bahwa kematian Allah merupakan kejadian historis , bahwa Allah telah wafat di dunia , dalam sejarah dan keberadaan kita .

Herman Kahn dan Anthony Wiener dari Hudson Institute, telah mengadakan penelitian yang menakjubkan tentang peristiwa-peristiwa pada babakan ketiga akhir ke-20 , dan hanya mengadakan sedikit catatan tentang permasalahan agama . Dan dengan asumsi bahwa kebudayaan pada abad ke-20 akan  berlanjut ke pola sensate ( rasa-perasaan ) yang terus berkembang . Istilah sensate berasal dari sosiolog Harvard almarhum Pitrim Sorokin , dan didefinisikan oleh Kahn dan Wiener  sebagai  empiris, duniawi, sekular, humanistik, pragmatis, utilitarian, kontraktual, epikurian,hedonistis dan lain sebagai

Tersingkirnya agama menimbulkan berbagai gejolak (moods) dengan kemarahan kenabian , kesedihan yang mendalam , rasa menang yang melegakan atau sebagai hal biasa, sebagai fakta yang berkadar emosi ringan . Tetapi para juru bicara agama yang ada ( tradisional-religion ) telah mengadakan “perlawanan “ sejak zaman para dewa-dewi “, para inteletual progresif yang menyambut hangat “hilangnya “ pengaruh agama, para analis “murni “ yang hanya mencatat hal yang umum terjadi . Memang situasi kita dewasa ini merupakan zaman di mana kesadaran tentang keilahian paling tidak dalam bentuk klasiknya terdesak ke latar belakang kesadaran dan keprihatinan manusia .( Berger , 1991 : 1 – 2 )

Manusia modern tidak pernah berpikir bahwa ia sesungguhnya adalah bagian dari alam Sebaliknya , ia menganggap dirinya sebagai entitas yang terpisah dari alam  Ia punya akal, yakni sebuah kemampuan yang luar biasa , yang dimiliki oleh makhluk lain mana pun juga di alam ini . Dengan akal ini manusia memberi bukti bahwa ia bisa membuat banyak hal yang hebat di dalam hidupnya. Ia bahkan bisa menemukan hukum-hukum alam dan kemudian dalam beberapa aspek bisa memanipulasinya . Oleh karena itu , manusia menjadi angkuh dan menganggap diri lebih dari alam , dan ia merasa punya hak untuk menguasainya , dalam arti memakainya semata-mata untuk kepentingannya sendiri .

Rasio adalah segala-galanya bagi manusia, meski rasio itu sendiri sangat terbatas. Dengan kata lain , satu-satunya jalan yang benar untuk memahami realitas kehidupan dan kedirian manusia hanyalah melalui rasio . Ada berbagai aspek lain yang sebenarnya juga ada di dalam alam dan dalam diri manusia , tersisihkan oleh rasio manusia , bukan karena mereka tidak eksis , melainkan karena rasio itu sendiri tidak mampu menjangkau mereka Dengan demikian , manusia modern sebenarnya bisa dikatakan hidup tidak di dalam kepenuhannya. Terlalu banyak hal yang terabaikan tang sebenarnya vital bagi keutuhan diri manusia itu sendiri .

Dalam kemodernan ini, Tuhan tidak lagi dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tentang koherensi dan arti dunia . Dalam kemodernan , tahta rasionalitas dan makna tidak lagi menjadi milik Allah , melainkan milik akal manusia dan kehendaknya . Dengan demikian, rasio dan kehendak manusia itulah yang menjadi titik fokus kesatuan dan arti . Posisi Allah direbut oleh mereka . Karena kehendak Allah yang menyatukan itu ditolak dengan alasan moral, rasional dan saintifik , maka fokus bagi kesatuan segala hal bergeser kepada pikiran rasional menyatukan . Penggerseran posisi sentral Allah ini menyebabkan terjadinya keterpecahan pengalaman manusia , entah itu dalam tataran eksternal maupun dalam tataran internal . Fragmentasi ini pada gilirannya dapat berakhir pada pengerusakan struktur kemanusian itu sendiri karena kesatuan dunia tidak lagi menjadi konteks hidup bersama dalam kehidupan masyarakat manusia . Penggeseran posisi sentral Allah ini pada dasarnya tidak akan memberi kebebasan dan martabat bagi manusia , melainkan justru menempatkan kita dalam bentuk-bentuk perbudakan yang baru, yang bahkan sering tidak kita sadari .

Dunia modern bertumpu pada sains. Sains menjelmakan dirinya dalam berbagai bentuk kemajuan yang mewarnai kehidupan manusia modern dalam berbagai aspeknya . Namun, kemajuan yang dibawa sanis ini bukan tanpa konsekuensi . Manusia modern harus mengalami krisis hidup yang berat , bahkan karena terlalu beratnya , tidak dapat lagi diimbangi oleh kemajuan posisi yang diraih oleh sains . Sains memang berhasil meraih berbagai penemuan besar serta berhasil menghasilkan suatu sistem tekhnologi yang mengagumkan . Namun segala kemajuan itu secara berangsur-angsur menghasilkan efek-efek buruk yang tidak bisa dielakkan lagi , diantaranya : penghabisan sumber-sumber material secara cepat dan berbagai bentuk polusi terhadap lingkungan serta mendorong timbulnya perlombaan sistem persenjataan perang , yang pada akhirnya mengarah pada perang nuklir yang dapat menghancurkan seluruh peradaban dan seluruh isi planet  Inilah salah satu dari berbagai dilemma yang dimunculkan  oleh modernisme , dan manusia modern harus menghadapinya dalam hidupnya . Dalam situasi krisis seperti ini tidak heran bila manusia-manusia modern merasa terasing dari dunia dan dari dirinya sendiri . Manusia –manusia modern kehilangan pegangan . Dengan kata lain , dunia modern menjadi “ranah “ disorientasi bagi manusia yang hidup di dalamnya  Sains mencapai keterbatasannya dan tidak mampu lagi menjelaskan dan menjawab persoalan realitas hidup . Sekarang orang mulai melirik kembali ke wilayah supranatural – wilayah realitas yang selama ini dianaktirikan oleh modernisme dengan sainsnya , dan mencoba menemukan di sana jawaban bagi misteri hidupnya .( Wora , 2006 : 55 – 59 )

Zaman post modern ditandai oleh adanya pergolakan sosial yang cepat . Namun , kita tidak sekedar bersaksi atas progresivitas pergolakan sosial, kecanggihan teknologi post industri abad ke-20 , tetapi juga dihadapkan pada seribu krisis kemanusian : mulai dari krisis diri, alienasi atau keterasingan ,depresi , stress , keretakan insitusi keluarga , sampai beragam penyakit psikologi lainnya Justru .jenis penyakit yang mengguncangkan diri kita di tengah situasi krisis dewasa ini tak lain adalah hadirnya perasaan ketidaknyamanan psikologis . Ada semacam ketakutan eksistensial yang mengancam diri kita di tengah situasi krisis, sarat terror, konflik dan kekerasan sampai tragedi pembunuhan yang menghiasi keseharian hidup kita .

Situasi krisis agak serupa justru diiringi dengan meningkatnya  ketidakpercayaan pada insitusi agama formal.Barangkali, ekstremnya seperti dislogankan oleh futurolog John Naisbit bersama istrinya , Patricia Aburdence  dalam Megatrend 2000, “ Spiritualis yes, Organized Religion No !” Ada semacam penolakan terhadap agama formal – yang memiliki gejala umum yang sama , yaitu ekslusif dan dogmatis – sambil menengok kearah spiritualistas baru lintas agama .( Sukadi 2001 : 1 – 2 )

Kepercayaan akan Tuhan merupakan suatu faktor yang penting dalam hidup orang . Tetapi mengapa orang percaya akan Tuhan  ?  Jawaban yang lazim diberikan oleh orang yang beragama atas pertanyaan ini menunjuk kea rah sesuatu yang di luar mereka sendiri.

Pertanyaan berujung pada jawaban mengenai keyakinan Kadangkala menimbulkan pertanyaan,apakah keyakinan tentangTuhan sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawab kan Kemudian orang mulai berpikir dan mencari pengetahuan ilmiah tentang Tuhan Disadari pula tak mungkin pengetahuan ilmiah ini langsung memecahkan soal-soal yang timbul pada bidang kepercayaan , oleh sebab percaya itu lain daripada mempunyai pengetahuan ilmiah mengenai Tuhan . Pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang Tuhan berkisar pada satu pertanyaan pokok yakni : apakah Tuhan ada ?

 

Selengkapnya…..


Soekarno, Islam dan Negara

Warisilah Api Islam dan jangan kita warisi abunya ! Galilah Api Islam
(Soekarno)

Hubungan agama dan negara adalah tema yang selalu menarik perhatian untuk didiskusikan, dan senantiasa menimbulkan kontroversi perdebatan itu menjadi menarik bukan saja dari sudut akademis, tetapi juga dari sudut kepentingan. Kontroversial karena adanya pandangan yang paling bertolak belakang dan tak mungkin dipadukan. Menjelang tahun 2000 telah terjadi pedebatan mengenai hubungan agama (Islam) dan negara. Ada yang tidak dapat dibangun dengan penguasaan pandangan sekelompok orang mengenai agama mayoritas di suatu negara, sedangkan yang lain melihat bahwa penegakan syariat agama bukanlah penghalang dari tegaknya sebuah demokrasi. Di satu sisi berbicara mengenai hak seluruh orang atau kelompok dalam membangun negara, sedangkan yang lain berbicara mengenai hak kelompok mayoritas yang tentunya memiliki kepentingan yang lebih kompleks dan menjaga agar tidak terpinggirkan oleh kelompok minoritas.

Issue politik yang diperdebatkan pada esensinya tidak banyak bergeser dari apa yang diperdebatkan Soekarno dan Natsir. Tidak begitu banyak issue-issue baru yang muncul. Kalau pun ada sesuatu yang baru dalam perdebatan itu, hanyalah menyangkut fakta-fakta yang dipakai untuk meneguhkan argumentasinya. Adanya perdebatan dari dulu sampai sekarang berarti belum tuntasnya persoalan bagaimana hubungan dan posisi agama (Islam) dalam negara Indonesia. Dan menjadi bukti kuat bahwa dari sisi ideologis, konfigurasi dan polarisasi kekuatan politik di Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang tidak berubah signifikansinya.

Sebenarnya dikalangan Islam sampai sekarang terdapat pada tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan negara. Pertama, menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Sistem ketatanegaraan atau politik ada didalamnya dan oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali pada kepada sistem ketatanegaraan Islam. Sistem politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Kulafa Al-Rasyidin. Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannnya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul bisasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepaki satu negara. Ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antar manusia dan sang Pencipta. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem politik tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Mengenal Ajaran Islam

Soekarno kecil dibesarkan dari keluarga yang tidak memberi pengajaran agama Islam yang sesungguhnya. Ia mulai mengenal dengan ajaran Islam ketika Soekarno remaja yang melanjutkan studi di HBS, tinggal di rumah Tjokroaminoto Tokoh Sarekat Islam itu dalam memberikan pendidikan agama Islamterutama untuk membaca Al-Quran dengan cara mendatangkan guru ke rumahnya. Tentunya Soekarno terlibat di dalam kegiatan mengaji. Kendati Tjokroaminoto tampaknya tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam ,setidak-tidaknya jika dibandingkan dengan para ulama yang mendirikan gerakan pembaruan agamayang sebenarnya. Tetapi dari Tjokroaminoto inilah Soekarno memperoleh pengetahuan tentang Islam.

Di kota Surabaya ini, Soekarno mulai berkenalan dengan pendiri Muhammdiyah, kiai Achmad Dahlan, yaitu pada waktu diadakannya tabligh di dekat rumah Tjokroaminoto. Maka sejak itu, Soekarno mulai tertarik dengan Achmad Dahlan dan akhirnya mendorong Soekarno untuk selalu menghadiri rabligh-tabligh Dahlan di tempat lainnya. Ketertarikan Soekarno pada Achmad Dahlan karena apa yang dilakukan oleh tokoh pembaru Islam itu berisi sesuatu yang selama ini dicari Soekarno, yaitu regenaration dan rejuvenation yang artinya adalah kebangkitan kembali dan peremajaan Islam. Tjkroaminoto dan Achmad Dahlan telah membuka wacana baru dirinya dalam pembacaan terhadap nash-nash ajaran Islam dengan pemahaman yang baru.

