Hantu Merah di bawah Keamanan dan Ketertiban

Di masa pergerakan kebangsaan Indonesia, ramai diwarnai oleh berdirinya organisasi-organisasi nasionalis, rapat-rapat umum, pemogokan buruh dan pemberontakan petani. Untuk membendungnya, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Politieke Inlichtingen Dienst (PID), yang kemudian berubah nama menjadi Algemeene Recherche Dienst (ARD), yang bertugas memata-matai dan menangkal aksi-aksi revolusioner. Buku ini mengulas peran PID (ARD) dalam membungkam aksi-aksi revolusioner serta respon kaum pergerakan kebangsaan terhadapnya. Ini publikasi pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang secara khusus mengulas PID (ARD).

Kepolisian modern di Hindia Belanda terbentuk dan berkembang, dilatarbelakangi ketakutan-kecemasan dan perhatian ataupun kepedulian pemerintah akan tugasnya mengayomi rakyat. Ketakutan-ketakutan, terutama dari bangsa Eropa, menjadi benang merah diskusi berkelanjutan yang muncul dan tenggelam di lingkungan pemerintahan dan rakyat banyak sejak 1870. Ketakutan demikian dipicu oleh gejolak sosial-politik di Hindia Belanda.

Ketakutan dan kecemasan tersebut-mengejawantah dalam pemberitaan tentang perampokan, pembunuhan, kerusuhan serta pemberontakan di koloni yang termuat dalam koran harian atau mingguan serta juga kita temukan dalam laporan-laporan pemerintah – kontras dengan pandangan klise bangsa Eropah terhadap kehidupan di Jawa dengan alam yang begitu indah, kehidupan desa yang harmonis, serta bangsa pribumi yang ramah-tamah  Sebab itu  pula pandangan demikian tidak menyisahkan ruang tenang, ada dan terjadinya kekerasan di kehidupan nyata. Namun, harus pula dikatakan bahwa pandangan dunia bangsa Eropa lebih kompleks dan sekedar itu saja. Tampaknya pula bahwa di antara bangsa Eropa, sekalipun kesadaran keniscayaan kehadiran kolonial di Hindia Belanda terus meningkat, rasa cemas dan takut tetap hadir, bahkan justru mendominasi kehidupan mereka. Setidak-tidaknya dalam sejumlah kasus hal itu tampak jelas; di sini  ihwalnya berkenan dengan ketakutan dan kecemasan bangsa Eropa yang mengungkapkan dengan jelas kerapuhan kewibawan pemerintah kolonial dan keterasingan mereka di koloni. Itu pula yang melatarbelakangi ragam ikhtiar bangsa Eropa untuk melibatkan diri kedalam urusan pemeliharaan dan penjagaan keamanan di Hindia Belanda. Adalah ketakutan dan kecemasan  demikian yang menyebabkan pemerintah kolonial memprakarsai sejumlah reorganisasi lembaga kepolisian.

Kepedulian untuk mengelola kehidupan masyarakat juga merupakan motif lainnya yang penting dalam kerangka diskusi tentang keamanan dan menjadi dorongan dilakukan reorganisasi kepolisian sejak 1897. Hal ini dilandasi pemikiran sejumlah kecil elite Belanda yang menyatakan bahwa suatu negara kolonial yang beradab harus mengupayakan pemeliharaan dan perlindungan keamanan terhadap nyawa dan harta benda. Hal ini diyakini sebagai prasyarat dari penyelenggaran-penyelenggaran kekuasan negara kolonial yang absah serta efektif dan satu sama lain, ialah untuk memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan demikian terbaca di dalam sejumlah tulisan yang bernuansa politik etis dari para ahli hukum terkemuka pada akhir abad ke-19. Keniscayaan jaminan perlindungan keamanan bagi masyarakat pribumi sebagai persyarat pertumbuhan  ekonomi dari masyarakat tersebut  terutama muncul sebagai tema penting setelah 1900, tahun pertama munculnya politik etis, di dalam tulisan-tulisan yang membahas kondisi keamanan masyarakat pribumi di Indische Gids dan di dalam Onderzoek Naar  de Mindere Welwaart. Di dalam kepedulian (politik) etis terhadap perlindungan keamanan masyarakat pribumi tercakup pula prakarsa yang diejawantahkan oleh Hoorweg dan sebelumnya oleh Prister dan Bookhoudt untuk membangun kepolisian yang professional. Terhadap prakarsa demikian, Hoorweg mengaitkan konsep kepolisian yang baik dan gagasan kepolisian dari dan untuk rakyat. Keduanya sebagai prasyarat dari kepolisian yang efektif.

Kepolisian modern, dalam artian kepolisian yang beradab dan efektif serta professional. Dari sudut pandang negara kolonial, kiranya merupakan soliusi bagi permasalahan keamanan  yang dicemaskan bangsa-bangsa Eropa di banyak negara kolonial lainnya. Masalah keamanan itu dikatakan bersifat kolonial karena berkenan dengan pemerintah yang dengan bantuan sejumlah kecil pejabat Eropah, tentara, dan polisi mencoba melaksanakan penyelenggarakan kekuasaan negara terhadap sekian juta orang golongan masyarakat pribumi, di wilayah yang luasnya, jika dibandingkan dengan Eropa  akan meliputi Irlandia  sampai dengan Laut Kaspia, dan terutama pula karena menyangkut  rasa tidak aman serta ketakutan yang dirasakan minoritas kawula Hindia Belanda dari golongan Eropa, yang dalam dunia yang cepat berubah terisolasi di lautan kawula bumiputera.

Klik Selanjutnya …..

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s