Soekarno, Kolaborator atau Patriot

“Azas perjuangan adalah misalnya : Non-kooperasi…..
Non-kooperasi  karena  Indonesia  Merdeka  tak  akan
tercapai  dengan   perjuangan  bersama  dengan  kaum
sana”

(Soekarno, 1933)

 

Non-kooperasi sebagai asas perjuangan hanya berlaku sebelum terjadi penangkapan terhadap Soekarno pada 1 Agustus 1933 dan pada permulaan tahun 1934 yang ternyata menjadi permulaan ketegasan tindakan pemerintah yang menidas pergerakan nasional dan melakukannya di bawah kontrolnya selama tahun-tahun terakhir pemerintahan kolonial. Dalam pengasingannya di Ende, tanpa berdaya Soekarno hanya bisa melihat gerakan nasional mengubah haluannya. Kesediaan kaum pergerakan untuk mengkompromikan prinsip-prinsip yang diletakkannya tentu menambah kekecewaannya dalam pembuangan. Di Bengkulu, Soekarno, meneruskan pekerjaan menulis secara berkala, membatasi dirinya pada hal-hal yang “aman“ saja, karena terpaksa, meskipun batas-batasnya tidak ditentukan secara terperinci. Tentu ia dilarang menulis tentang situasi politik Hindia Belanda, tetapi dibolehkan menulis secara umum mengikuti perkembangan politik dunia. Tetapi umumnya ia menulis tentang masalah-masalah Islam.

Gabungan dari depresi ekonomi dan tindakan penindasan pemerintah mempunyai akibat yang melumpuhkan kehidupan politik Indonesia, suatu akibat yang berketerusan sepanjang tahun 1930-an. Banyak diantara mereka yang sebelumnya aktif di bidang politik beralih kegiatan ke bidang sosial, ekonomi, atau pendidikan.

Dalam masa dari tahun 1934 sampai 1942, partai-partai Indonesia menjalankan taktik–taktik parlementer yang moderat. Hanya organisisasi-organisasi non-politik dan partai-partai yang bersedia bekerja sama dan setuju punya wakil dalam dewan-dewan perwakilan ciptaan Belanda yang terjamin  mendapat sedikit kekebalan dari gangguan polisi. Dan satu-satunya forum yang secara relatif bebas untuk menyatakan pendapat politik mereka adalah dewan perwakilan itu. Dengan demikian satu-satunya cara bagi  gerakan nasionalis untuk mengusahakan perubahan ialah dengan jalan mempengaruhi Belanda secara langsung, tidak dengan mengatur dukungan massa.

Jika tujuan dari partai-partai yang semata-mata bersifat politik dibatasi, untuk jangka pendek saja, demikian juga halnya dengan tujuan mereka di bidang sosial dan ekonomi dari suatu negara Indonesia yang merdeka, karena itu dianggap masih jauh di masa depan. Tidak seorang pun yang berbicara tentang perubahan sosial yang radikal.

Timbulnya semangat baru dalam gerakan nasionalis bagi perubahan politik boleh dikatakan terutama disebabkan oleh perubahan keadaan di luar negeri. Menjelang akhir tahun 1930-an situasi internasional memberi rakyat Indonesia  suatu sumber harapan baru – yaitu bahwa ancaman perang akan menyebabkan pihak yang memerintah meminta bantuan mereka. Pada bulan Mei 1940, ketika Jerman menyerbu negeri Belanda, kaum nasionalis merasa pasti bahwa pihak Belanda harus merasa perlu untuk memperoleh kerja sama Indonesia dengan jalan memberikan konsesi-konsesi politik.

Pendirian Belanda yang tidak dapat diubah dalam menghadapi perkembangan–perkembangan ini memaksa banyak kaum nasionalis kembali ke suasana saling menyalahkan dan timbul rasa putus asa seperti yang  terdapat di tahun 1930-an. Pihak Belanda punya beberapa alasan untuk tidak menghiraukan tuntutan Indonesia. Satu hal yang jelas, mereka tidak khawatir dengan jumlah gerakan nasionalis, yang dengan hati-hati mereka kucilkan dari massa rakyat. Tambahan lagi, karena gerakan nasionalis kini telah diarahkan ke jalan yang moderat, Belanda dapat mengabaikannya dengan aman. Terakhir, pemerintah Belanda meremehkan ancaman, pertama dari Jerman kemudian dari Jepang. Dalam kedua hal, mereka mengira akan dapat tetap netral dan menghindari invasi. Andaikatapun mereka takut kalah, tidak ada kemungkinan ketakutan ini akan mendukung para penguasa kolonial untuk merangkul kaum nasionalis, yang mereka benci dan curiga, yang paling mungkin dijanjikan Belanda ialah untuk mempertimbangkan perubahan konsitusi sebelum perang.

Banyak kaum nasionalis telah menyetujui taktik-taktik moderat hanya dengan rasa putus asa setelah tahun 1935. Dihadapkan dengan pendirian Belanda yang tidak dapat diubah, kaum nasionalis merasa bahwa dalam keadaan-keadaan yang tampaknya memberi harapan sekalipun – ancaman-ancaman dari luar yang disertai unjukan sikap yang suka berdamai dari pihak Indonesia – mereka tidak tidak akan dapat mencapai sesuatu. Tidaklah mengherankan jika kaum nasionalis ingin berhenti melakukan sesuatu. Pada bulan Desember 1941, ketika pemerintah akhirnya setuju mengadakan konsultasi dengan gerakan nasionalis mengenai pertahanan, partai-partai  Islam menolak untuk menghadiri konsultasi itu. Seperti banyak orang Indonesia lainnya, partai-partai itu telah memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada orang-orang Jepang.

Sudah sejak permulaan tahun 1930-an, orang-orang Indonesia telah menunjukkan pandangan ke luar negeri untuk penyelesaian masalah-masalah mereka, namun sedikit sekali bukti tentang adanya rencana-rencana gabungan Indonesia–Jepang untuk menggulingkan rejim Belanda, walau sampai tahun 1942 sekalipun. Walaupun ini mengherankan mengingat kekecewaan Indonesia terhadap Belanda, soalnya akan dapat dimengerti jika orang mengingat kehatian-hatian Jepang dalam melibatkan diri dalam Perang Pasifik dan sikap hati-hati yang telah tertanam di kalangan orang-orang Indonesia karena pengalaman mereka dengan penindasan Belanda. Walaupun tidak disukai tetapi disadari oleh pihak Belanda, hanya surat-surat kabar kiri Indonesia dan Cina yang menyatakan rasa tidak senang terhadap orang-orang Jepang.

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s