Dwifungsi ABRI dalam Persepsi Elite Militer

Berbeda dengan pengalaman kabanyakan negara Dunia Ketiga yang militernya didirikan oleh penjajah dan kemudian diambil alih oleh pemerintah nasionalis sesudah negara itu merdeka, militer Indonesia dilahirkan oleh zaman revolusi untuk melawan penjajah. Demikian kata Harlod Crouch, sarjana Australia yang pernah mengajar di di Universitas Indonesia.[1] Selanjutnya Nugroho Notosusanto, mantan Kepala Pusat Sejarah ABRI menjelaskan bahwa sebenarnya lebih 50 negara baru yang lahir sesudah akhir Perang Dunia II, hanya empat yang mencapai kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata perang kemerdekaan atau revolusi.[2] Latar belakang yang khas ini ternyata mempengaruhi persepsi, sikap dan tingkah laku politik militer Indonesia sesudah perang.

Kalau demikian, pertanyaan yang patut diajukan adalah, sejak kapan militer mulai berpolitik di Indonesia?  Dan tindakan apa yang dilakukan di dalamnya sehingga menyebabkan militer Indonesia masuk dalam dunia politik ?

Masalah mulainya militer Indonesia berpolitik, ada yang mengatakan sejak awal kelahirannya 5 Oktober 1945 [3], peristiwa 3 Juli 1946 [4]atau 17 Oktober 1952.[5] Apapun alasan yang dikemukakan, pada kenyataannya militer Indonesia memperoleh legalitas fungsi sosial-politiknya sejak mauknya para kepala staf angkatan dan kepala kepolisian negara ke dalam Dewan Nasional, sebagai salah satu wujud  Konsepsi  Presiden 1957.[6] Bahkan pada masa kabinet Djuanda ada yang merangkap sebagai menteri, seperti Kolonel Moh Nazir (Menteri Pelayaran), Kolonel Suprajogi (Menteri Urusan Stabilisasi Ekonomi ).[7]

Sejak tahun 1957 posisi militer di pemerintahan meningkat sampai jabatan-jabatan non-militer, dimulai dengan ditempatkannya sejumlah anggota militer pada perusahan-perusahan Belanda yang telah dinasionalisasi, kemudian pada Badan Kerja Sama Sipil-Militer, yang nantinya merupakan basis Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada bulan Juni 1960, ada 15 orang wakil Angkatan Darat, 7 wakil Angkatan Udara, dan 5 wakil Polisi, yang mewakili golongan fungsional dalam DPR Gotong Royong.[8] Peranan militer dalam kehidupan bernegara dan berbangsa semakin meluas, setelah meletusnya Peristiwa G-30-S. Karenanya kaum militer mendapat hak istimewa DPR hasil pemilu 1971. Prosesnya bukan melalui pemilihan, melainkan diangkat berdasarkan konsensus nasional.[9]

Peranan militer yang lebih menonjol oleh berbagai kalangan dianggap sebagai pelaksana dwifungsi ABRI. Dan tentunya mendapat sejumlah kritik. Sukmadji Indro Tjahyono, mahasiswa ITB, melalui pleiodinya ,” Indonesia Di Bawah Sepatu Lars,”[10] secara gamblang menyatakan bahwa kebersengsekan atau kebobrokan yang terjadi di republik tercinta ini disebabkan oleh terlalu dominannya ABRI dalam pemerintahan  Mohammad Rusli Karim mengemukakan bahwa salah satu sebab lumpuhnya partai politik ialah karena dominannya militer.[11] Meski demikian ada pula yang melakukan pembelaan mengenai peran militer yang dominan. Buku Prajurit dan Pejuang, yang ditulis Nugroho Notosusanto, ASS Tambunan, Soebijono, dan Hidayat Mukmin, menjelaskan bahwa ABRI berperan sebagai dinamisator dan stabilisator. [12]Terlepas dari pro dan kontra terhadap peranan militer yang menonjol itu, tetapi yang jelas dwifungsi ABRI konsitusional, sebab telah diatur dalam UU No 2 tahun 1982 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. [13]

Walau saat ini peran militer yang dominan mulai berkurang dibandingkan pada awal Orde Baru,[14] tetapi berbagai kritik tetus berlangsung, sehingga sejumlah pejabat militer angkat bicara. Menhankam LB Moerdani dalam sarasehan yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta)  mengakui bahwa berbagai bentuk sindiran, tuduhan maupun cercaan yang diarahkan pada dwifungsi ABRI, yang digambarkan sebagai penghambat atau bahkan pengikaran terhadap demokrasi, hak azasi manusia diiinjak-injak, rakyat kelaparan, tertindas dan dwifungsi ABRI dituduh sebagai kedok keberlangsungan militerisme Indonesia. Karenanya LB Moerdani menandaskan “tuduhan semacam itu perlu dijawab dalam penulisan sejarah[15]


[1] Harlod Crouch,” Kaum Militer Masalah Pergantian Generasi ,” Prisma , Tahun VIII, No

2, Februari 1980, hlm. 15 – 23.

[2] Nugroho Notosusanto,” Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia ,”

Prisma , Tahun VIII, No. 8, Agutus 1978, hlm.

[3] Ibid.

[4] Sides Sudaryanto (ed) .Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman .Jakarta : PT

Karya Unipers, 1983.

[5] Aris Santoso,” Peranan 17 Oktober 1952 : Awal Dwifungsi ABRI ,” Media Indonesia,

17 Oktober 1952 .

[6] Nugroho Notosusanto (ed) ,Pejuang dan Prajurit .Jakarta : Sinar Harapan , 1984, hlm.

75 – 78.

[7][7]  Departemen Penerangan .Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945 – 1970 . Jakarta :

Pradnja Paramita , 1970.

[8] Yahya A Muhaimin . Perkembangan Militer dalam Politik 1945 – 1966 . Yogyakarta :

Gadjah Mada University Press, 1982 , hlm. 106 – 126.

[9] Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966 – 1969 .Jakarta : PN

Balai Pustaka , 1985.

[10] Sukmadji Indro Tjahyono,. Indonesia Dibawah Sepatu Lars . Bandung : Komite

Pembelaan Mahasiswa DM-ITB , 1979.

[11] Muhammad Rusli Karim .Peranan ABRI dalam Politik.Jakarta: Yayasan Idayu ,,1981.

[12] Nugroho Notosusanto, Pejuang Prajurit , Op.Cit., hlm 175 – 177 .

[13] Ibid, hlm. 220 – 223.

[14] Politeka, No 6 Tahun IV, 1988.

[15] Kompas, 29 Agustus 1991.

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s