Sejarah, Pemberontakan dan Komunisme

Dalam sebuah masyarakat sejati tidak boleh ada yang kaya maupun miskin. Orang yang berhasil memperoleh terlalu banyak hanya akan menyebabkan orang lain kekurangan.

Francois – Noel Baheruf

 

Pertengahan tahun 2001, ribuan orang menghadang iring-iringan yang hendak menguburkan kembali tulang-belulang sanak keluarga korban 1965 yang dibunuh dan dikuburkan secara massal di Wonosobo pada 1968. Penolakan warga Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah karena daerah itu pernah menjadi basis PKI. Warga desa trauma dan kuatir acara penguburan kembali itu akan membangkitkan kembali PKI di daerahnya.

Pembunuhan kaum komunis dan yang dianggap komunis karena dijustifikasi sebagai pelaku pembunuhan atas enam jenderal dan satu perwira menegah Angkatan Darat yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Pembunuhan tersebut banyak menyebabkan orang bungkam, tetapi pembunuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober dikutuk keras. Semua peristiwa di tahun 1965 dilimpahkan semua kesalahannya kepada kaum komunis. Pengadilan sama sekali tidak memutuskan. Hanya keputusan politik MPRS yang ada. Tertuang dalam TAP MPRS/XXVI/1966: PKI dilarang, diharamkan membaca dan menyebarkan marxisme-leninisme.

Keputusan politik MPRS mengalahkan prinsip hukum. Di mana-mana orang dijebloskan dalam penjara tanpa melalui proses pengadilan. Apa mereka sekadar simpatisan atau benar-benar anggota Partai Komunis Indonesia. Terjadi pengucilan hingga ke keluarga, pengekangan terhadap kebebasan anak cucunya. Hak pendapatnya terampas. Ada ketidakadilan karena hukum tak pernah dihormati.

Mereka mendapat stigma tidak manusiawi. Kaum komunis tersebut sebagai ateis, pemberontak, makar dan seterusnya. Orang menganggap benar belaka. Soalnya ada sejarah yang dibuat penguasa Orde Baru yang membentuk kebenaran tunggal. Hasilnya, orang tidak lagi berbicara kekejaman dari epilog peristiwa Gerakan 30 September, pembunuhan atas ratusan ribu manusia Indonesia. Orang hanya berbicara pembunuhan enam jenderal di Jakarta dan PKI, dianggap benar sebagai pelakunya.

Dunia akademis boleh jadi tidak mudah untuk dijangkau oleh hegemoni pengetahuan yang dipaksakan oleh penguasa. Biasanya para ilmuawan bersifat kritis dan selalu menuntut segala macam pertanggung-jawaban akademis dan tampil dengan segala jenis gugatan mereka. Kalau demikian penguasa mungkin di kalangan masyarakat ramai. Tetapi masalahnya, masyarakat adalah wilayah terjadinya segala macam pembenturan nilai dan pengetahuan. Perlawanan selalu terjadi dalam menghadapi segala macam corak hegemoni.

Setelah Soeharto “lengser keprabon” terjadi berbagai gugatan pun dilancarakan atas keabsahan rekonstruksi peristiwa G 30 S dan berdirinya Orde Baru. Gugatan ini bertambah hebat setelah beberapa tokoh yang dianggap dan terbukti terlibat dalam peristiwa yang tragis itu dibebaskan dan dipenjara. Mereka pun mendapat pendengar yang sangat ingin mendapatkan kesaksian mereka. Setelah sekian lama mendapatkan kesaksian yang bersumber dari ‘pihak yang menang’. Masyarakat juga ingin mendengar kesaksian dari mereka yang telah dikalahkan, keinginan ini bertambah kuat karena ‘yang menang itu’ kini pun telah kehilangan segala hal yang pernah membanggakan. Kini orang bisa membandingkan. Ada banyak intrepretasi dan versi. Kaum komunis tidak lagi satu-satunya layak tertuduh meski memiliki kesalahan.

Sejarah resmi menyatakan bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia, kaum komunis telah melakukan tiga kali perbuatan makar.  Karena itu kaum komunis memperoleh stigma sebagai pemberontakan yang layak memperoleh peran dalam pentas politik tanpa berusaha menjelaskan akar-akar masalah dan konteksnya. Dalam rangka itu agaknya berguna mengajukan pertanyaan: Apa benar mereka yang memberontak? Kalau benar, mengapa mereka memberontak? Dengan cara ini kita memperoleh manfaat untuk kini dan mendatang.

 

Masuknya Komunisme

Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, H.M. Dekker, bersama dengan Brandsteder mendirikan Indisctie Sociaal Demokratisctie Vereniging pada bulan Mei 1914. Dalam tahun 1915, ISDV menyelenggarakan kongresnya yang pertama. Pada waktu itu jelas tampak dua aliran revolusioner, pertama di bawah pimpinan Sneevlit, dan yang kedua adalah aliran revolusioner di bawah Schoutman. Schoutman berpendapat bahwa sosialisme belum tiba saatnya disebarkan di kalangan perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Kalau disebarkan sekarang, malah akan menimbulkan pemberontakan, karena mereka belum masak. Saat sekarang sosialisme hanya boleh disebarkan ke tengah-tengah study club saja. Sneevliit menentang pendapat ini. Ia bertanya kepada Semaon di dalam kongres, orang Indonesia satu-satunya yang ikut menjawab bahwa orang Indonesia sudah sadar karena mereka membayar pajak. Mereka selalu bertanya, untuk apa membayar pajak dan pertanyaan sosialisme ke tengah-tengah orang Indonesia. Dan jika Indonesia sudah berontak, itu tandanya “kami sudah marah”. Sidang kongres gempar karenanya. Sebagian anggota kongres anggota-anggota Belanda tidak menyokong Sneevlit. Mereka keluar satu per satu.  Kendati ISDV makin banyak anggotanya dan makin radikal marxismenya, tetapi kurang mampu menarik orang Indonesia, sehingga hanya memperoleh sedikit dukungan massa. Pemimpin Eropa itu menyadari bahwa tanpa dukungan semacam itu, keberhasilan suatu revolusi yang bertujuan memperoleh kemeredekaan politik. Dukungan semacam itu perlu didapat untuk memperolah bantuan Indonesia bagi dasar ajaran marxisme yang revolusioner Pimpinan Eropa membuat hubungan dengan para pemimpin Indonesia yang cenderung sosialistis dari Sarekat Islam, tergabung dalam ISDV, dan dengan penuh semangat menarik anggota ISDV.

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s