Amandemen UUD 1945: Sebuah Perdebatan

Alasan paling mendasar perlunya suatu konsitusi baru adalah sifat darurat Undang-Undang Dasar 1945. Kedaruratan Konsitusi tersebut dinyatakan oleh para penyusun UUD 1945 pada bagian aturan tambahan angka dua (2) yang menegaskan sebagai berikut : “….dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menerapkan Undang-Undang Dasar. Namun sifat darurat tersebut bertahan sampai dengan lebih dari setengah abad. Selama itu pula UUD 1945 terbukti mempunyai banyak kelemahan, meskipun telah diamandemen. Kelemahan tersebut terutama terletak pada pasal-pasalnya yang multi-tafsir sehingga mengundang perdebatan yang tidak berkesudahan. ( J Kristiadi  2002 : 116 )
Amandemen UUD 1945 merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka merajut demokrasi masa depan yang lebih baik karena di dalam kenyataannya UUD 1945 yang hanya berjumlah 37 Pasal  telah memberikan peluang munculnya otoritarianisme yang sangat panjang dalam sejarah kehidupan politik Indonesia, karena pada hakekatnya UUD 1945 yang asli dapat menimbulkan interprestasi yang berbeda sesuai dengan kepentingan politik masing-masing, sebagaimana halnya dilakukan oleh Presiden Soekarno yang mengantarkannya menjadi Presiden seumur hidup, dan juga dilakukan oleh Soeharto yang juga menjadikannya presiden selama 30 tahun secara terus menerus. Oleh karena itu amandemen merupakan kelanjutan dari proses reformasi politik yang sudah dicanangkan sejak masa pemerintahan Presiden Habibie supaya kita jangan sampai mengulangi kembali pengalaman buruk dengan otoritarianisme dengan implikasinya yang sangat tidak mengguntungkan baik dalam bidang sosial, apalagi dalam bidang ekonomi dan politik.

Tentu saja masyarakat Indonesia tidak akan mau lagi terperangkap oleh kekuasaan yang otoritarian untuk ketiga kalinya, dan untuk itulah memang diperlukannya amandemen terhadap UUD Negara guna membangun kehidupan politik yang lebih baik. Disamping itu juga harus dicatat bahwa gelombang demokrasi yang membawa implikasi terhadap isu HAM, Gender dan lain-lainnya dan tidak mungkin dinafikan lagi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu amandemen juga diperlukan dalam rangka memberikan batasan yang jelas tentang kekuasaan negara, hak-hak individu dalam kehidupan negara, serta menentukan prosedur demokrasi sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti misalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, proses pemberhentian presiden kalau di dalam menjalankan tugasnya terdapat pelanggaran yang serius terhadap konsitusi, mekanisme hubungan kelembagaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dikenal dengan mekanisme check and balances, dan lain-lain sebagainya.

Akan tetapi sebelum dilakukan amandemen memang sudah seharusnya dilakukan kesepakatan terlebih dahulu apa saja yang menjadi prioritas untuk dilakukan amandemen terhadap amandemen UUD 1945 tersebut sehingga perubahan terhadap kehidupan politik nasional dapat dilakukan secara terarah dan dapat  dikelola sehingga menjamin stabilitas politik nasional. Tampaknya inilah yang menjadi menjadi persoalan bangsa Indonesia sekarang ini. Amandemen yang telah dilakukan tidak direncanakan dengan baik dan tidak bersifat integrative sehingga menimbulkan masalah baru sebagaimana yang sedang kita saksikan sekarang ini, Tulisan ini mencoba memberikan beberapa kontribusi dalam rangka perdebatan tentang amandemen UUD 1945. ( Afan Gaffar 2002 : 432 )

Undang-Undang Dasar dan Konsitusionalisme

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris consitution menjadi Undang-Undang Dasar (UUD). Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah UUD, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan – baik yang tertulis, maupun yang tidak – yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat.

Dan rupa-rupanya para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama, sebab dalam Penjelasan UUD 1945 menganut pikiran yang hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di samping UUD itu berlaku juga Hukum Dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.”

Apakah Undang-Undang Dasar (UUD) itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka.

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan. UUD dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. UUD sebagai riwayat suatu hubungan kekuasaan.

UUD sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum UUD pertama dirumuskan  Ide pokok dari konsitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya (the limited state), agar penyelenggarannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu UUD adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian timbul konsep the constitutional state, di mana UUD dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep Rule of Law atau Rechsstaat.

Kita perlu menyadari bahwa gagasan konsitusionalisme telah timbul lebih dahulu daripada UUD. Paham konsitusionalisme dalam arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, telah timbul pada Abad Pertengahan di Eropa. Pada tahun 1216, Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka – antara lain Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Pada waktu itu juga disetujui bahwa tidak akan dilakukan penangkapan tanpa peradilan, sebagaimana dicantumkan dalam Magna Charta (Piagam Besar). Dalam Charter of English Liberties ini Raja John menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, dan bahwa tidak akan diadakan penangkapan tanpa peradilan. Meskipun belum sempurna, Magna Charta di dunia Barat dipandang sebagai awal gagasan Konsitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat.

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s