Soekarno, Tentara dan 17 Oktober 1952

Aku bukan seorang diktaktor

(Soekarno, 17-10-1952)

 

Peristiwa 17 Oktober 1952, tidak terlepas dari tanggung jawab Presiden Soekarno atas jalannya peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Peristiwa ini perlu dilihat dari latar belakang krisis ekonomi yang ruwet, keharusan penghematan dalam pengeluaran pemerintah dan persoalan-persoalan demobilisasi dan reorganisasi angkatan bersenjata. Persoalan yang terakhir ini telah menjadi perhatian Hatta, Natsir dan Sukiman yang berusaha menciptakan suatu angkatan bersenjata yang modern, trampil dan menguasai keahlian militer, tidak seperti organisasi gerilya dahulu yang memainkan peranan penting dalam revolusi. Ini berarti mengatasi kesetiaan terhadap pemimpin-pemimpin setempat dan terhadap suku, dan juga berarti telah mengutamakan kemampuan profesional daripada semangat revolusioner.

Kebijaksanaan pemerintah mengenai reorganisasi angkatan bersenjata menyebabkan timbulnya perlawanan dari dalam tubuh tentara sendiri Perlawanan terutama datang dari dua sumber pemimpin-pemimpin pasukan yang telah mendapat kesetiaan dari anak buahnya bagi dirinya sendiri, yang terancam kedudukanya dengan kebijaksanaan sentralisasi tentara itu, dan veteran-veteran revolusi yang mengira kedudukannya akan terancam oleh perwira-perwira terpelajar yang lebih bermutu dan ahli. Banyak perwira demikian telah kemasukan sifat “bapakisme“, selama revolusi telah terjalin hubungan kekeluargaan seperti bapak dan anak antara mereka dan bawahannya yang memberikan kepada mereka landasan kekuasaan setengah resmi dan kebabasan. Kemungkinan besar mereka inilah yang akan terkena kebijaksanaan yang lebih menekankan pengetahuan profesionalis dan kemampuan militer daripada kepemimpinan yang didasarkan kepada semangat berjuang semata, yang selanjutnya akan menjadi ukuran bagi kenaikan pangkat. Juga di sini terdapat unsur-unsur persaingan antara perwira-perwira bekas latihan Belanda yang bertugas dalam KNIL, dan mereka yang sedikit terpelajar dan terlatih dalam Peta pada masa pendudukan Jepang.

Pemerintahan-pemerintahan Republik sebelumnya mendapatkan cukup sukses dalam usaha reorganisasi ini, karena juga mendapat bantuan kerja sama dari kelompok militer, terutama dari Kolonel TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan Kolonel AH Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat yang juga mempunyai tujuan yang sama. Mereka meletakkan dasar bagi suatu angkatan bersenjata yang modern, ketat terorganisasi, terlatih dan berdisiplin.  Ada hal-hal tertentu yang bersifat ideologi yang melibatkan reorganisasi ini. Sampai pada taraf yang dapat dipertanggungjawabkannya pimpinan angkatan bersenjata menerima prinsip kepemimpinan sipil bagi seluruh bangsa, tetapi ada batas-batas sejauh mana angkatan ini menjadi  alat yang netral dalam pemerintahan sipil itu. Sekurang-kuranya tradisi militer baru yang sedang berada dalam proses pembentukannya itu, merupakan tindakan penemnpatan tentara, yang bangga akan kemampuan dan kemurnian perjuanganya, sebagai pengawal revolusi, dan oleh karena itu mereka seperti juga dipertaruhkan dalam penentuan urusan bangsa  Pemimpin-pemimpinnya tidak berpikiran bahwa akan terus-menerus ikut campur tangan dalam urusan politik, tetapi memang mereka merasa berhak untuk menentukan batas-batas terhadap kaum politik sipil.[1]

 

Mencari Posisi Tentara

Sejak lahirnya tentara Indonesia telah menempatkan dirinya baik sebagai kekuasaan militer maupun kekuatan politik; dalam sebagian dari sejarahnya memang tentara telah memainkan peran politik yang penting. Orientasi para pemimpin korps telah menyebabkan anggota-anggota menerima secara terbuka gagasan untuk aktif mengambil bagian dalam kehidupan politik, tetapi hal itu juga mengakibatkan lemahnya struktur hirarki serta mengarahkan itu ke suatu kancah persaingan yang tajam diantara kelompok-kelompok para komandan yang membatasi keefektifan tentara sebagai suatu kekuatan politik. Sadar akan kekurang lekatan internal diantara mereka, para pemimpin tentara lalu merasa terhalangi untuk mengambil inisiatif agar dapat memperluas peran politik mereka.

Meskipun pengalaman-pengalaman para perwira tentara selama masa revolusi cenderung menghasilkan suatu sikap yang rata-rata senada dalam menjawab persoalan terntentu, namun keadaan dalam tubuh tentara  sendiri tidak menggambarkan tentara sebagai kekuatan politik yang terpadu. Bamyak kesatuan yang memiliki kesetiaan politik ekstra militer dan banyak pula prajurit yang lebih setia kepada komandan kesatuan mereka daripada organisasi tentara secara keseluruhan. Hal seperti itu dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan yang memang sering terjadi di antara kelompok-kelompok politik sipil yang dicerminkan dalam tubuh tentara, yang menyebabkan terlibatnya kesatuan-kesatuan militer dari kedua belah pihak sebagaimana yang telah terjadi dalam kepentingan Persitiwa 3 Juli 1946 dan juga Persitiwa Madiun 1948.


[1] John D Legge.Sukarno Sebuah Bigrafi Poolitik .Jakarta : Sinar Harapan , 1985, hal. 291.

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s