Soekarno, Irian Barat dan Uni Soviet

Kendati Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamirikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pengakuan de facto atas Republik Indonesia baru diberikan setelah tercapai perjanjian Linggarjati yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda pada 15 November 1946. Sesudah perjanjian tersebut ditandatangani, Inggris, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina dan Australia pun memberikan pengakuan de facto Republik Indonesia tetapi tidak oleh Uni Soviet. Pengakuan diplomatik kemudian juga mengalir dari negara-negara Arab.

Pada tanggal 13 Jnuari 1948 telah terjalin kesepakatan yang menetapkan pertukaran perwakilan konsuler. Kendati tertunda karena pengunduran diri Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ketika pejabat-pejabat Soviet akhirnya memilih untuk menandatangani dan mengumumkan kesepakatan tersebut pada akhir Mei 1948, Moskow sedang mencoba menjalin hubungan dengan Republik Indonesia.

Keinginan Uni Soviet mengakui Republik Indonesia secara de jure dan ketegasan Rusia di Asia Tenggara secara umum, mungkin terkait dengan hasrat Moskow untuk melakukan langkah-langkah balasan demi mengatasi kemenangan AS di Eropa, Stalin dan penasehat-penasehatnya memandang Marshall Plan juga pembentukan Pakta Pertahanan Eropa Barat – pendahulu NATO – adalah provokasi anti-Rusia, yang diperparah lebih lanjut dengan integrasi separuh lebih wilayah Jerman ke dalam badan politik kapitalis Eropa Barat. Selain itu para pembuat kebijakan Soviet boleh jadi tergoda membuat panas suasana Indonesia untuk membela perjuangan nasional di Asia sambil memberi dukungan moral dan politis kepada Front Demokrasi Rakyat yang makin vokal di Jawa dan Sumatra. Pendeknya, pengumuman kesepakatan konsuler Uni Soviet dengan Republik Indonesia pada Mei 1948  dapat merusak politik Hatta dalam Republik Indonesia dan menyokong posisi kekuatan komunis dalam Republik Indonesia pada saat yang sama.

Kenyataan ada usaha pembentukan negara komunis di Indonesia yang mengikuti Uni Soviet, tentu saja mencemaskan pemerintahan Truman  yang merasakan makin besar mengenai ancaman komunisme di daerah kekuasaan Republik Indonesia. Kenyataan itu telah membuat Washington memulai kebijakan baru dan lebih berorientasi damai terhadap pemerintah Indonesia di Yogyakarta dan sebaliknya Washington bertekad meminta lebih banyak dari Belanda.

Kecenderungan alami Washington untuk mendukung Belanda makin lama makin tidak masuk akal. Departemen Luar Negeri AS makin yakin bahwa Soekarno dan Hatta terbilang moderat – istilah moderat dalam konteks ini berarti non-komunis atau lebih bagus lagi anti-komunis – dapat menangkal gerak-gerik ideologis Moskow. Oleh karena itu, tampaknya penting bagi kebijakan luar negeri AS untuk memberi bantuan bagi kedua pemimpin tersebut dalam upaya mereka menggalang Republik Indonesia yang pro-Barat di kepulauan yang berlokasi strategis di Asia.

Dalam rangka mengkonsolidasi posisi Indonesia di panggung internasional, dua hari setelah Perjanjian Linggarjati ditandatangani, PM Sutan Sjahrir  berangkat ke New Dehli memenuhi undangan PM India Jawaharlal Nehru untuk menghadiri “Asian Relations Conference“. Di sana, dalam acara penutupan konfrensi, Sutan Sjahrir berpidato tentang politik luar negeri Indonesia yang jelas-jelas mengandung benih-benih bagi dikembangkannya, dan yang kemudian dikenal dengan asal kejadian politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak pada satu blok.

Pandangan ini kemudian dilanjutkan Mohammad Hatta, dalam menanggapi keinginan FDR/PKI dalam Badan Pekerja KNIP mulai mendesak pemerintah untuk bekerja sama menghadapi Belanda dan supaya Republik Indonesia memilih Uni Soviet dalam persaingan politik global antara blok barat dan timur.  Dalam pidatonya yang terkenal berjudul “Mendayung antara Dua Karang“ di depan anggota Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)  pada tanggal 2 September 1948, Mohammad Hatta mengemukakan pernyataan-pernyataan yang kemudian menjadi acuan dasar pelaksanaan politik luar negeri.

Mohammad Hatta bertanya,” Mestikah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika ? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita ?”

Perdana Menteri Mohammad Hatta kemudian menjawab sendiri pertanyaan dengan menggarisbawahi, bahwa “Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak mempersatukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya “

Prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri ini muncul karena memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia, terutama berkaitan dengan pengalaman Indonesia yang traumatik yang begitu lama dijajah oleh Belanda.  Dalam karangannya “Indonesaia  Foreign Policy“ dalam Foreign Affaris tahun 1953, Mohammad Hatta menjelaskan secara lebih rinci mengenai politik bebas aktif dan juga memaparkan alasan-alasan mengapa Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memihak dalam persaingan dan permusuhan Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun tidak tinggal diam sebagai pihak pasif dalam percaturan politik dunia melainkan sebagai subjek yang memiliki pendiriannya sendiri.

Klik Selanjutnya….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s