Ketika Soekarno belajar di THS, Bandung, ia berkenalan dengan A. Hasan, tokoh Persatuan Islam (PERSIS). Dari perkenalan sering terjadi percakapan antara keduanya mengenai berbagai masalah dan tak kurang pula dibicarakan masalah agama. Dari percakapan itu ada kesan bahwa Soekarno tadinya tidak banyak mengerti masalah-masalah agama Islam, namun percakapan itu cukup membuka hatinya. Walaupun terjadi perdebatan antara Soekarno dengan A. Hassan mengenai Islam dan Nasionalisme, hubungan antara keduanya tidak pernah renggang. Mereka selalu menganggap sebagai kawan yang selalu menjadi lawan polemiknya.

Pada umumnya pengetahuan Islam Soekarno didasarkan atas buku Lothrop Stoddard, The New World of Islam – dimana “dunia baru”-nya lebih menarik perhatiannya daripada Islam itu sendiri. Namun demikian, perasaan dasar keagamaan pada diri Soekarno pada waktu itu tidak bisa diabaikan. Umpanya ia melukiskan PNI sebagai “bersikap netral terhadap agama,” tidak dalam pengertian orang-orang komunis, yang sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan, melainkan dengan maksud untuk memungkinkan semua aliran kepercayaan menjadi anggota partai itu.

Ketika Soekarno dijebloskan dalam penjara Bancey Bandung pada tanggal 28 Desember 1929 sebagai bagian dari penangkapan besar-besaran yang dilakukan Belanda yang mulai gelisah melihat kebangkitan nasionalisme , sebagai orang yang mencintai kemewahan dan jesenangan, Soekarno merasakan sebagai sebuah pengalaman yang menghancurkan. Pada saat itulah Soekarno mulai merasa perlu mempelajari Islam dengan baik.

 

Klik Selengkapnya…..


Peristiwa PRRI/Permesta

Bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh
(Pepatah Yunani kuno)

Dari serangkaian pergolakan daerah yang meletus dalam dekade 1950,  Persitiwa PRRI/Permesta adalah paling serius dan terbesar, baik dalam skala waktunya, maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan barangkali juga kebrutalan dan korban yang ditimbulkan Persitiwa PRRI/Permesta, sebagaimana yang ditunjukkan dalam studi terbaru mengenai masa-masa Pancaroba ini, tidak hanya melibatkan pelbagai kekuatan pada tatanan nasional (Presiden Soekarno, partai-partai politik, militer dan daerah lain) tetapi juga internasional (CIA) dan tentu saja kelompok masyarakat lokal itu sendiri, khususnya kelompok militernya dan kaum politisi beserta rakyatnya ( Mestika Zed, 1999 :  101)

Peristiwa PRRI/Permesta di Indonesia yang mula-mula menjadi berita menyolok pada bulan Desember 1956 dan memuncak dalam pemberontakan PRRI/Permesta dari tahun 1958-1961, adalah salah satu dari berbagai pertentangan yang saling berhubungan yang lahir dari kekecewaan terhadap demokrasi parlementer, dan yang mempercepat berakhirnya. Kekecewaan itu didasarkan atas suatu rasa ketidaksenangan yang luas terhadap struktur negara yang ada, yang secara luas dikritik sebagai birokratis, tidak efisien, dan korup. Harapan dan semangat yang dibangkitkan dalam revolusi 1945-1949 ternyata sukar dipertahankan begitu kemerdekaan diperoleh. Tak satu pun dari tujuh kabinet – yang berusia singkat – dari periode 1949-1957 yang kelihatan mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintah, baik dalam menumbuhkan semangat maupun administrasi.

Kedua-duanya menjemukan atau tak berdaya guna. Tiadanya kesepakatan tentang nilai-nilai fundamental mempertajam pertentangan-pertentangan mengenai filsafat dan struktur negara. Pertentangan-pertentangan ini berlangsung antarkelompok dan antarperorangan yang mempunyai berbagai pandangan tentang cara mengenai watak dasar negara itu sendiri : struktur lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta hubungan antar keduanya “pernyataan yang tegas tentang kontrol nasional atas ekonomi: peranan partai-partai politik dan tentara dan kedudukan Islam serta komunisme dalam negara.

Disebabkan perbedaan sifat-sifat ekonomi, kultur, dan sosial di Jawa dan pulau-pulau luar Jawa, semua persoalan ini mempunyai dimensi kedaerahan dan nada tambahan kesukuan. Suatu penilaian atas perbedaan-perbedaan ini penting sekali untuk suatu pemahaman mengenai pertentangan-pertentangan kepentingan, yang melatarbelakang ketegangan yang meningkat antara daerah-daerah terpencil dan pemerintah pusat. Dengan begitu perbedaan yang besar antara pola-pola sosio-ekonomis di Jawa dan di pulau luar Jawa akan digambar secara singkat.

Jawa, tempat kerajaan-kerajaan purbakala berkebudayaan agraria persawahan merupakan sasaran yang lebih besar bagi pengaruh kebudayaan India dan penetrasi kolonialisme Belanda dibanding dengan pulau-pulau lain. Islam sudah bercampur menjadi satu ke dalam jaringan kepercayaan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pusat daerah dari kesukuan Jawa, namun tetap merupakan suatu kekuatan yang mampu memecah-mecah masyarakat pedesaan Jawa Barat, yang secara etnis adalah Sunda dan kuat keislamannya merupakan salah satu dari bagian-bagian pulau itu pertama sekali jatuh kebawah kekuasaan Belanda. Disebabkan sifat-sifat sosio-ekonomi yang membedakannya dari bagian lain pulau itu Jawa Barat sering dinyatakan sebagai “Tanah Seberang”. Tetapi letak geografinya yang di Jawa, dan posisinya sebagai daerah perbatasan ibukota, membuat Jawa Barat dalam istilah politik sering disamakan dengan pusat daripada dengan daerah.

Pola-pola di pulau-pulau luar Jawa lebih bermacam-macam, sekalipun dua kecenderungan pokok bisa ditandai – kerajaan-kerajaan perdagangan di pesisir dan kelompok-kelompok suku di pedalaman yang lahan pertaniannya berpindah-pindah. Pada umumnya rakyat yang lebih cenderung pada perdagangan di wilayah pesisir bersedia menerima Islam dan pembaharu-pembaharu modernnya pada awal abad kedua puluh. Penduduk yang paling terpencil di daerah pegunungan pedalaman pada umumnya meneruskan mengikuti kepercayaan-kepercayaan nenek moyang mereka, sekalipun sebagian sudah di tarik ke dalam agama Kristen selama masa penjajahan.

Perluasan kekuatan kolonial Belanda pada pergantian abad ini diikuti pengembangan hasil bumi ekspor seperti karet, kopi, kopra, dan hasil industri tambang terutama minyak dan timah, di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.  Sekitar tahun 1925 bagian terbesar ekspor Hindia Belanda berasal dari pulau-pulau  luar Jawa dan keruntuhan pasaran seberang laut untuk gula dari Jawa dalam depresi pada tahun 1930-an memperbesar ketidakseimbangan ini. Selanjutnya, dengan pertumbuhan penduduknya, Jawa tidak lagi mempunyai cukup beras untuk dibagikan ke pulau-pulau luar Jawa, dan hubungan ekonomi antar pusat dan bagian sebelah luar Indonesia melemah. Jawa, pusat penduduk dan pusat pemerintahan menjadi konsumen pokok barang-barang impor.

Hubungan-hubungan pusat daerah di Indonesia menjadi muskil oleh kenyataan bahwa pusat itu berkedudukan di, dan sering disamakan dengan Pulau Jawa, pulau yang terdapat penduduknya dari pulau-pulau di Indonesia dan tempat tinggal tinggal suku bangsa Jawa, yang jumlahnya dominan. Kira-kira dua pertiga penduduk bertempat tinggal di Jawa, dan kira-kira separuh dari rakyat Indonesia adalah dari suku Jawa.  Tetapi dalam hal ini terpaut hal-hal yang lebih dari sekedar masalah demografi. Tradisi-tradisi politik suku Jawa sangat dipengaruhi konsepsi Hindu tentang negara dan kekuasaan, yakni bahwa negeri ditentukan oleh pusatnya. Negara dipandang sebagai suatu rangkaian konsentris : kekuasaan yang sangat ketat di pusat menjadi semakin lemah di daerah-daerah pimggiran kerajaan sekutu sampai tempat-tempat yang berada di luar jangkauan kekuasaan pemerintah pusat. Suatu konsepsi yang lebih sederhana dalam tradisi yang sama membagi dunia ini atas Jawa dan Seberang – daerah di seberang laut, suatu pandangan yang tercermin dalam penggunaan tetap dan terminologi Jawa dan pulau-pulau luar Jawa. Sesungguhnya ada kesan, sukar bagi seorang orang Jawa untuk memahami rakyat dari Seberang sebagai sekutu yang sederajat dalam negara Indonesia. Dari pihak lain, mereka para wiraswastaan yang giat, pedagang dan peladang dari pulau-pulau luar Jawa hidup dalam suatu dunia yang nilai-nilai kebudayaan dan sosialnya mereka memberi sedikit sekali pengertian atau simpati terhadap orang Jawa. Mereka hanya mengenal orang Jawa sebagai bangsawan berbudi halus, yang menguasai birokrasi sipil, atau sebaliknya sebagai petani-petani melarat yang dikirim sebagai kaum transmigran untuk membuka tanah baru atau untuk bekerja di perkebunan-perkebunan.

Perkembangan-perkembangan selama bagian akhir pemerintah kolonial  dan pendudukan Jepang mempertinggi kedudukan Pulau Jawa sebagai pusat politik Indonesia : pemusatan lembaga-lembaga pendidikan lanjutan dan tinggi perkembangan pergerakan nasional, pertumbuhan baru dari industri barang jadi, dan politisasi yang mendalam selama pendudukan Jepang (1942-1945)  dan revolusi nasional (1945-1949) Dengan begitu, sebagian warisan kolonial Indonesia adalah ketidakseimbangan struktural antara Jawa, yang secara politis dominan tetapi yang secara ekonomi lemah, dan pulau-pulau luar Jawa, secara politis terbatas tapi secara ekonomi kuat. Ketidakseimbangan ini adalah faktor yang gawat dalam hubungan–hubungan antara pusat dan daerah dan mempersulit usaha-usaha menyelesaikan krisis nasional tahun 1956 – 1957 ( Barbara Sillars Harvey, 1984 : 9 – 12 )

 

Klik Selengkapnya…..


Peristiwa 15 Januari 1974

Orang luar jangan mengacau kampus.

(Soemantri Brojonegoro)

 

Tanggal 15 Januari 1974, situasi keamanan di Jakarta benar-benar kacau Bunyi  senapan  otomatis  berdentam di beberapa belahan kota. Puluhan ribu manusia lari tunggang langgang mencari tempat berlindung yang dirasa aman. Sementara ratusan manusia lainnya menggunakan kesempatan untuk meraih keuntungan pribadi dengan menjarah toko-toko yang porak poranda oleh serbuan massa. Dalam dokumen sejarah tercatat sebelas jiwa manusia melayang. 17 orang luka berat, ratusan orang lainnya luka ringan, 775 orang ditahan, 807 mobil dan 187 motor dibakar, serta 160 kilogram emas raib. Bangunan dan gedung dirusak bahkan dibakar. Gedung Toyota Asatra Motor, Pertamina, Coca Cola, dan ratusan pertokoan di Proyek Senen adalah beberapa contoh dari 144 gedung atau bangunan yang hangus dan porak poranda.

Tanggal tersebut ditulis dalam sejarah Indonesia sebagai lembaran kelabu yang masih diselimuti misteri. Dari satu sisi, ada pandangan bahwa persitiwa itu adalah bagian dari pertarungan intern di tingkat atas antara kelompok Pangkopkamtib Jendral Soemitro dengan Asisten Pribadi Presiden (Aspri) dibawah Majyen Ali Moertopo dan Soedjono Hoermardhani. Kedua kelompok “gajah” yang sedang bertarung tersebut memiliki “pelanduk-pelanduk” di kalangan sipil, khususnya mahasiswa. Soemitro sendiri melakukan “penggalangan massa” dengan  mendatangi beberapa kampus di Jawa dan memberikan ceramah politik kepada Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di beberapa negara. Kampus UI tidak didatangi karena, seperti diungkapkan oleh dr. Hariman Siregar, ketua DM-UI tersebut dianggap anteknya Ali Moertopo. Ali Moertopo juga melakukan penggalangan baik melalui kelompok intelektual kampus yang tergabung dalam kelompok Opsus ataupun non-kampus yang berpusat di Tanah Abang III (Gedung Center for Strategic and International Studies – CSIS). Sedangkan Drs. Med Hariman Siregar yang naik menjadi ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DM-UI), antara lain atas bantuan kelompok Opsusnya Ali Moertopo, merasa dirinya independen dan tidak berpihak kepada siapa pun. Hariman Siregar dan Badan Kerjasama Dewan Mahasiswa se-Jakarta, melakukan aksi sendiri untuk mengeritik situasi sosial, ekonomi dan politik saat itu, dan mendapatkan momentum yang baik saat kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta pada pertengahan Januari itu.

