Menjadi Indonesia

Oleh : Peter Kasenda

*) Dosen Sejarah dan Nasioanlisme pada Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Jakarta

Keinginan Gajah Mada menyatukan seluruh Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit tersandung dengan belum disatukannya Kerajaan Pajajaran. Gajah Mada berkehendak untuk menjadikan puteri Pajajaran, Diah Pitaloka sebagai selir Rajasanegara sekaligus sebagai upeti. Tetapi di luar harapan Sri Paduka Maharaja, yang dalam tahun 1357, mengantar sang puteri ke Majapahit. Kehendak dan harapan yang berbeda menyebabkan terjadinya perang di Alun-alun Bubat, di depan Keraton Majapahit. Perang Bubat ini menewaskan Sri Paduka Maharaja dan bunuh dirinya Diah Pitaloka.

Persatuan Nusantara pada saat itu berarti penaklukan raja-raja kecil di bawah duli sang prabu, yang dinyatakan dengan persembahan dan upeti berwujud materi atau seorang puteri dan keharusan menghadap setiap tahun dalam upacara besar di ibu kota negara. Kesetiaan raja-raja kecil juga dipelihara dengan pemberian gelar, perkawinan dan ditempatkannya kerabat raja-raja kecil bawahan di istana sebagai sandera.

Sriwijaya, Majapahit dan Pajajaran tentu bukan Indonesia. Tetapi, menurut George McTurnan Kahin (1970), Sriwijaya dan Majapahit adalah dua kerajaan yang telah berjasa mengubah rangkaian Nusantara dari sekadar untaian geografis menjadi entitas politik yang kokoh dan berjaya. Kejayaan dua kerajaan ini memang hampir meliputi seluruh Nusantara. Tetapi, kemudian Belandalah yang kemudian berhasil menguasai wilayah yang dikenal sebagai Indonesia.

***

Nama Indonesia diperkenalkan oleh etnolog Jerman Bastian pada tahun 1884. Kemudian digunakan oleh ilmuwan Belanda, dan terutama yang bekerja di Fakultas Indologi, Universitas Leiden. Tetapi nama Indonesia baru menjadi istilah politik ketika mahasiswa Indonesia di Nederland mendirikan Perhimpunan Indonesia dan terbitnya Koran Indonesia Merdeka (1925). Tanggal 28 Oktober 1928, kaum muda menyatakan berkebangsaan Indonesia aatau lebih dikenal Sumpah Pemuda. Konsep bangsa Indonesia lahir sebelum kelahiran dari NKRI pada 17 Agustus 1945.

Benedict Anderson (2001) menjelaskan pengertian bangsa. Pertama, adalah sebuah komunitas yang semua anggotanya pernah (akan) saling mengenal, bertemu atau mendengar meski dalam benak mereka belum tumbuh kesadaran tentang kebersamaan mereka. Kedua, betapapun besar komunitas terbanyang, selalu ada batas wilayah, yang memisahkan nasion yang satu dengan nasion yang lain. Ketiga, adanya kerelaan jutaan orang utuk mati dan membunuh demi komunitas terbayang itu. Konsep bangsa inilah yang meruntuhkan negara kolonial Hindia Belanda menjadi NKRI.

Sebuah bangsa di dalamnya terdiri dari berbagai macam kelompok primordial (etnis, ras, agama) dengan budayanya masing-masing. Kenyataan ini menurut Clifford Geertz (1963), memperkuat persepsi bangsa yang memiliki kesetiaan primordial untuk menghadapi kelompok lain di luar bangsa tersebut, yang disebut sebagai common enemy. Namun ketika musuh bersama, yang dulunya dihadapi dengan semangat merdeka atau mati, kini secara perlahan-lahan mulai mengumpulkan perbedaan di antara sesama bangsa.

Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan sekitar 638 suku bangsa dan berbagai agama serta mungkin ratusan kepercayaan telah menimbulkan banyak konsekuensi. Kemajemukan itu dapat menguatkan simbol identitas. Ia juga mampu menjadi kekuatan yang serta merta merubah perilaku, adat-istiadat dan tatanan sosial kelompok sosial. Ketika terjadi perang antara etnis Melayu dan Madura di Sambas misalnya, kain ikat kepla berwarna kuning tiba-tiba menjadi simbol identitas yang paling bermakna untuk menggalang massa dan menuntut kepatuhan individu pada kelompok.

Tetapi, di satu sisi ia juga dapt menjadi potensi besar membentuk masyarakat yang demokratis, yang dicirikan terbangunnya civil society. Tentu saja, harapan itu akan menjadi kenyataan kalau terpenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan itu berupa adanya pengakuan secara substansial, bahwa konsep dan realitas primordial merupakan energi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Pengakuan terhadap kemajemukan cenderung akan mencegah tindakan politik yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh sebuah kelompok.

Adanya etnosentrisme, menurut William G. Summer (1906), akan meletus bila mengarah pada ekstremisme. Etnonasionalisme dapat menyebabkan prasangka dan penolakan terhadap ide-ide dari budaya lain, bahkan bisa menimbulkan ancaman yang menghancurkan kelompok sosial lain. Kelompok sosial yang satu tidak dapat dan tidak bersedia hidup berdampingan dengan kelompok sosial yang lain.

Dapat dipastikan, setiap konflik yang melibatkan massa dan senjata di dalamnya, akan menimbulkan “biaya-biaya material dan sosial” yang tidak kecil. Konflik tersebut telah merenggut banyak korban jiwa, rusaknya sarana dan prasarana termasuk rumah ibadah, lenyap dan terbakarnya rumah penduduk, dan timbulnya pengungsian. Hal ini bersamaan dengan adanya perubahan negatit terhadap fisik daerah, dan terutama menguatnya rasa perpecahan dan kecurigaan di antara kelompok masyarakat sendiri.

 

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s