Peristiwa PRRI/Permesta

Bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh
(Pepatah Yunani kuno)

Dari serangkaian pergolakan daerah yang meletus dalam dekade 1950,  Persitiwa PRRI/Permesta adalah paling serius dan terbesar, baik dalam skala waktunya, maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan barangkali juga kebrutalan dan korban yang ditimbulkan Persitiwa PRRI/Permesta, sebagaimana yang ditunjukkan dalam studi terbaru mengenai masa-masa Pancaroba ini, tidak hanya melibatkan pelbagai kekuatan pada tatanan nasional (Presiden Soekarno, partai-partai politik, militer dan daerah lain) tetapi juga internasional (CIA) dan tentu saja kelompok masyarakat lokal itu sendiri, khususnya kelompok militernya dan kaum politisi beserta rakyatnya ( Mestika Zed, 1999 :  101)

Peristiwa PRRI/Permesta di Indonesia yang mula-mula menjadi berita menyolok pada bulan Desember 1956 dan memuncak dalam pemberontakan PRRI/Permesta dari tahun 1958-1961, adalah salah satu dari berbagai pertentangan yang saling berhubungan yang lahir dari kekecewaan terhadap demokrasi parlementer, dan yang mempercepat berakhirnya. Kekecewaan itu didasarkan atas suatu rasa ketidaksenangan yang luas terhadap struktur negara yang ada, yang secara luas dikritik sebagai birokratis, tidak efisien, dan korup. Harapan dan semangat yang dibangkitkan dalam revolusi 1945-1949 ternyata sukar dipertahankan begitu kemerdekaan diperoleh. Tak satu pun dari tujuh kabinet – yang berusia singkat – dari periode 1949-1957 yang kelihatan mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintah, baik dalam menumbuhkan semangat maupun administrasi.

Kedua-duanya menjemukan atau tak berdaya guna. Tiadanya kesepakatan tentang nilai-nilai fundamental mempertajam pertentangan-pertentangan mengenai filsafat dan struktur negara. Pertentangan-pertentangan ini berlangsung antarkelompok dan antarperorangan yang mempunyai berbagai pandangan tentang cara mengenai watak dasar negara itu sendiri : struktur lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta hubungan antar keduanya “pernyataan yang tegas tentang kontrol nasional atas ekonomi: peranan partai-partai politik dan tentara dan kedudukan Islam serta komunisme dalam negara.

Disebabkan perbedaan sifat-sifat ekonomi, kultur, dan sosial di Jawa dan pulau-pulau luar Jawa, semua persoalan ini mempunyai dimensi kedaerahan dan nada tambahan kesukuan. Suatu penilaian atas perbedaan-perbedaan ini penting sekali untuk suatu pemahaman mengenai pertentangan-pertentangan kepentingan, yang melatarbelakang ketegangan yang meningkat antara daerah-daerah terpencil dan pemerintah pusat. Dengan begitu perbedaan yang besar antara pola-pola sosio-ekonomis di Jawa dan di pulau luar Jawa akan digambar secara singkat.

Jawa, tempat kerajaan-kerajaan purbakala berkebudayaan agraria persawahan merupakan sasaran yang lebih besar bagi pengaruh kebudayaan India dan penetrasi kolonialisme Belanda dibanding dengan pulau-pulau lain. Islam sudah bercampur menjadi satu ke dalam jaringan kepercayaan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pusat daerah dari kesukuan Jawa, namun tetap merupakan suatu kekuatan yang mampu memecah-mecah masyarakat pedesaan Jawa Barat, yang secara etnis adalah Sunda dan kuat keislamannya merupakan salah satu dari bagian-bagian pulau itu pertama sekali jatuh kebawah kekuasaan Belanda. Disebabkan sifat-sifat sosio-ekonomi yang membedakannya dari bagian lain pulau itu Jawa Barat sering dinyatakan sebagai “Tanah Seberang”. Tetapi letak geografinya yang di Jawa, dan posisinya sebagai daerah perbatasan ibukota, membuat Jawa Barat dalam istilah politik sering disamakan dengan pusat daripada dengan daerah.