Dari sisi lain, peristiwa 15 Januari merupakan politik tingkat tinggi di dalam pemerintahan yang lakon ceriteranya dimainkan bukan hanya oleh satu dalang melainkan banyak dalang. Sebagian mahasiswa, khususnya Hariman Siregar cs, dianggap bertanggungjawab dalam mematangkan situasi, mulai dari pembacaan “Petisi 24 Oktober“ (1973) di Taman Makam Pahlawan Kalibata. ”Malam Keprihatinan”menyambut tahun baru 1974, berbagai rapat kebulatan tekad di kampus-kampus. Boleh dikatakan sebagai puncaknya adalah malam tirakatan tanggal 31 Desenber 1973 yang bertempat di halaman FK UI. Hadir di sana lebih dari 1.500 mahasiswa dari 17 perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Bandung, Padang. Para pembicara yang tampil umumnya mengemukakan keprihatinan nasional dan menilai bahwa strategi pembangunan telah salah arat serta penanaman modal asing dianggap tidak menguntungkan kepentingan nasional. Kesemuanya berpuncak pada apel kebulatan tekad tanggal 15 Januari 1974 di kampus Universitas Trisakti Grogol, Jakarta. Apel tersebut dimaksudkan untuk menentang modal Jepang, yang momentumnya dikaitkan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka.

Pada hari itulah, sekitar pukul 11.00 pada saat para mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta tengah melakukan apel di halaman Universitas Trisakti, Grogol, sekelompok mahasiswa  lain – yang diduga mendapatkan janji-janji insentif material dan jabatan dari kelompok Ali Moertopo – bersama sejumlah massa adalah mulai melakukan sejumlah pengerusakan di bagian kota lain) seperti Pasar Senen, Harmoni dan Jl. Juanda). Artinya, sebelum para mahasiswa pulang dari Universitas Trisakti, Grogol, aksi perusakan terjadi, terutama di daerah Harmoni dan Jl Djuanda. Aksi perusakan itulah yang kemudian menjadi penyulut kerusuhan massal dan dikenal sebagai peristiwa “ Malapetaka Limabelas Januari “ ( Malari )

Lebih dari itu, para mahasiswa mengaku menemukan pula sejumlah indikasi bahwa kebakaran-kebakaran dan pengerusakan di berbagai tempat di Jakarta itu dilakukan oleh sekelompok oknum tentara bersama para gali. Hariman Siregar dan para saksi di dalam persidangannya memihak bertanggungjawab atas segala kerusuhan itu, karena mereka memang tidak melakukannya,

Namun demikian  kelompok Hariman  Siregar yang dianggap oleh Pangkopkamtib Jendral TNI Soemitro dan Wapangkopkamtib Laksamana Soedomo sebagai penyulut situasi, dan akhirnya menjadi kambing hitam dari segala kerusuhan itu. Walaupun demikian, ironisnya, pemerintah tidak mau mengekspos indikasi adanya kelompok lain, termasuk kelompok militer, di dalam persitiwa tersebut. Ini dapat dimaklumi, karena ABRI yang merasa memiliki peran sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan, tentunya tidak ingin tercoreng wajahnya akibat tindakan oknum-oknum perwira tingginya yang berebut kekuasaan.

 

Klik Selengkapnya…..

 


Indonesia Raya

“Suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat

bahwa rakyat itu adalah satu bangsa”

(Soekarno)

 

Lagu kebangsaan setiap negara tidak sekadar menjadi simbol kenegaraan akan tetapi dari waktu ke waktu mengusik emosi – merangsang semangat dan nafsu agresi, mengubar amarah, dan pada titik ekstrem yang lain mampu meneteskan air mata warganya dalam isak tangis. Dalam hal ini adegan cucuran air mata ketika para olahragawan menerima medali dalam iringan lantunan lagu kebangsaan atau pada awal pertandingan besar seperti bola sepak atau pertandingan internasional rugby adalah bergumpal-gumpalnya berbagai emosi dalam gabungan yang mengharukan. Air mata mengucur dari ujung tubuh tanpa peduli betapa pun tinggi, besar dan kekarnya sang atlet.

Sebegitu rupa lagu-lagu kebangsaan mengharu-biru emosi sehingga lagu kebangsaan Perancis,  la Marseillaise, atau terjemahan Inggrisnya,  sejak  dikumandangkan pertama kali tahun 1795 tidak selalu mengalami nasib baik. Sejak diterima sebagai lagu kebangsaan, nasib lagu ini turun-naik dan timbul-tenggelam menurut rezim yang berkuasa dan hubungan emosionalnya terhadap lagu tersebut. Lagu ini dilarang oleh Napoleon dan beberapa rezim berikutnya sampai dikukuhkan kembali tahun 1879-84, hampir satu abad-sebagai lagu kebangsaan Perancis sampai hari ini.

Dengan sedikit mengakibatkan perbedaan, karena Jerman dan Perancis memuja tanah air sebagai “bapak”- “la patrie” dan “das Vaterland “ – dan orang Indonesia menganggapnya sebagai “ibu atau dewi“ dewi pertiwi“ atau “ibu pertiwi“ maka menyimak lagu ketiga bangsa itu dalam suatu perbandingan sangat merangsang pikiran. Di antara lagu-lagu kebangsaan sedunia, lagu Indonesia Raya paling dekat dari segi musikal dengan la Marseillais, Nyanyian Marseille, kalau tidak justru menimba inspirasi dari sana, dan bersama  Deutchland-Lied, Madah Jerman, menyimpan  semangat ideologis yang alot dan kental : persatuan, persaudaran, kebebasan, kemerdekaan, dan kewargaan. Ketika la Marseillaise memberikan perintah tempur dan perang dalam larik “aux arms citoyens, formez vous bataillons, marchomns“, “para warga panggullah senjata, bentukan pasukan, maju” suatu derap revolusi diumbar, dan penindasan ingin ditumbangkan. Lagu kebangsaan Jerman memuja tanah air dan lebih menjadi madah penuh keagungan tapi manis : “Deuchland, Deutchland uber alles, Uber alles in der Welt…Blub im Glanze dieses Gluckes, bluhe, deutsches Vaterland “ ,” Di dunia tak ada yang setara tanah Jerman …mekarlah dalam sinar kebahagian, kembanglah tanah tumpah darah Jerman.”

Nada imperatif la Marseilasse, dan mungkin juga secara tersembunyi nada imperial yang sangat kuat, terpantul dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, dalam naa-nada musikal maupun lirik yang diungkapkan dalam larik-larik syairnya. Bila diperhatikan dengan teliti akan kelihatan suatu gerakan progresi menakjubkan yang dikemukakan penggubah lagu kebangsaan di atas yaitu dari “bangun, sadar dan maju“ dalam bangoenlah jiwanya…sadarlah hatinya…dan majoelah negrinya” dan semuanya hanya bermuara kepada satu tujuan, yaitu demi “Indonesia Raya” yaitu the Great Indonesia. Seberapa “raya” besarnya secara ekstensif ? Seberapa tinggi “kebangoenan badan”, seberapa dalam “kesadaran budi”, dan seberapa besar “kemadjoean Pandoenya“ disadari secara intensif? Ketika Wage Rudolf Supratman mengubah lagu itu besar kemungkinan ia sadar tentang dua versi atau tepatnya dua dimensi makna “Indonesia Raya“, yaitu yang intensif dan ekstensif, dan lagu Indonesia Raya memadukan dua-duanya. Namun, yang tersisa bagi generasi sekarang mungkin semata-mata makna intensif Indonesia Raya,, yaitu jiwa harus dibangunkan, hati harus disadarkan, demi kemajuan negeri dan pandunya adalah “Indonesia cilik“ abad 21 ini. Sedangkan Indonesia Raya dalam dimensi ekstensif, dalam arti secara geografis dan terutama geopolitik lebih luas dari Indonesia sekarang, sudah hilang tanpa bekas dari kenangan kolektif dan dengan demikian tidak lagi menjadi bagian dari diskursus politik sehari-hari. ( Daniel Dhakidae : 2008 , hlm. 59 – 60 )

Saat kelahiran Soekarno dan Mohammad Hatta di daerah Surabaya dan Minangkabau, Indonesia belum muncul sebagai kesatuan politik. Dunia internasional  mengakui rangkaian kepulauan yang terbentang dari Sumatra sampai Papua sebagai Hindia Belanda. Setiap bangsa adalah hasil ciptaan daya khayal. Ia memperoleh kekuatannya dari kesadaran para warganya. Demikian lama sebelum negara Indonesia yang merdeka menjadi satu kenyataan  setelah Perang Dunia ke-II, ide tentang suatu kesatuan semacam itu harus tertanam dalam hati para warganya. ( Peter Carey : 1986 , hlm. 8 )

 

Nama Indonesia

Sebelum nama Indonesia dicipta, tidak ada nama pribumi yang mengacu pada keseluruhan kepulauan kita, meskipun kebanyakan pulau masing-masing mempunyai nama sendiri, seperti  pulau Sumatra yang juga dikenal dengan nama Andalas atau Pulau Perca, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Bali, dan sebagainya. Pulau Irian sebagai keseluruhan juga belum ada namanya. Dalam sejarah kuno, terutama dalam masa kejayaan kerajaan Majapahit, ada digunakan nama “Nusantara,” akan tetapi nama Nusantara mengacu pada sekalian pulau di kepulauan kita di luar pulau Jawa, jadi tidak termasuk pulau Jawa sendiri. ( Harya W Bachtiar : 2002 , hlm. 15 )

Para pelancong dan pejabat yang bukan orang Belanda menyebut kepulauan kita itu, antara lain,”The Eastern Seas (Lautan Timur)”,” The Eastern Islands (Kepulauan Timur) :, “Indian Archipelago (Kepulauan  Hindia)”. Belanda terkadang menggunakan istilah-istilah seperti “Hindia“,”Hindia Timur”, “ daerah jajahan Hindia”, “atau belakangan “Insulinde (pulau-pulau Hindia),” lalu selagi hubungan politik Belanda dengan kepulauan itu berkembang,” Hindia (Timur) Belanda”, dan Belanda memandangnya sebagai bagian  “tropisch Nederland (kawasan tropis Belanda)

Kata “Indonesia“ pertama kali digagas pada 1850 dalam bentuk “Indo-nesian“ oleh pelancong dan pengamat sosial asal Inggris, George Samuel Windsor Earl. Earl ketika itu sedang mencari istilah etnografis untuk mejabarkan “cabang ras Polinesia yang menghuni Kepulauan Hindia” atau “ ras-ras berkulit cokelat di kepulauan Hindia”. Namun, setelah menciptakan istilah baru itu, Eral langsung membuangnya – karena terlalu “umum” – dan menggantikannya dengan istilah yang dia anggap lebih khusus “ Melayunesias.”

Seorang kolega Earl, James Logan, tanpa mengindahkan keputusan Earl, memutuskan bahwa “Indonesian” sebenarnya adalah kata yang lebih tepat dan benar untuk digunakan sebagai istilah geografis, bukan etnografis. Dengan membedakan antara penggunaan kata itu secara geografis dan etnologis, Logan menjadi orang pertama yang menggunakan nama“ Indonesia“ untuk menjabarkan, walau secara longgar, kawasan geografis kepulauan Indonesia. Logan lantas terus menggunakan kata “Indonesia:” Indonesian“, dan  “Indonesians“ dalam arti geografis secara relatif bebas, tapi tidak ekslusif (:Indian Archipelago“ harus tetap dipakai“), dalam tulisan-tulisan berikutnya. Logan bahkan membagi “Indonesia“ menjadi empat kawasan geografis terpisah, membentang dari Sumatra sampai Formosa (Taiwan).

