Peran Tentara dan Konsolidasi Demokrasi

Prinsip  kita  adalah bahwa partailah

yang harus memerintah senapan,dan

senapan tidak akan pernah boleh

memerintah partai

(Mao Tse-Tung)


Penyataan Ketua Mao , menjelaskan bagaimana seharusnya posisi militer dalam struktur pemerintahan negara . Seperti dinegara-negara lain yang menjunjung tinggi supremasi sipil , posisi militer diletakkan dibawah komando-komando pemerintah sipil . Fungsi militer tidak lebih dari sekedar penjaga keamanan dan pertahanan negara .( Editorial Diponogoro 74, 2004 )

Namun kebanyakan negara-negara dunia ketiga , militer justru muncul kedalam pemerintah pretorian tipe penguasa . Dalam  terminologi politik yang yang digunakan oleh Eric Nordlinger , tipe penguasa membuat militer berkuasa penuh dan mendominasi pemerintahan [1].Mereka melakukan perubahan mendasar kebijakan serta distribusi kekuasaan yang berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sipil; Dengan kata lain , terjadi supremasi militer atas sipil dalam pemerintahan .

Mengenai keterlibatan militer dalam politik , Harlod Crouch menjelaskan ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya . Faktor-fakltor internal adalah nilai-nilai dan sikap para perwira militer yang mempengaruhi orientasi mereka terhadap politik serta kepentingan material dari para pejabat militer . Faktor-faktor eksternal adalah kondisi-kondisi sosio-ekonomis , situasi-situasi politik dan faktor-faktor internasional .( Singh , 1996 : 7 – 13 )

Nilai-nilai dan orientasi militer sebagian adalah hasil dari sejarah pengalaman yang dmiliki para anggota militer . Tradisi dan seperangkat nilai dibentuk dari sejarah kelahiran militer tersebut , yang didalamnya para perwira militer pendahulu dan penerusnya cenderung untuk mematuhi dan melestarikannya . Untuk memperoleh keabsahannya di masyarakat , nilai-nilai dan orientasi militer ini juga dipublikasikan kepada masyarakat luas , melalui media massa.  Kepentingan-kepentingan material militer adalah Pertama , militer dalam memperjuangkan kepentingan kelompok dan organisasi , hak untuk memperoleh fasilitas-fasilitas militer maupun untuk memberikan gaji yang layak kepada anggotanya . Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi , maka ada kecenderungan militer yang lebih besar untuk melakukan intervensi dalam politik: Kedua , korps militer adalah representasi kelas menengah perkotaan dan apabila kebutuhan-kebutuhan kelas menengah gagal dipenuhi, maka kelompok perwira militer diduga akan melakukan tekanan-tekanan atau menjatuhkan pemerintah ; Ketiga ; para pemimpin puncak militer dengan menempatkan mereka didalam kontrol jaringan patronase-pemerintah .

Dari kondisi sosial-ekonomi , pada umumnya fenomena campur tangan militer dalam politik tidak terjadi di negara-negara yang secara politik , ekonomi , dan sosial telah maju dibandingkan di beberapa negara berkembang . Di negara-negara yang telah maju , militer berada di bawah supremasi sipil . Sistem politik yang telah mapan , pendapatan perkapita yang cukup tinggi, ditambah dengan kesadaran politik dan hukum rakyat yang sangat tinggi telah mengurangi kemungkinan terjadinya invensi militer .

Dari segi kondisi politik, ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif menjadi faktor penting penyebab efektif menjadi militer terjun ke politik . Bahwa perwira-perwira militer yang berorientasi dan berambisi dalam politik akan melakukan intervensi jika otoritas sipil gagal menjaga stabilitas politik dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan kegagalan ini akan mengurangi keabsahannuya dan melakukan intervensinya .

Dari segi faktor internasional , keterlibatan militer dalam politik terkait dengan masalah adanya intervensi asing dan integrasi ekonomi negara berkembang dengan ekonomi internasional . Pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat tanpa bisa dibarengi pendapatan yang merata, bisa meningkatkan kemarahan massa terhadap dominasi ekonomi asing , dan akhirnya kemarahan terhadap pemerintah sipil yang memilih kebijakan ekonomi tersebut . Keadaan demikian dapat mendorong militer untuk melakukan intervensi .


[1] Ada tiga jenis Pretorian . Pertama , Pretorian moderators memiliki hak veto sejumlah keputusan pemerintah ; Kedua , Pretorian guardian mengambil-alih kekuasaan pemerintah , namun semata-mata untuk mengatasi sesuatu krisis dan karenanya hanya untuk selama suatu jangka waktu  tertentu dan Ketiga, Pretorian rulers yang memegang kekuasaan yang luar biasa didalam negaranya . :Lihat  Eric Nordlinger,. Militer dan Politik . Jakarta : Rineka Cipta , hlm. 33 – 45 .

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s