Pola-pola di pulau-pulau luar Jawa lebih bermacam-macam, sekalipun dua kecenderungan pokok bisa ditandai – kerajaan-kerajaan perdagangan di pesisir dan kelompok-kelompok suku di pedalaman yang lahan pertaniannya berpindah-pindah. Pada umumnya rakyat yang lebih cenderung pada perdagangan di wilayah pesisir bersedia menerima Islam dan pembaharu-pembaharu modernnya pada awal abad kedua puluh. Penduduk yang paling terpencil di daerah pegunungan pedalaman pada umumnya meneruskan mengikuti kepercayaan-kepercayaan nenek moyang mereka, sekalipun sebagian sudah di tarik ke dalam agama Kristen selama masa penjajahan.

Perluasan kekuatan kolonial Belanda pada pergantian abad ini diikuti pengembangan hasil bumi ekspor seperti karet, kopi, kopra, dan hasil industri tambang terutama minyak dan timah, di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.  Sekitar tahun 1925 bagian terbesar ekspor Hindia Belanda berasal dari pulau-pulau  luar Jawa dan keruntuhan pasaran seberang laut untuk gula dari Jawa dalam depresi pada tahun 1930-an memperbesar ketidakseimbangan ini. Selanjutnya, dengan pertumbuhan penduduknya, Jawa tidak lagi mempunyai cukup beras untuk dibagikan ke pulau-pulau luar Jawa, dan hubungan ekonomi antar pusat dan bagian sebelah luar Indonesia melemah. Jawa, pusat penduduk dan pusat pemerintahan menjadi konsumen pokok barang-barang impor.

Hubungan-hubungan pusat daerah di Indonesia menjadi muskil oleh kenyataan bahwa pusat itu berkedudukan di, dan sering disamakan dengan Pulau Jawa, pulau yang terdapat penduduknya dari pulau-pulau di Indonesia dan tempat tinggal tinggal suku bangsa Jawa, yang jumlahnya dominan. Kira-kira dua pertiga penduduk bertempat tinggal di Jawa, dan kira-kira separuh dari rakyat Indonesia adalah dari suku Jawa.  Tetapi dalam hal ini terpaut hal-hal yang lebih dari sekedar masalah demografi. Tradisi-tradisi politik suku Jawa sangat dipengaruhi konsepsi Hindu tentang negara dan kekuasaan, yakni bahwa negeri ditentukan oleh pusatnya. Negara dipandang sebagai suatu rangkaian konsentris : kekuasaan yang sangat ketat di pusat menjadi semakin lemah di daerah-daerah pimggiran kerajaan sekutu sampai tempat-tempat yang berada di luar jangkauan kekuasaan pemerintah pusat. Suatu konsepsi yang lebih sederhana dalam tradisi yang sama membagi dunia ini atas Jawa dan Seberang – daerah di seberang laut, suatu pandangan yang tercermin dalam penggunaan tetap dan terminologi Jawa dan pulau-pulau luar Jawa. Sesungguhnya ada kesan, sukar bagi seorang orang Jawa untuk memahami rakyat dari Seberang sebagai sekutu yang sederajat dalam negara Indonesia. Dari pihak lain, mereka para wiraswastaan yang giat, pedagang dan peladang dari pulau-pulau luar Jawa hidup dalam suatu dunia yang nilai-nilai kebudayaan dan sosialnya mereka memberi sedikit sekali pengertian atau simpati terhadap orang Jawa. Mereka hanya mengenal orang Jawa sebagai bangsawan berbudi halus, yang menguasai birokrasi sipil, atau sebaliknya sebagai petani-petani melarat yang dikirim sebagai kaum transmigran untuk membuka tanah baru atau untuk bekerja di perkebunan-perkebunan.

Perkembangan-perkembangan selama bagian akhir pemerintah kolonial  dan pendudukan Jepang mempertinggi kedudukan Pulau Jawa sebagai pusat politik Indonesia : pemusatan lembaga-lembaga pendidikan lanjutan dan tinggi perkembangan pergerakan nasional, pertumbuhan baru dari industri barang jadi, dan politisasi yang mendalam selama pendudukan Jepang (1942-1945)  dan revolusi nasional (1945-1949) Dengan begitu, sebagian warisan kolonial Indonesia adalah ketidakseimbangan struktural antara Jawa, yang secara politis dominan tetapi yang secara ekonomi lemah, dan pulau-pulau luar Jawa, secara politis terbatas tapi secara ekonomi kuat. Ketidakseimbangan ini adalah faktor yang gawat dalam hubungan–hubungan antara pusat dan daerah dan mempersulit usaha-usaha menyelesaikan krisis nasional tahun 1956 – 1957 ( Barbara Sillars Harvey, 1984 : 9 – 12 )

 

Klik Selengkapnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s