 

Klik Selengkapnya…..


Dwifungsi ABRI dalam Persepsi Elite Militer

Berbeda dengan pengalaman kabanyakan negara Dunia Ketiga yang militernya didirikan oleh penjajah dan kemudian diambil alih oleh pemerintah nasionalis sesudah negara itu merdeka, militer Indonesia dilahirkan oleh zaman revolusi untuk melawan penjajah. Demikian kata Harlod Crouch, sarjana Australia yang pernah mengajar di di Universitas Indonesia.[1] Selanjutnya Nugroho Notosusanto, mantan Kepala Pusat Sejarah ABRI menjelaskan bahwa sebenarnya lebih 50 negara baru yang lahir sesudah akhir Perang Dunia II, hanya empat yang mencapai kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata perang kemerdekaan atau revolusi.[2] Latar belakang yang khas ini ternyata mempengaruhi persepsi, sikap dan tingkah laku politik militer Indonesia sesudah perang.

Kalau demikian, pertanyaan yang patut diajukan adalah, sejak kapan militer mulai berpolitik di Indonesia?  Dan tindakan apa yang dilakukan di dalamnya sehingga menyebabkan militer Indonesia masuk dalam dunia politik ?

Masalah mulainya militer Indonesia berpolitik, ada yang mengatakan sejak awal kelahirannya 5 Oktober 1945 [3], peristiwa 3 Juli 1946 [4]atau 17 Oktober 1952.[5] Apapun alasan yang dikemukakan, pada kenyataannya militer Indonesia memperoleh legalitas fungsi sosial-politiknya sejak mauknya para kepala staf angkatan dan kepala kepolisian negara ke dalam Dewan Nasional, sebagai salah satu wujud  Konsepsi  Presiden 1957.[6] Bahkan pada masa kabinet Djuanda ada yang merangkap sebagai menteri, seperti Kolonel Moh Nazir (Menteri Pelayaran), Kolonel Suprajogi (Menteri Urusan Stabilisasi Ekonomi ).[7]

Sejak tahun 1957 posisi militer di pemerintahan meningkat sampai jabatan-jabatan non-militer, dimulai dengan ditempatkannya sejumlah anggota militer pada perusahan-perusahan Belanda yang telah dinasionalisasi, kemudian pada Badan Kerja Sama Sipil-Militer, yang nantinya merupakan basis Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada bulan Juni 1960, ada 15 orang wakil Angkatan Darat, 7 wakil Angkatan Udara, dan 5 wakil Polisi, yang mewakili golongan fungsional dalam DPR Gotong Royong.[8] Peranan militer dalam kehidupan bernegara dan berbangsa semakin meluas, setelah meletusnya Peristiwa G-30-S. Karenanya kaum militer mendapat hak istimewa DPR hasil pemilu 1971. Prosesnya bukan melalui pemilihan, melainkan diangkat berdasarkan konsensus nasional.[9]

Peranan militer yang lebih menonjol oleh berbagai kalangan dianggap sebagai pelaksana dwifungsi ABRI. Dan tentunya mendapat sejumlah kritik. Sukmadji Indro Tjahyono, mahasiswa ITB, melalui pleiodinya ,” Indonesia Di Bawah Sepatu Lars,”[10] secara gamblang menyatakan bahwa kebersengsekan atau kebobrokan yang terjadi di republik tercinta ini disebabkan oleh terlalu dominannya ABRI dalam pemerintahan  Mohammad Rusli Karim mengemukakan bahwa salah satu sebab lumpuhnya partai politik ialah karena dominannya militer.[11] Meski demikian ada pula yang melakukan pembelaan mengenai peran militer yang dominan. Buku Prajurit dan Pejuang, yang ditulis Nugroho Notosusanto, ASS Tambunan, Soebijono, dan Hidayat Mukmin, menjelaskan bahwa ABRI berperan sebagai dinamisator dan stabilisator. [12]Terlepas dari pro dan kontra terhadap peranan militer yang menonjol itu, tetapi yang jelas dwifungsi ABRI konsitusional, sebab telah diatur dalam UU No 2 tahun 1982 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. [13]

Walau saat ini peran militer yang dominan mulai berkurang dibandingkan pada awal Orde Baru,[14] tetapi berbagai kritik tetus berlangsung, sehingga sejumlah pejabat militer angkat bicara. Menhankam LB Moerdani dalam sarasehan yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta)  mengakui bahwa berbagai bentuk sindiran, tuduhan maupun cercaan yang diarahkan pada dwifungsi ABRI, yang digambarkan sebagai penghambat atau bahkan pengikaran terhadap demokrasi, hak azasi manusia diiinjak-injak, rakyat kelaparan, tertindas dan dwifungsi ABRI dituduh sebagai kedok keberlangsungan militerisme Indonesia. Karenanya LB Moerdani menandaskan “tuduhan semacam itu perlu dijawab dalam penulisan sejarah[15]


[1] Harlod Crouch,” Kaum Militer Masalah Pergantian Generasi ,” Prisma , Tahun VIII, No

2, Februari 1980, hlm. 15 – 23.

[2] Nugroho Notosusanto,” Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia ,”

Prisma , Tahun VIII, No. 8, Agutus 1978, hlm.

[3] Ibid.

[4] Sides Sudaryanto (ed) .Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman .Jakarta : PT

Karya Unipers, 1983.

[5] Aris Santoso,” Peranan 17 Oktober 1952 : Awal Dwifungsi ABRI ,” Media Indonesia,

17 Oktober 1952 .

[6] Nugroho Notosusanto (ed) ,Pejuang dan Prajurit .Jakarta : Sinar Harapan , 1984, hlm.

75 – 78.

[7][7]  Departemen Penerangan .Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945 – 1970 . Jakarta :

Pradnja Paramita , 1970.

[8] Yahya A Muhaimin . Perkembangan Militer dalam Politik 1945 – 1966 . Yogyakarta :

Gadjah Mada University Press, 1982 , hlm. 106 – 126.

[9] Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966 – 1969 .Jakarta : PN

Balai Pustaka , 1985.

[10] Sukmadji Indro Tjahyono,. Indonesia Dibawah Sepatu Lars . Bandung : Komite

Pembelaan Mahasiswa DM-ITB , 1979.

[11] Muhammad Rusli Karim .Peranan ABRI dalam Politik.Jakarta: Yayasan Idayu ,,1981.

[12] Nugroho Notosusanto, Pejuang Prajurit , Op.Cit., hlm 175 – 177 .

[13] Ibid, hlm. 220 – 223.

[14] Politeka, No 6 Tahun IV, 1988.

[15] Kompas, 29 Agustus 1991.

Klik Selengkapnya…..


Prasangka, Diskriminasi dan Anti Cina

Ya, Tuhan…sedemikian bencinyakan mereka pada Cina ? aku tidak merasa diriku berbeda dengan mereka … Aku ini orang Indonesia ! “

Dianttrus Saputra

 

Kutipan diatas merupakan kata-kata yang meluncur dari mulut tokoh perempuan Cina dalam dalam sebuah cerpen karya Seno Gumira Ajidarma, yang berjudul ‘Clara atawa Perempuan yang di perkosa. ‘Ratapan ini di dasarkan pada kerusuhan 13 – 14 Mei 1998 di Jakarta ynag merupakan malapetaka terbesar bagi warga keturunan Cina.

Pada tanggal 13 Mei 1998, ribuah massa berkumpul di Depan Kampus Universitas Trisakti untuk menyampaikan duka cita mereka atas tewasnya empat orang mahasiswa Trisakti yang terlibat bentrok dengan aparat keamanan pada Tanggal 12 Mei 1998. Di dalam kampus, aksi berkabung mahasiswa berjalan dengan tertib dan mahasiswa dilarang keluar kampus untuk menghindari insiden. Adanya kobaran api dari truk sampah di perempatan jalan layang pada siang hari, membuat massa berubah brutal dengan mulai melempari barisan aparat yang memblokir jalan di depan gedung Mall Ciputra dengan batu, botol dan benda lainnya serta mencabuti dan merusak rambu-rambu lalulintas maupun pagar pembatas jalan. Rentetan tembakan peringatan dan  gas air mata membuat massa berlari tunggang langgang.

Perusakan dan pembakaran terus menyebar, mulai dari kawasan disekitar kampus Trisakti. Menjelang sore hari aksi perusakan dan pembakaran melus dan menjauh dari kampus Trisakti disertai dengan isurasian anti – Cina. Massa mengamuk dengan membakar dan merusak gedung maupun mobil. Ada isi mobil dijarah oleh massa, rumah-rumah warga dan sejumlah toko menjadi sasaran. Pembakan gedung, mobil dan penjarahan toko masih berlangsung pada malam akan tiba. Di kawasan glodok, pembakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, dimulai dengan dibakarnya pasar perniagaan. Perusakan dan pembakran pada tanggal 13 Mei 1998 ini melanda kawasan Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara dengan skla dan lingkup yang berbeda.

Kerusuhan kembali terjadi pada pagi hari, tanggal 14 Mei 1998 dan meluas hampir keseluruh wilayah Jakarta dan meluas kewilayah-wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor, Tanggerang, Bekasi dan Depok. Kerusuhan pada tanggal 15 Mei 1998 tidak sehebat hari-hari sebelumnya. Massa penjarah, perusak, pemerkosa dan pembakar yang mengamuk diseluruh kawasan kota, tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Keesokan harinya, kondisi Jakarata mulai pulih dari kerusuhan. Beberapa pedagang kaki lima mulai menggelar dagangannya di Blok M. dibeberapa ruas jalan masih berserakan bangkai-bangkai kendaraan yang dibakar massa pada hari sebelumnya. Sejumlah pintu depan atau dinding toko-toko, perkantoran dan rumah penduduk ada tulisan ‘Milik Pribumi’, ‘Pribumi Asli’, ‘Asli Indonesia’.

Total kerugian fisik kerusuhan 13 – 15 Mei 1998 mencapi sekitar Rp. 2,5 Triliun yang merusak 40 Mall atau Plaza, 13 Pasar, 1604 toko, 2479 ruko, 12 hotel, 65 kantor bank, 383 kantor swasta, 24 restoran, 8 bus kota dan metro mini, 1119 mobil, 821 motor, 9 pom bensin, 486 rambu lalulintas, 11 taman, 18 pagar, 1026 rumah penduduk dan gereja, 2 kecamatan, 11 polsek.

 

Tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pemerintah menyatakan ada lima jenis korban dari kerusuhan Mei 1998. Pertama, korban fisik dengan batasan pengertian menderita kerugian bagunan seperti toko, swalayan dan rumah yang dijarah, dirusak dan dibakar oleh massa. Kebanyakan warga keturunan Cina yang menjadi korban kerusuhan Mei 1998. Kedua, korban jiwa yakni orang-orang yang tewas pada saat kerusuhan Mei 1998. Ketiga, korban harta benda denngan mencakup pemahaman adanya orang-orang yang menderita akibat dirusak dan dijarahnya harta benda mereka dalam kerusuhan Mei 1998. Keempat, korban penyerangan seksual mencakup orang-orang yang menderita secara fisik dan fisikis akibat pelecehan seksual dan pemerkosaan didepan suami, anak dan keluarganya. Dan kelima, korban kehilangan pekerjaan karena gedung atau toko tempat kerjanya dirusak, di jarah dan dibakar oleh massa akibat kerusuhan Mei 1998.

Peristiwa pemerkosaan terhadap wanita-wanita keturunan Cina merupakan tragedy yang paling memilukan dari serangkaian kekejaman kerusuhan Mei 1998. Di dalam negeri timbul pro dan kontra apakah begitu biadabnya bangsa Indonesia untuk melakukan pemerkosaan massal.  Berita tentang pemerkosaan massal terhadap wanita keturunan Cina menyebar dengan cepat di luar negeri melalui jaringan internet dan seluruh dunia menjadi heboh. Gelombang protes dalam berbagai demontrasi terjadi dimana-mana, mulai dari Manila, Hongkong, Bejing, Boston dan tempat lainnya membawa poster menyebutkan Jakarta sebagai ‘Ibukota pemerkosaan wanita’.

