Nasionalisme, Konflik Etnis dan Demokrasi

Bubarnya Uni Soviet sebagai kesatuan politik bisa dipandang sebagai kebangkitan Etno-nasionalisme terhadap dominan etnis Rusia di dalam formasi kenegaraan yang lama. Ia mungkin merupakan bentuk lain dari rapuhnya hasil-hasil pendekatan paksaan dan penindasan yang menjadi proyek nasionalisme Soviet. Peristiwa yang menghentakkan dunia kemudian berlanjut dengan runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Menurut Francis Fukuyama, drama itu adalah proses pemenuhan pesan profetis Hegelian, ‘The End Of History’, yang berwujud kemenangan Kapitalisme dan demokrasi Liberal di seluruh muka bumi. Ini berarti ide demokrasi liberal berjalan sendirian, tanpa adanya pesaing ideologis yang dapat bertahan terus. Dengan demikian, tahapan pasca sejarah perkembangan manusia, walaupun meungkin dapat membosankan, telah tiba, dan tidak ada ancaman terhadap kekuasaan demokrasi liberal.

Tetapi glorifikasi yang berlebihan atas peristiwa di Eropa itu kemudian terbukti tidak seluruhnya meyakinkan kita akan keberhasilan transformasi politik. Kemenangan awal society di Eropa dihadapkan pada kenyataan yang ironis berupa hancurnya sendi-sendi nasionalisme: persatuan, toleransi dan saling menghargai  diantara kelompok-kelompok yang berbeda suku, agama dan ras, kenyataan ini menunutut kita untuk memikirkan kembali tentang hubungan antara demokratisasi dengan nasionalisme. Adakah jalan lagi berlangsungnya rekonstruksi yang bersifat permanen diantara keduanya ? Pertanyaan-pertanyaan ini layak diajukan mengingat adanya kecenderungan lain yang juga nampak seiring dengan kemenangan Awal Society di Eropah, adalah lahirnya bentuk-bentuk nasionalisme yang berdasarkan pada suku dan agama. Kematian rezim totaliter tidak secara langsung melahirkan demokrasi. Bahkan, dalam banyaknya kasus, berakhirnya rezim komunis justeru mengawali praktek otomarnisme lain yang berkiprah pada nasionalisme yang sempit itu,  sebagaimana terjadi di bekas wilayah Yugoslavia. Apa yang kita saksikan melalui pertikaian segitiga antar-suku dan agama (Serbia, Bosnia dan Kroasia) disana, seakan-akan membenarkan pesimisme Hegel tentang ketidakmampuan civil society menjamin kohesi sosialnya sendiri. Jadi, ketika otoritas negara menurun dan masyarakat cenderung mengatur dirinya sendiri, yang terjadi adalah kekacauaan dan perang saudara. Tuduhan bahwa masyarakat kewargaan (civil society) tidak lebih dari satu entitas yang melumpuhkan dirinya sendiri, menjadi sesuatu yang bukan tak berdasar.

Sementara itu, seiring dengan angin reformasi yang bertiup dan runtuhnya rezim Soeharto yang otoriter. Kerusuhan antar suku dan agama di Indonesia terasa tidak semakin tidak menyurut tetapi justeru sebaliknya meningkatnya. Apa yang terjadi di Papua, Aceh, Sambas, Sampit, Maluku, NTT dan Jakarta. Sulit memungkiri kenyataan bahwa berbagai konflik dan kerusuhan kini menjadi kecenderungan baru di masyarakat kita. Bangsa Indonesia yang selalu dikatakan ramah-tamah, penuh toleransi dan suka damai sejak tiga atau empat tahun yang lalu sekonyong-konyong membalik menjadi masyarakat yang paling ganas, beringas, kejam dan kehilangan rasa kemanusiaan. Konflik  antar-etnis yang bernuansa SARA selama ini telah menelan ribuan korban jiwa, rumah-rumah dibakar, harta-benda, terjadi pengungsian besar-besaran, kemiskinan dan rasa trauma, stres dan sakit hati masyarakat berkepanjangan. Sebagian warga masyarakat korban kerusuhan antar-etnis yang bernuansa SARA bertahun-tahun menderita di pengungsian.

Klik selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s