Irian Barat, Diplomasi dan Konfrontasi

Marilah   kita  berjalan  terrus, berjuang

terus, dan  jikalau perlu berkorban terus.

Sebab tiada maksud yang suci dan luhur

bisa dicapai tanda pengorbanan

(Soekarno , 4 Mei 1963)

Dalam pasal 1 persetujuan Konperensi Meja Bundar, mengenai pengakuan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut dan karena itu mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Karena Konperensi Meja Bundar tidak berhasil menyelesaikan masalah penyerahan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda atas Irian Barat kepada Indonesia, maka ditempuh jalan kompromi. Disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Piagam Pengakuan Kedaulatan, yang berbunyi sebagai berikut :

Mengingat  kebulatan  hati pihak-pihak  yang bersangkutan  hendak mempertahankanazas  supaya semua  perselisihan yang  mungkin ternyata  kelak atau  timbul diselesaikan  dengan  jalan  patut  dan  rukun , maka s tatus-quo  (Niew Guinea)  tetap berlakuseraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat  masalah kedaulatan  Irian Barat akan diselesaikandengan  jalan-jalan  perundingan   antara  Republik  Indonesia  Serikat  dan   KerajaanNederland.

Hampir setahun setelah diadakan persetujuan Konperensi Meja Bundar pada tanggal 29 Desember 1949, tetapi tidak kelihatan tanda-tanda kalau Pemerintah Belanda mau menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Konpernsi Meja Bundar. Kenyataan ini telah menyebabkan Presiden Soekarno menjadi gusar. Dalam pidato bulan Agustus 1950 untuk memperingati hari ulang tahun kelima Proklamasi Kemerdekaan, Presiden Soekarno menyatakan bahwa:

Masih  kita  mengharap Irian  dikembalikan  kepada kita dalam tahun ini. Masih kita junjung  tinggi  ketentuan  dalam KMB,  bahwa soal Irian Barat itu harus diseslesaikan dalam  tahun  ini juga dengan jalan perundingan . Lewat tahun ini, kedua belah pihak tidak terikat lagi kepada ketentuan KMB itu. Sekarang ini sudah pertengahan Agustus,  dan  tanda-tanda  Belanda  merubah  sikap  belum  tampak.  Masih hanya empat setengah bulan lagi memisa kita sekarang.Dengan terbitnya matahari ditahun 1951.  Rakyat   Indonesia, pemuda,pemudi,  buruh, tani, semua!  Camkanlah  dalam kalbu  apa  artinya   ini.  Di  dalam  Undang-Undang  Dasar  kita  yang sekarang ini, dengan  tegas dituliskan   bahwa luasnya  daerah  negara  kita  ialah  seluruh Hindia Belanda  dahulu,  dus : dari   Sabang  sampai  Marauke.  Menurut  Undang-Undang Dasar  Kita  itu dus Irian Barat   adalah  daerah  Negara kita juga,  daerah  Republik Indonesia,   bukan   besok,    bukan   lusa ,   tapi   sekarang,   sekarang,  pun   sudah.Kekuasaan  de facto  Belanda   atas  Irian  Barat  itu  diakui  selama  tahun  ini  saja. Apabila   penyelesaian  dengan  jalan   perundingan  dalam  tahun ini tidak tercapai, Maka  timbullah  persengketaan   besar   tentang  siapa yang  berkuasa  sesudah itu diatas   pulau   itu.. Sebab   sekali    lagi  saya  katakan  :  kita  tidak  akan  berhenti berjuang ,   kita   akan   berjuang    terus,   kita   akan   berjuang   sampai   yang  ke bagaimana pun , sampai Irian Barat itu dikembalikan lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi Dan    saya  ada  harapan  besar,  saya  tahu  bahwa  Irian  Barat  akan  kembali  ke pangkuan  Ibu  Pertiwi.  Dan  saya  ada harapan besar, saya tahu bahwa Irian Barat akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.Sebab senjata kita  ialah senjata Adji Panca Sona  Kebangunan  Nasional,  yang  Belanda  sendiri  telah pernah berulang-ulang Menentangnya tetapi yang  ia sendiri akhirnya harus mengakui tak dapat menundu kannya, meski dengan bedil dan dengan meriam sekalipun .

Beberapa bulan setelah peringatan kemerdekaan – Menteri Luar Negeri Mohammad Roem memimpin delegasi Indonesia menuju ke Den Haag untuk menghadiri Konprensi mengenai Irian Barat yang diselenggarakan pada bulan Desember 1950. Perundingan yang diadakan di negeri Belanda tersebut tidak memberi hasil yang memuaskan bagi Pemerintah Indonesia yang menginginkan pengembalian Irian Barat secepat mungkin sebab panitia bersama yang dibentuk sebelumnya gagal mencapai kata sepakat serta menghasilkan laporan yang saling bertentangan. Walaupun demikian pihak Indonesia memberikan jaminan bagi perlindungan kepentingan Belanda di Irian Barat, tetapi sebaliknya pemerintah Belanda tidak memberikan konsesi apapun terhadap pemerintah Republik Indonesia untuk mau mempertimbangkan menyerahkan Irian Barat. Batas konsesi yang diberikan Belanda adalah suatu usul pengakuan kedaulatan pada Uni Indonesia – Belanda tanpa perubahan pengendali administratif. Perundingan tersebut diatas bisa dikatakan berbeda dengan apa yang terjadi pada Konperensi Meja Bundar setahun lalu. Misalnya netralitas pura-pura Amerika Serikat baru saja menyingkapkan pandangan bahwa kepentingan penduduk New Guinea Belanda akan dapat diwujudkan secara paling baik dengan diteruskannya kontrol Belanda dalam bentuk tertentu. Sikap netralitas pura-pura Amerika Serikat menjadi lebih runyam dengan munculnya suatu pemerintahan konservatif di Australia yang justru telah memberikan suatu sekutu baru bagi Pemerintah Belanda karena adanya kekuatiran dari Pemerintah Australia bahwa pemerintah Indonesia akan memperluas tuntutannya atas bagian timur pulau New Guinea yang dikuasai oleh Pemerintah Australia. Dalam kenyataannya, perundingan telah memenui jalan buntu dan malahan kedua belah pihak telah gagal menghasilkan suatu pernyataan bersama.

Kegagalan kabinet Natsir dalam menyelesaikan masalah Irian Barat menyebabkan Presiden Soekarno secara terang-terangan menyatakan bahwa ia ingin menggunakan kesempatan yang ditimbulkan oleh kegagalan perundingan tersebut untuk menentang kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia dan juga berusaha menghilangkan Uni Indonesia-Belanda yang dianggap Presiden Soekarno sebagai suatu simbol provokatif atas suatu kemerdekaan yang terbatas. Keinginan Presiden Soekarno yang sampaikan dalam pidato umumnya ditolak oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir  dengan menyatakan bahwa hanya kabinertlah yang berhak menentukan apakah presiden yang mengemukakan secara umum masalah kebijakan luar negeri yang terpenting ataukah tidak. Pertentangan konsitusional ini dimenangkan oleh Mohammad Natsir, tetapi Presiden Soekarno berhasil menggunakan pengaruhnya kepada kekuatan oposisi di parlemen untuk menjatuhkan kabinet Natsir. Oleh karena itu nantinya pengganti pemerintah Natsir mengambil posisi yang lebih keras terhadap Pemerintah Belanda.

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s