Tim gabungan pencari fakta dalam laporannya menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam kerusuhan Mei di bagi dalam beberapa ketegori, yaitu perkosaan, perkosaan dengan penganiyayaan, penyerangan seksual/penganiyayaan dan pelecehan seksual. Berdasarkan temuan TGPF jumlah korban kekerasan seksual adalah 85 orang korban. Seluruh kekerasan seksual ini terjadi di dalam rumah, di jalan dan di tempat usaha dengan mayoritas terjadi di dalam rumah atau bagunan. Sebagian besar kasus perkosaan adalah gangrape, dimana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama dan ditempat yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan dihadapan orang lain. Korban kekerasan seksual kebanyakan diderita oleh perempuan keturunan Cina.

Meledaknya kerusuhan rasial anti Cina dengan sasaran warga keturunan Cina merupakan puncak dari gunung es kecemburuaan, kedengkian dan mungkin kebencian sebagian masyarakat yang selama ini ditimbun kebijakan politik Orde Baru karena masefnya skala kerusuhan dengan korban yang mega besar serta dampaknya yang dasyat secara sosial, pisikologi, politik dan ekonomi. Kerusuhan Mei 1998 disebut TGPF sebgai targedi nasional yang sangat menyedihkan dan merupakan aib terhadap martabat dan kehormatan manusia, bangsa dan negara secara keseluruhan dimata masyarakat internasional.

 

Klik Selengkapnya…..


Borobudur

Bhineka tunggal ika

Tan hana dharma mangrwa

(Mpu Tantular)

 

Sejak Borobudur diketemukan kembali, dimunculkan dari kegelapan masa lalu dan dari selubung semak belukar di tahun 1814 oleh Sir Thomas Stanford Raffles, monumen ini terus-menerus mendapat perhatian dari orang-orang berilmu, termasuk Raffles sendiri. Letnan Gubernur Jendral Ini kemudian memaparkan sendiri keberadaan dan keadaan Candi Borobudur dalam bukunya “History of Java” yang ditulis secara akademis dan diterbitkan 1817. Berkat tulisan tersebut warisan budaya nenek moyang kita menjadi terkenal di dunia. ( Daoed Joesoef , 2004 : 11 – 14 )

Sewaktu belum dipugar saja, dalam keadannya kurang terurus dan dengan lingkungan kurang mendukung, Candi Borobudur telah mampu menarik perhatian wisatawan luar dan dalam negeri. Bersama-sama dengan Candi Prambanan, ia sudah menjadi andalan bagi pengembangan ekonomi regional, dalam hal ini daerah Jawa Tengah, yang berporoskan industri keparawisataan. Kedua candi tersebut secara faktual sudah merupakan pementasan alam yang semakin ramai dikunjungi orang-orang dari segala penjuru dunia dan tanah air.

Namun keramaian pengunjung berpotensi besar untuk mengganggu bangunan monumen dan merusak situsnya dan tidak dengan sendirinya membawa manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh penduduk setempat. Sedangkan mrereka inilah yang seharusnya dapat diharapkan untuk ikut menjaga dan memelihara kelestarian monumen dan situsnya seperti yang dahulu terjadi semasa zaman kerajaan. Raja yang memutuskan berdasarkan otoritasnya, untuk membangun candi, tetapi rakyat sekitarlah yang mengelolanya sehari-hari dengan imbalan berbagai fasilitas dari sang penguasa, misalnya pembebasan dari kewajiban membayar pajak tertentu.

Kita harus belajar pada apa yang sudah terjadi di Bali. Kebudayaan penduduknya yang begitu spesifik sudah dieksploitasi begitu rupa hingga ke-Bali-annya yang khas itu mulai menghilang. Salah satu biro perjalanan di negeri Belanda berbunyi: “Kunjungilah Bali sebelum ia menghilang“  Ungkapan tersebut mengandung kebenaran dan, karenanya, pantas memprihatinkan. ( Daoed Joesoef, 2004 : 85 – 86 dan 92)

Candi Borobudur dalam bentuk dasarnya merupakan punden berundak-undak tetapi disesuaikan dengan agama Buddha Mahayana untuk menggambarkan Kamadhatu (bagian kaki yang tertimbun dan tetutup oleh susunan batu rata), Rupadhatu (bagian yang terdiri tas lorong-lorong dengan pagar-pagar tembok dan penuh hiasan serta relief-relief yang seluruhnya sampai 4 km panjangnya, di antaranya  melukiskan Lalitavistara dsb) dan Artupadhatu (bagian atas yang terrdiri atas batur-batur bundar, dengan lingkaran-lingkaran stupa yang semuanya tidak dihiasi sama sekali). Puncaknya berupa sebuah stupa besar sekali. Arca-arca Buddha di Borobudur banyak sekali, lengkapnya berjumlah 505 buah. ( Soekmono, 1984 : 87 )

Bila Candi Borobudur itu didirikan tidaklah dapat diketahui dengan pasti  Tidak diketahui pada siapa sebenarnya yang memerintahkan pembangunan itu dan untuk apa sesungguhnya bangunan itu didirikan. Memang tidak ada dokumen tertulis sama sekali yang dapat memberikan sesuatu keterangan Namun demikian, suatu perkiraan dapat diperoleh. Tulisan-tulisan singkat yang dipahat di atas pigura-pigura relief kaki asli candi menunjukkan huruf-huruf yang sejenis dengan apa yang biasa didapatkan pada prasasti-prasasti dari akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9. Dan kenyataan ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tentunya candi Borobudur itu didirikan di sekitar tahun 800 Masehi.

Keseimpulan demikian ternyata sesuai benar dengan kerangka sejarah Indonesia pada umumnya dan sejarah Jawa Tengah pada khususnya  Periode antara pertengahan abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9 terkenal sebagai Abad Emas wangsa Sailendra. Kejayaan ini ditandai oleh jumlah besar candi-candi, yang menggambarkan adanya semangat membangun yang luar biasa, baik di lembah maupun di lereng gunung bagian tengah Pulau Jawa. Candi-candi yang ada di lereng-lereng gunung semuanya adalah bangunan agama Siwa, sedangkan yang bertebaran di dataran-dataran adalah bangunan baik dari agama Siwa dan Buddha. Demikianlah kesimpulan yang dapat ditarik lebih lanjut ialah bahwa Candi Borobudur tentunya dibangun atas perintah salah seorang raja dari wangsa Sailendra, yang juga terkenal dalam sejarah karena usahanya untuk menjunjung tinggi agama Buddha Mahayana.

Nama “Sailendra” muncul untuk pertama kalinya dalam prasasti batu yang diketemukan di desa Sojomerto di dekat kota Pekalongan. Ternyata bahwa dalam piagam prasasti tersebut nama itu adalah nama orang, Keluarga Sailendra khusus yang terkenal dalam sejarah sebagai pengikut ajaran Sang Buddha yang setia, tetapi Sailendra dari prasasti Sojomerto ternyata menganut agama Hindu. Prasasti Mantyasih pun jelas bersifat agama Buddha, sehingga raja-raja yang didaftar di dalamnya tentunya beragama Hindu pula.

Sehubungan dengan adanya pertentangan yang timbul dari bahan yang tersedia maka banyak sarjana berpendpat bahwa dalam pertengahan kedua abad ke-8 itu ada dua keluarga raja yang memerintah di Jawa Tengah. Kedua keluarga itu adalah wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan wangsa Sailendra yang beragama Buddha.

Klik Selengkapnya…..


Biografi dan Historiografi

“Setiap orang tidak lepas dari sejarah”

(Soekarno)

Seorang sejarawan Inggris pernah menulis sebuah buku mengenai kegunaan sejarah.  Ia menyebutkan kegunaannya, mulai dari yang bersifat praktis sampai yang filosofis. Ia menyatakan bahwa sejarah sebagai rekreasi, sebagai hiburan di saat istirahat. Kisah sejarah bisa menjadi obat kejemuan dalam perjalanan sejarah yang meletihkan. Atau bisa dipakai sebagai pengantar menjelang tidur. Sejarah sebagai hiburan. Tak jarang berbagai kisah tentang masa lampau itu ia memberikan sekedar kenikmatan, yang bisa menyebabkan kita melupakan sejenak kegelisahan masa lalu pun dapat memberikan hiburan. Maka kita pun kini mengenal istilah parawisata budaya. Apapun yang dikisahkan, sejarah bisa memberikan kehidupan yang pernah terjadi, bukan yang rekaan, tetapi memantulkan berbagai perasaan. Mungkin seketika kita terlarut di dalamnya, tetapi segera sadar bahwa sesungguhnya kita tidak berada di dalam kisah itu. Keunggulan sejarah yang berkisah, memang terletak pada kemungkinannya untuk menyebabkan kita, yang membaca atau yang mendengar, merasa seakan-akan berada dalam waktu yang berdimensi ganda. Dan, apapun jenis peninggalan itu, bisa juga membangkitkan perasaan seolah-olah kita berada di masa lampau yang diwakilinya.

Kenikmatan kita membaca dan mendengar kisah masa lampau juga dibentuk oleh pengetahuan bahwa semua itu terjadi di suatu tempat dan suatu waktu. Tak ubahnya dengan kita sekarang, yang berada di sebuah tempat dan di suatu waktu  Jadi, mendengar atau membaca kisah sejarah itu bisa dikatakan sebagai sebuah perlawatan yang seakan-akan membebaskan kita dari tirani waktu dan tempat – dua corak konteks yang abadi membelenggu kita  Bukankah kita selalu berada di suatu waktu dan di sutau tempat? Dengan sejarah seakan-akan kita dimungkinkan untuk berkelana menembus batas-batas waktu dan ruang. Kita, yang berada di sini pada waktu ini, diajak berkelana ke sana – ke mana saja – dan ke waktu lain – ke zaman apapun juga. Begitulah, pada saatnya, ketika kematangan refleksi telah semakin menaik, kisah-kisah sejarah yang mula-mula hanyalah hiburan dan kemudian terasa sebagai pembebas ini, akan memberikan juga kepada kita sesuatu yang lain, yaitu kearifan–kearifan dari seorang pengembara yang kembali ke kampung halaman setelah merantau mengarungi lautan luas ( Taufik Abdullah : 1998 , hlm. xi – xii )

Jika guna rekreatif itu terasa agak asing di Indonesia, maka lain halnya dengan guna yang sekarang tiba gilirannya kita soroti. Guna ini, yang karena sifat pengaruhnya yang mengilhami dapat kita sebut guna inspiratif, pada umumnya dianggap guna yang terpenting, jika pun bukan guna satu-satunya Pentingnya guna inspiratif ini dirasakan seluruh Dunia Ketiga pada umumnya. Di Indonesia, sejarah jenis ini, yang berfungsi inspiratif, seringkali dijalin di sekitar riwayat perjuangan pahlawan-pahlawan, seperti pahlawan pembela kemerdekaan selama masa-masa serbuan imperialisme dan kolonialisme Barat Misalnya, Dipati Unus, Fatahilah, Baabullah, Sultan Agung, Iskandar Muda, Hassanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Nuku, Trunijoyo, Untung Surapati, Pattimura, Imam Bonjol, Diponegoro, Antasari, Teuku Umur, Tengku Cik Ditiro, Si Singamangaraja dan lain-lain.

Tetapi guna inspiratif sejarah ini hanya terdapat di negeri-negeri berkembang saja, melainkan juga di negeri-negeri yang sudah maju. Memang guna ini bersifat universal. Meskipun mungkin itu disadari sebagaimana yang digambarkan di sini, namun di Dunia Ketiga penulisan sejarah yang sedikit banyak bersifat inspiratif cukup banyak terdapat. Kita kenal misalnya nama-nama Jules Michelet dengan Historie de France dan terutama Historie de la Revolution Framcaise ,Thomas Carlyle dengan The French Revolution dan Letters and Speeaches of Oliver Cromwell, serta Johann Gustav Droysen dengan Geschhite Alexander des Grossen dan Geshicte der Machfolger Alexanders. Sejarah inspiratif sering kali diungkapkan secara visual dan plastis berupa lukisan-lukisan maupun patung-patung. Cara yang sedemikian di Dunia Barat lebih banyak terdapat daripada di Indonesia maupun negeri-negeri berkembang lainnya karya biayanya tidak sedikit ( Nugroho Notosusanto : 1979 , hlm. 3 – 5 )

Ada tiga genre penulisan sejarah di Indonesia. Pertama-tama, kita sebut saja dengan istilah “sejarah ideologis“. Titik tolak yang paling penting dalam jenis sejarah macam ini adalah pencarian arti subyektif dari peristiwa sejarah  Masa lampau dipelajari bukan demi pengetahuan mengenai masa lampau demi lambang yang bisa diadakannya untuk masa kini. Kedua, suatu jenis penulisan sejarah yang kita namakan “sejarah pewarisan“. Ciri-ciri utama penulisan sejarah semacam ini adalah kisah kepahlwanan perjuangan kemerdekaan. Pelajaran yang dapat diambil dari karya-karya semacam ini adalah betapa patriot-patriot Indonesia berjuang menentang hambatan-hambatan serta menderita kesulitan-kesulitan fisik dan psikis demi mencapai kemerdekaan. Bila orang membacanya bisa timbul kesimpulan bahwa buku-buku itu adalah album yang berharga dari satu keluarga yang memungkinkan anggota-anggota keluarga itu mengagumi gambaran mengenai para ayah, paman, dan lain-lain. Ketiga, suatu jenis yang dapat digunakan “sejarah akademik“. Jenis penulisan sejarah semacam ini mencoba memberi gambaran yang jelas mengenai masa silam yang ditopang dengan tradisi akademik. Setiap klasifikasi jelas merupakan penyusunan yang bersifat sementara. Ketiga macam jenis di atas, sudah barang tentu, tidak dapat dipisah-pisahkan secara ketat satu sama lainnya, tapi penggolongan tersebut didukung oleh pandangan dari masing-masing sejarawan yang mempraktekannya. Klasifikasi ini, sekali lagi perlu ditekankan di sini, juga tidak mencerminkan kualitas dari masing-masing karya tersebut. (Taufik Abdullah : 1985 ,hlm. 27 – 29 )

Klik Selengkapnya…..


Postmodernisme, Qua Vadis ?

Postmodernisme itu bagaikan  hantu   Sebagian  orang bisa ngotot menganggapnya tidak ada dan omong kosong .  Meskipun sebagian yang lain bisa bersikukuh menganggapnya kenyataan yang paling real hari ini  Sebagian orang bisa bilang bahwa itu mode intelektual yang sudah mati ,atau malah keguguran sebelum lahir  . Akan tetapi , bisa juga sebaliknya ;paradigma yang baru saja lahir dan sedang berkembang kni  Istilah itu menyandang demikian banyak nuansa yang campur aduk ,  sehingga argumentasi apa pun sepertinya bisa saja diterima.. Di pihak lain . kenyataan bahwa istilah itu telah memikat minat masyarakat luas bahkan hingga keluar dunia akademik  sebetulnya menunjukkan bahwa tentulah ia memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan beberapa krisis  dan perubahan sosio-kultural fundamental yang kini sedang kita alami .

 

Boleh jadi salah satu penyebab pandangan negatif terhadap postmodernisme adalah kecenderungan umum yang mengidentikkan  postmodernisme itu hanya dengan kelompok poststrukturalis yang umumnya kaum neo-nietzchean  saja.  Akibatnya postmodenisme jadi idenmtik dengan kaum dekontruksionis  belaka, yang kerjanya hanya membongkar-bongkar  segala tantanan dan lantas menihilkan segala hal..Postmodernisme memang bagai rimba balatentara yang dihuni aneka satwa yang bisa sangat berbeda-beda jenisnya . Maka dengan sendirinya istilah postmodernisme memang merupakan istilah yang sangat longgar pengertiannya alias sangat ambigu juga . Ia digunakan untuk memayungi   segala aliran pemikiran yang satu-sama lain seringkali tidak persis saling berkaitan . Meskipun sedemikian beragamnya aliran pemikiran yang termasuk dalam istilah postmodernisme , kiranya kita masih dapat mengindentifikasi bahkan mengelompokkannya . Secara agak kasar bisa saja kita mengelompokkannya , misalnya, ke dalam kelompok dekonstruktif dan yang lain kelompok konstruktif ( revisioner ) .Pada kubu dekontruktif dapat kita masukkan pemikiran-pemikiran Derrida , Lyotard dan Foucault . Sedangkan pada kubu kontruktif atau revisioner dapat kita masukkan misalnya Heidegger , Gadamer dan Ricoeur . Kelompok ini  disebut konstruktif  oleh sebab mereka, kendati memang juga membongkar beberapa aspek dari gambaran –dunia modern , toh masih berupaya mempertahankan berbagai aspek lain kemodernan yang dianggap penting dan bahkan mengolahnya secara baru dalam upaya mengkonstruksikan sebuah gambaran –dunia yang baru pula.

 

Istilah postmodern telah digunakan dalam demikian banyak bidang dengan meriah dan hiruk pikuk . Kemeriahan ini menyebabkan setiap referensi kepadanya mengandung resiko dicap sebagai ikut mengabdikan mode intelektual yang dangkal dan kosong Masalahnya adalah , bahwa istilah itu di satu pihak memang telah sedemikian populer , di pihak lain senantiasa mengelak untuk bisa didefinisikan  dengan memadai . Kekuasaan wilayah di masa istilah tersebut digunakan sehingga tidaklah cukup mencengangkan . Ia digunakan bertebaran di mana-mana sehingga tidaklah mengherankan bila maknanya menjadi kabur .Kita temukan istilah itu dipakai dalam bidang musik , seni rupa , novel , film, drama , fotografi, arsitektur , kritik sastra , antropologi , sosiologi , geografi dan filsafat . Istilah postmodernisme di sana digunakan secara sangat kontroversial sehingga tokoh-tokoh yang bisa dimasukkan dalam daftar nama-nama  itu pun sama kontroversialnya.

 

Yang mengakibatkan kekaburan makna istilah postmodernisme ini kiranya terutama adalah akhiran “isme” dan awalan “post “-nya. Akhiran “ isme” itu memberi kesan seolah ia adalah sistem pemikiran tunggal tertentu , sementara nyatalah istilah yang bertebaran di segala bidang itu merupakan label untuk bermacam-macam pemikiran yang kadang saling bertabrakan . Awalan :post  pada istilah itu pun menimbulkan banyak perdebatan Apakah “post” itu berarti perumusan hubungan pemikiran total dari segala pola kemodernan ( Lyotard ) ? Atau sekedar koreksi atas aspek –aspek tertentu saja dari kemodernan  ( David Griffin ) ? Apakah segala hal yang modern itu sedemikian ideologis dan maksiat ?   Jangan-jangan postmodermisme itu justru bentuk radikal dari kemodernan itu sendiri , yaitu kemodernan yang akhirnya bunuh diri ( Foucault ) ? Atau justru wajah arif kemodenan yang telah sadar diri ( Giddens ) ? Atau sekedar satu tahap dari proyek modernisme yang memang belum selesai ( Habermas ) ?

 

Istilah posmodernisme pertama kali digunakan oleh Federico de Onis tahun 1930-an untuk mengindikasikan reaksi kecil terhadap modernisme . Postmodenisme menjadi populer tahun 1960-an di New York ketika digunakan oleh para seniman , penulis , dan kritikus muda seperrti Rauschenberg , Cage , Boroughs, Barthelme , Fielder, Hassan untuk merujuk pada suatu gerakan di luar modernisme adiluhung yang kehabisan tenaga dan ditolak karena perkembangannya dalam museum dan akademi . Istilah postmodernisme banyak digunakan dalam arsitektur , seni dan pertunjukan , serta musik dasawarsa 1970-an dan 1980-an . Kemudian istilah dalam kesenian ini dialihkan ulang-alik dalam kesenian ini dialihkan Eropa-AS untuk mencari penjelasan teoritis dan membenarkan pergeseran posmodernisme kesenian , yang mencakup berbagai pembahasan yang lebih luas tentang posmodernitas  dan menarik masuk , sehingga menimbulkan perhatian para teoritisi seperti Bell, Kristeva , Lyotard , Vattimo, Derrida , Foucault , Habermas , Baudrillard , dan Jameson .

 

Posmodenrisme  adalah nama yang terlalu sederhana untuk pelbagai gejala dan pemikiran yang muncul dari atau melanda , pelbagai lapangan kehidupan. . Di Barat , perdebatan tentang dan sekitar posmodernisme , amat diwarnai oleh kepentingan , latar belakang , dan disiplin mereka yang terlibat . Tidak pernah hitam putih – modernis melawan posmodernisme . Orang seperti  Jean Francois Lyortard yang dengan eksplisit menyebut kondisi posmodernisme adalah radikalisasi dari yang modern . Seorang seperti Jurgen Habermas  dapat menyatakan bahwa modernitas adalah proyek yang belum selesai seraya menyerang  kaum modernis sebagai kaum konservatisme baru . Warna–warni perdebatan itu di Barat , memang sungguh ramai, dan agaknya tak sempat tergambar dalam perdebatan posmodenisme di Indonesia . Di sini kita seakan cuma mendapat gambaran  modern lawan postmodern .. Tak mengherankan kalau ada yang bilang bahwa debat posmodenisme harus direm , karena unsur-unsur modernitas harus didukung untuk sampai pada tingkat kematangannya, bahwa mengambil sikap posmodernisme adalah sikap melompat .. Suara lain yang tajam menyatakan bahwa para cendikiawan kita yang getol dengan posmodernisme terjebak dua kali , di satu pihak mereka tetap menjadi epigon Barat ( mereka menolak linearisme sejarah tapi terjebak linearisme terselubung ) dan di lain pihak gagal memahami konteks kesejarahan sendiri .

 

Klik Selengkapnya…..


Perkembangan Regionalisme dan Integrasi di Eropa

Kita senantiasa dan kini mengharapkan suatu Eropah yang bersatu dan kuat, yang berbicara dengan suara yang sama, yang bertindak dengan kemauan yang sama, suatu kekuatan dunia sebagai partner yang penuh dan derajat.

(CPF Luhulima)

 

Kata-kata diatas merupakan pidato Presiden Kennedy di Frankfurt pada tahun 1963, yang menginginkan Eropah Barat sebagai kesatuan, yang berguna bagi kepentingan Amerika Serikat untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet di Eropah. Keinginan Eropah Bersatu bukan lagi sebuah gagasan impian dengan di tanda tangani Perjanjian Maastricht pada tanggal 7 Februari  1992 oleh dua belas pemerintah anggota ME yang secara konkrit meletakkan dasar-dasar bagi penyatuan Eropah. Sebuah Eropah Raya yang dengan penduduk 344,1 juta yang memiliki satu kewarganegaraan dan satu masa uang yang sama. Eropah bersatu tidak bisa digunakan lagi oleh Amerika Serikat untuk mengimbangi Uni Soviet di Eropah, sebab negara-negara satelit Uni Soviet jatuh berguguran dan harus menggantikan ideologi Komunis dan mengubahnya menjadi demokrasi. Kemudian disusul dengan berantakannya Uni Soviet yang merupakan gong terakhir bagi tamatnya Perang Dingin yang sudah berlangsung hampir setengah abad. Perubahan politik yang terjadi di Eropah itu sebenarnya merugikan Amerika Serikat, karena pengaruhnya yang selama ini menentukan di Eropah secara bertahap akan berkurang dan digantikan dengan Jerman atau Perancis yang saling bersaing memimpin Eropah, yang satu suara menghadapi Amerika Serikat dalam persaingan dagang. Bagi Kawasan Eropah, usaha-usaha kearah kerja sama regional maupun integrasi bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru terjadi tetapi usaha-usaha semacam itu sudah berjalan lama. Tulisan ini mencoba mengungkapkannya, sehingga sidang pembaca memperoleh perspektif sejarah dalam memahami regionalisme dan integrasi Eropah yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini.

 

 

Eropah[1] sebagai Identitas

Suatu Identitas bersama menunjukkan bahwa individu-individu tersebut setuju atas pendefinisian diri mereka yang saling diakui, yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan orang lain. Kesadaran semacam itu juga terjadi pada masa kekaisaran Romawi, dimana orang-orang dari Britania hingga Mesir, dari Mauretania hingga Armenia menganggap dirinya sebagai Civis Romanus Sum atau Saya adalah seorang warganegara Romawi. Walaupun mereka terdiri berbagai bangsa, tetapi ada yang menyatukan kekaisaran itu dengan adanya mata uang yang sama, bahasa yang umum dipakai, kewarganegaraan yang sama dengan pandangan hidup yang sama yang kesemuanya ditujukan demi tegaknya Pex Romana. Kemampuan kekaisaran Romawi mempertahankan eksistensinya sedemikian lama serta sedemikian luas wilayah kekuasaannya telah membangkitkan sebuah nostalgia serta kekaguman generasi-generasi selanjutnya untuk mengikutinya.

Kejadian itu terjadi dalam bentuk yang berbeda ketika Eropah mendapat ancaman bangsa Arab Muslim dari dua arah. Pada tahun 711 Spanyol jatuh dan pulau di Laut Tengah berhasil diduduki. Kemenangan itu tak berkepanjangan dengan berhasilnya Raja Leo III dapat menahan serangan kaum muslimin yang menyerbu Konstantinopel pada tahun 717 sehingga dengan terbendung ancaman langsung ke Eropah dari pintu gerbang sebelah Timur selama kira-kira tujuh abad. Pada tahun 732, Raja Franks, Karel Martel telah membebaskan Eropah Barat dari ancaman kaum Muslimin dalam pertempuran di Tours. Ekspansi orang Arab itu dianggap sebagai ancaman sekaligus mempersatukan orang-orang Nasrani di Eropah. Boleh dianggap sebagai hukum sejarah, bahwa persatuan hampir selalu muncul sebagai akibat tekanan yang datang dari luar.

Charlemange, cucu Karel Martel merasa bahwa kerajaannya yang menganut agama Nasrani terkepung, disebelah Utara oleh bangsa Saks dan Denmark yang kafir, di Timur oleh bangsa Avar sedangkan di sebelah Selatan oleh negeri Spanyol yang beragama Islam. Untuk menghindari ancaman itu serta penyebaran agama Nasrani, Charlemange melakukan sejumlah penaklukan sehingga ia akhirnya berhasil menyatukan hampir seluruh Eropah Barat. Peperangan yang dikobarkan oleh Charlemange itu menguntungkan gereja, karena dia tidak berhenti pada penaklukan saja tetapi membangun bangunan gereja serta mengangkat kaum Rochaniawan ke dalam aparat pemerintahan, karena dianggap memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk itu. Sebagai konsekuensinya, undang-undang yang ditulis bernafaskan agama Nasrani. Atas jasa-jasanya Charlemange pada hari Natal tahun 800, mendapat penghargaan dari Sri Paus Leo III dengan mengenakan mahkota diatas kepalanya dan mengumumkan bahwa ia adalah kaisar Romawi. Ini berarti kebangkitan Kekaisaran Romawi Barat yang sudah hancur dinyatakan bangkit kembali dan Charlemange merupakan pangganti Agustus Caesar yang sah. Kerajaan Karoling tak bertahan lama, putranya yang bernama Louis yang salah dalam akhir hayatnya segera membagi-bagikan kerajaan kepada cucu Charlemange. Wilayah kerajaan yang terbagi tiga itu justeru menjadi sumber perpecahan.


[1] Berdasarkan Mitologi Yunani, Eropah adalah nama seorang putri Agenor yang memikat hati Zeus atau Jupiter, Zeus yang tertarik dengan anak manusia biasa itu mengubah dirinya menjadi Sapi Jantan dan mendekati Eropah yang sedang bermain di padang rumput ayahnya. Atas persetujuan Eropah, Sapi Jantan yang diketahui oleh Eropah adalah Zeus kemudian membawa Eropah pergi diatas bahunya mengarungi lautan luas serta menurunkan Eropah di pantai negeri baru dan menamakan negeri itu Eropah. Kalau tadi dibicarakan istilah ‘Eropah’ pertama kali disebutkan dan sebaliknya istilah ‘orang-orang Eropah’ baru digunakan pertama kali oleh seorang Chronicle ketika orang-orang Arab dikalahkan Karel Martel dalam pertempuran di Tours pada tahun 732.

 

Klik Selengkapnya…..


Kekerasan , Ingatan dan Rekonsiliasi

Orang yang tidak belajar dari sejarahnya

cenderung  akan  mengulangi  kesalahan

yang sama.

(George Santayana)

 

Meningkatnya kekejaman dan kedestruktifan manusia telah menarik perhatian kaum ilmuwan untuk memajukan pertanyaan teoritis mengenai sifat dan penyebab agresi. Perhatian semacam itu tidaklah mengejutkan, yang mengejutkan adalah bahwa perhatian ini sebegitu terlambatnya, yakni semenjak Freud, yang merevisi teori terdahulunya yang berpusat di seputar dorongan seksual, merumuskan teori baru pada tahun 1920-an yang menyatakan bahwa hasrat untuk merusak sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai. Kendati begitu, khalayak ramai umum masih saja berpikir mengenai Freudianisme sebatas pembatasan libido sebagai hasrat utama manusia dengan hanya mencocokkan dirinya dengan insting pelestarian diri.

Situasi ini mulai berubah pada pertengahan 1930-an. Barangkali salah satu penyebabnya adalah tingkat kekejaman dan ketakutan akan perang yang yang telah melampui batas batas di seluruh dunia. Namun faktor pemicunya adalah diterbitkannya beberapa buku yang membahas agresi manusia terutama yang ditulis Konrad Lorenz (1966). Meski ditolak oleh banyak psikolog dan neurolog, buku yang berjudul On Agrgresiion ternyata laku keras dan memberi kesan yang mendalam di hati sebagian besar kalangan terdidik, yang banyak di antaranya menerima pendapat Lorenz sebagai jawaban atas permasalahannya yang mengemuka.

Tulisan sebelum  (African Genesis, 1961) dan sesudah Konrad Lorenz (The Territorial Imperative, 1967; The Naked Ape, 1967; On Love and Hate,1972)  pada dasarnya  mengandung tesis yang sama perilaku agresif manusia yang diwujudkan dalam peperangan, kejahatan, perkelahian dan segala jenis perilaku destruktif dan sadistis ditimbulkan oleh insting bawaan yang telah terprogram secara filogenetik. Insting ini berupaya mencari penyaluran dan selalu menunggu kesempatan yang tepat untuk melampiaskannya.

Boleh jadi neoinstingtifisme Lorenz sedemikian berhasil bukan lantaran argumen-argumennya yang begitu kuat, melainkan karena masyarakat lebih mudah memahami argumen-argumen tersebut. Apalagi yang dapat diterima oleh pikiran masyarakat yang sedang ketakutan dan merasa tidak berdaya untuk mengubah kecenderungan destruktif, kalau bukan teori yang mengatakan bahwa kekejaman bersumber dari fitrah hewani manusia, dari desakan tak terkendali untuk melakukan agresi, dan bahwa hal yang terbaik yang dapat dilakukan, sebagaimana ditekankan oleh Lorenz, adalah memahami hukum evolusi yang telah memperkuat dorongan tersebut? Teori agresi bawaan ini dengan mudah menjadi ideologi yang membantu meredam ketakutan akan apa yang mungkin terjadi dan merasionalkan makna ketidakberdayaan.

Alasan-alasan lain yang menjadikan lebih disukainya jawaban sederhana mengenai teori instingtifistik ini ketimbang penelitian serius tentang sebab-musabab kedestruktifan. Penelitian seperti ini menuntut untuk berani mempertanyakan ideologi yang diyakini oleh masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah keberanian menganalisis irrasionalitas dalam sistim sosial kita, dan dengan demikian, melanggar tabu yang tersembunyi di balik kata-kata bermoral, misalnya “pertahanan”, “Kehormatan”, dan “ Patriotisme”: Selain dari analisis yang mendalam mengenai sistim kemasyarakatan kita, tidak ada yang apa mengungkapkan penyebab meningkatnya kedestruktifan, atau yang dapat memberikan saran serta cara-cara untuk menguranginya, Teori instingtifistik berupaya membebaskan kita dari tugas berat membuat analisis semacam itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa, sekalipun kita semua akan binasa, setidaknya kita dapat menerimanya dengan berbekal keyakinan bahwa “fitrah” kitalah yang memaksa kita menerima nasib ini, dan bahwa kita paham mengapa segala sesuatunya menjadi seperti ini   ( Eric  Fromm,  2000 :  xv – xvii )

Melanjutkan pandangan dari Konrad Lorenz, melalui studi yang dilakukan Erich Fromm dalam neurofisiologi, psikologi binatang, paleontologi, dan antropologi tidak mendukung hipotesis bahwa manusia semenjak lahirnya telah mewarisi dorongan agresi yang spontan dan timbul  dengan  sendirinya Menurut Erich Fromm bahwa akar kekerasan manusia bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri, yag sering disebut sebagai watak manusia itu sendiri, yang serring disebut sebagai watak manusia, yang merupakan adonasi antara agresi bawan manusia yang berlatar belakang adaptif-biologis, dengan destruktivitas dan kekejaman manusia, yang disebut dengan agresi itu. Untuk yang disebut agresi pertama ini mengistilahkan adanya agresi reaktif-defensif sebagai agresi lunak sementara untuk yang disebut kedua sebagai destruktivitas yang mengkonotasikan agresi jahat  ( Erich Fromm , 2000 : 117 – 253 )

Perilaku kekerasan struktural pertama dalam sejarah dapat diidentifikasi sejak zaman Assyria Kuno sekitar 2000 SM. Para penguasa kerajaan tidak hanya melakukan penyiksaan, tetapi juga pembataian massal sebagai kebijakan sah dari kerajaan dalam kebijakan militernya. Bangsa-bangsa lain pada masa itu atau sebelumnya dan bahkan berlanjut kemudian, juga melakukan penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap musuh-musuh yang kalah.  Pada umumnya mereka melakukan perbuatan tersebut dalam suasana yang spesifik berikut : pertama karena alasan peperangan, kedua karena alasan pengorbanan terhadap dewa-dewa. Akan tetapi penguasa Asyiria Kuno tidak demikian halnya. Mereka menggunakan cara-cara kekerasaan dan pembunuhan massal sebagai suatu kebijakan sistimatik untuk menakuti-nakuti bangsa lain agar senantiasa takluk di bawah kekuasaanya. Interprestasi sejarah terhadap relief-relief peninggalan prasejarah Assyria Kuno, mengatakan bahwa sinopsis potret kebrutalan dengan pelbagai adegan dan metode-metode sadistis dalam melenyapkan korbannya merupakan agresi kebanggaan dan simbol kepahlawanan.

 

Klik Selengkapnya…..


Amandemen UUD 1945: Sebuah Perdebatan

Alasan paling mendasar perlunya suatu konsitusi baru adalah sifat darurat Undang-Undang Dasar 1945. Kedaruratan Konsitusi tersebut dinyatakan oleh para penyusun UUD 1945 pada bagian aturan tambahan angka dua (2) yang menegaskan sebagai berikut : “….dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menerapkan Undang-Undang Dasar. Namun sifat darurat tersebut bertahan sampai dengan lebih dari setengah abad. Selama itu pula UUD 1945 terbukti mempunyai banyak kelemahan, meskipun telah diamandemen. Kelemahan tersebut terutama terletak pada pasal-pasalnya yang multi-tafsir sehingga mengundang perdebatan yang tidak berkesudahan. ( J Kristiadi  2002 : 116 )
Amandemen UUD 1945 merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka merajut demokrasi masa depan yang lebih baik karena di dalam kenyataannya UUD 1945 yang hanya berjumlah 37 Pasal  telah memberikan peluang munculnya otoritarianisme yang sangat panjang dalam sejarah kehidupan politik Indonesia, karena pada hakekatnya UUD 1945 yang asli dapat menimbulkan interprestasi yang berbeda sesuai dengan kepentingan politik masing-masing, sebagaimana halnya dilakukan oleh Presiden Soekarno yang mengantarkannya menjadi Presiden seumur hidup, dan juga dilakukan oleh Soeharto yang juga menjadikannya presiden selama 30 tahun secara terus menerus. Oleh karena itu amandemen merupakan kelanjutan dari proses reformasi politik yang sudah dicanangkan sejak masa pemerintahan Presiden Habibie supaya kita jangan sampai mengulangi kembali pengalaman buruk dengan otoritarianisme dengan implikasinya yang sangat tidak mengguntungkan baik dalam bidang sosial, apalagi dalam bidang ekonomi dan politik.

Tentu saja masyarakat Indonesia tidak akan mau lagi terperangkap oleh kekuasaan yang otoritarian untuk ketiga kalinya, dan untuk itulah memang diperlukannya amandemen terhadap UUD Negara guna membangun kehidupan politik yang lebih baik. Disamping itu juga harus dicatat bahwa gelombang demokrasi yang membawa implikasi terhadap isu HAM, Gender dan lain-lainnya dan tidak mungkin dinafikan lagi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu amandemen juga diperlukan dalam rangka memberikan batasan yang jelas tentang kekuasaan negara, hak-hak individu dalam kehidupan negara, serta menentukan prosedur demokrasi sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti misalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, proses pemberhentian presiden kalau di dalam menjalankan tugasnya terdapat pelanggaran yang serius terhadap konsitusi, mekanisme hubungan kelembagaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dikenal dengan mekanisme check and balances, dan lain-lain sebagainya.

Akan tetapi sebelum dilakukan amandemen memang sudah seharusnya dilakukan kesepakatan terlebih dahulu apa saja yang menjadi prioritas untuk dilakukan amandemen terhadap amandemen UUD 1945 tersebut sehingga perubahan terhadap kehidupan politik nasional dapat dilakukan secara terarah dan dapat  dikelola sehingga menjamin stabilitas politik nasional. Tampaknya inilah yang menjadi menjadi persoalan bangsa Indonesia sekarang ini. Amandemen yang telah dilakukan tidak direncanakan dengan baik dan tidak bersifat integrative sehingga menimbulkan masalah baru sebagaimana yang sedang kita saksikan sekarang ini, Tulisan ini mencoba memberikan beberapa kontribusi dalam rangka perdebatan tentang amandemen UUD 1945. ( Afan Gaffar 2002 : 432 )

Undang-Undang Dasar dan Konsitusionalisme

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris consitution menjadi Undang-Undang Dasar (UUD). Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah UUD, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan – baik yang tertulis, maupun yang tidak – yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat.

Dan rupa-rupanya para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama, sebab dalam Penjelasan UUD 1945 menganut pikiran yang hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di samping UUD itu berlaku juga Hukum Dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.”

Apakah Undang-Undang Dasar (UUD) itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka.

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan. UUD dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. UUD sebagai riwayat suatu hubungan kekuasaan.

UUD sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum UUD pertama dirumuskan  Ide pokok dari konsitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya (the limited state), agar penyelenggarannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu UUD adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian timbul konsep the constitutional state, di mana UUD dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep Rule of Law atau Rechsstaat.

Kita perlu menyadari bahwa gagasan konsitusionalisme telah timbul lebih dahulu daripada UUD. Paham konsitusionalisme dalam arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, telah timbul pada Abad Pertengahan di Eropa. Pada tahun 1216, Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka – antara lain Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Pada waktu itu juga disetujui bahwa tidak akan dilakukan penangkapan tanpa peradilan, sebagaimana dicantumkan dalam Magna Charta (Piagam Besar). Dalam Charter of English Liberties ini Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan bahwa tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan. Meskipun belum sempurna, Magna Charta di dunia Barat dipandang sebagai awal gagasan Konsitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat.

Klik Selengkapnya…..


Nasionalisme, Konflik Etnis dan Demokrasi

Bubarnya Uni Soviet sebagai kesatuan politik bisa dipandang sebagai kebangkitan Etno-nasionalisme terhadap dominan etnis Rusia di dalam formasi kenegaraan yang lama. Ia mungkin merupakan bentuk lain dari rapuhnya hasil-hasil pendekatan paksaan dan penindasan yang menjadi proyek nasionalisme Soviet. Peristiwa yang menghentakkan dunia kemudian berlanjut dengan runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Menurut Francis Fukuyama, drama itu adalah proses pemenuhan pesan profetis Hegelian, ‘The End Of History’, yang berwujud kemenangan Kapitalisme dan demokrasi Liberal di seluruh muka bumi. Ini berarti ide demokrasi liberal berjalan sendirian, tanpa adanya pesaing ideologis yang dapat bertahan terus. Dengan demikian, tahapan pasca sejarah perkembangan manusia, walaupun meungkin dapat membosankan, telah tiba, dan tidak ada ancaman terhadap kekuasaan demokrasi liberal.

Tetapi glorifikasi yang berlebihan atas peristiwa di Eropa itu kemudian terbukti tidak seluruhnya meyakinkan kita akan keberhasilan transformasi politik. Kemenangan awal society di Eropa dihadapkan pada kenyataan yang ironis berupa hancurnya sendi-sendi nasionalisme: persatuan, toleransi dan saling menghargai  diantara kelompok-kelompok yang berbeda suku, agama dan ras, kenyataan ini menunutut kita untuk memikirkan kembali tentang hubungan antara demokratisasi dengan nasionalisme. Adakah jalan lagi berlangsungnya rekonstruksi yang bersifat permanen diantara keduanya ? Pertanyaan-pertanyaan ini layak diajukan mengingat adanya kecenderungan lain yang juga nampak seiring dengan kemenangan Awal Society di Eropah, adalah lahirnya bentuk-bentuk nasionalisme yang berdasarkan pada suku dan agama. Kematian rezim totaliter tidak secara langsung melahirkan demokrasi. Bahkan, dalam banyaknya kasus, berakhirnya rezim komunis justeru mengawali praktek otomarnisme lain yang berkiprah pada nasionalisme yang sempit itu,  sebagaimana terjadi di bekas wilayah Yugoslavia. Apa yang kita saksikan melalui pertikaian segitiga antar-suku dan agama (Serbia, Bosnia dan Kroasia) disana, seakan-akan membenarkan pesimisme Hegel tentang ketidakmampuan civil society menjamin kohesi sosialnya sendiri. Jadi, ketika otoritas negara menurun dan masyarakat cenderung mengatur dirinya sendiri, yang terjadi adalah kekacauaan dan perang saudara. Tuduhan bahwa masyarakat kewargaan (civil society) tidak lebih dari satu entitas yang melumpuhkan dirinya sendiri, menjadi sesuatu yang bukan tak berdasar.

Sementara itu, seiring dengan angin reformasi yang bertiup dan runtuhnya rezim Soeharto yang otoriter. Kerusuhan antar suku dan agama di Indonesia terasa tidak semakin tidak menyurut tetapi justeru sebaliknya meningkatnya. Apa yang terjadi di Papua, Aceh, Sambas, Sampit, Maluku, NTT dan Jakarta. Sulit memungkiri kenyataan bahwa berbagai konflik dan kerusuhan kini menjadi kecenderungan baru di masyarakat kita. Bangsa Indonesia yang selalu dikatakan ramah-tamah, penuh toleransi dan suka damai sejak tiga atau empat tahun yang lalu sekonyong-konyong membalik menjadi masyarakat yang paling ganas, beringas, kejam dan kehilangan rasa kemanusiaan. Konflik  antar-etnis yang bernuansa SARA selama ini telah menelan ribuan korban jiwa, rumah-rumah dibakar, harta-benda, terjadi pengungsian besar-besaran, kemiskinan dan rasa trauma, stres dan sakit hati masyarakat berkepanjangan. Sebagian warga masyarakat korban kerusuhan antar-etnis yang bernuansa SARA bertahun-tahun menderita di pengungsian.

Klik selengkapnya…..


Menjadi Indonesia

Oleh : Peter Kasenda

*) Dosen Sejarah dan Nasioanlisme pada Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Jakarta

Keinginan Gajah Mada menyatukan seluruh Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit tersandung dengan belum disatukannya Kerajaan Pajajaran. Gajah Mada berkehendak untuk menjadikan puteri Pajajaran, Diah Pitaloka sebagai selir Rajasanegara sekaligus sebagai upeti. Tetapi di luar harapan Sri Paduka Maharaja, yang dalam tahun 1357, mengantar sang puteri ke Majapahit. Kehendak dan harapan yang berbeda menyebabkan terjadinya perang di Alun-alun Bubat, di depan Keraton Majapahit. Perang Bubat ini menewaskan Sri Paduka Maharaja dan bunuh dirinya Diah Pitaloka.

Persatuan Nusantara pada saat itu berarti penaklukan raja-raja kecil di bawah duli sang prabu, yang dinyatakan dengan persembahan dan upeti berwujud materi atau seorang puteri dan keharusan menghadap setiap tahun dalam upacara besar di ibu kota negara. Kesetiaan raja-raja kecil juga dipelihara dengan pemberian gelar, perkawinan dan ditempatkannya kerabat raja-raja kecil bawahan di istana sebagai sandera.

Sriwijaya, Majapahit dan Pajajaran tentu bukan Indonesia. Tetapi, menurut George McTurnan Kahin (1970), Sriwijaya dan Majapahit adalah dua kerajaan yang telah berjasa mengubah rangkaian Nusantara dari sekadar untaian geografis menjadi entitas politik yang kokoh dan berjaya. Kejayaan dua kerajaan ini memang hampir meliputi seluruh Nusantara. Tetapi, kemudian Belandalah yang kemudian berhasil menguasai wilayah yang dikenal sebagai Indonesia.

***

Nama Indonesia diperkenalkan oleh etnolog Jerman Bastian pada tahun 1884. Kemudian digunakan oleh ilmuwan Belanda, dan terutama yang bekerja di Fakultas Indologi, Universitas Leiden. Tetapi nama Indonesia baru menjadi istilah politik ketika mahasiswa Indonesia di Nederland mendirikan Perhimpunan Indonesia dan terbitnya Koran Indonesia Merdeka (1925). Tanggal 28 Oktober 1928, kaum muda menyatakan berkebangsaan Indonesia aatau lebih dikenal Sumpah Pemuda. Konsep bangsa Indonesia lahir sebelum kelahiran dari NKRI pada 17 Agustus 1945.

Benedict Anderson (2001) menjelaskan pengertian bangsa. Pertama, adalah sebuah komunitas yang semua anggotanya pernah (akan) saling mengenal, bertemu atau mendengar meski dalam benak mereka belum tumbuh kesadaran tentang kebersamaan mereka. Kedua, betapapun besar komunitas terbanyang, selalu ada batas wilayah, yang memisahkan nasion yang satu dengan nasion yang lain. Ketiga, adanya kerelaan jutaan orang utuk mati dan membunuh demi komunitas terbayang itu. Konsep bangsa inilah yang meruntuhkan negara kolonial Hindia Belanda menjadi NKRI.

Sebuah bangsa di dalamnya terdiri dari berbagai macam kelompok primordial (etnis, ras, agama) dengan budayanya masing-masing. Kenyataan ini menurut Clifford Geertz (1963), memperkuat persepsi bangsa yang memiliki kesetiaan primordial untuk menghadapi kelompok lain di luar bangsa tersebut, yang disebut sebagai common enemy. Namun ketika musuh bersama, yang dulunya dihadapi dengan semangat merdeka atau mati, kini secara perlahan-lahan mulai mengumpulkan perbedaan di antara sesama bangsa.

Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan sekitar 638 suku bangsa dan berbagai agama serta mungkin ratusan kepercayaan telah menimbulkan banyak konsekuensi. Kemajemukan itu dapat menguatkan simbol identitas. Ia juga mampu menjadi kekuatan yang serta merta merubah perilaku, adat-istiadat dan tatanan sosial kelompok sosial. Ketika terjadi perang antara etnis Melayu dan Madura di Sambas misalnya, kain ikat kepla berwarna kuning tiba-tiba menjadi simbol identitas yang paling bermakna untuk menggalang massa dan menuntut kepatuhan individu pada kelompok.

Tetapi, di satu sisi ia juga dapt menjadi potensi besar membentuk masyarakat yang demokratis, yang dicirikan terbangunnya civil society. Tentu saja, harapan itu akan menjadi kenyataan kalau terpenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan itu berupa adanya pengakuan secara substansial, bahwa konsep dan realitas primordial merupakan energi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Pengakuan terhadap kemajemukan cenderung akan mencegah tindakan politik yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh sebuah kelompok.

Adanya etnosentrisme, menurut William G. Summer (1906), akan meletus bila mengarah pada ekstremisme. Etnonasionalisme dapat menyebabkan prasangka dan penolakan terhadap ide-ide dari budaya lain, bahkan bisa menimbulkan ancaman yang menghancurkan kelompok sosial lain. Kelompok sosial yang satu tidak dapat dan tidak bersedia hidup berdampingan dengan kelompok sosial yang lain.

Dapat dipastikan, setiap konflik yang melibatkan massa dan senjata di dalamnya, akan menimbulkan “biaya-biaya material dan sosial” yang tidak kecil. Konflik tersebut telah merenggut banyak korban jiwa, rusaknya sarana dan prasarana termasuk rumah ibadah, lenyap dan terbakarnya rumah penduduk, dan timbulnya pengungsian. Hal ini bersamaan dengan adanya perubahan negatit terhadap fisik daerah, dan terutama menguatnya rasa perpecahan dan kecurigaan di antara kelompok masyarakat sendiri.

 

Klik Selengkapnya…..


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.