Jalan Panjang Otoriterianisme

Pemilu berlangsung dalam suasana pengharapan yang tinggi. Pemerintah dan para pemimpin partai berulang kali menjanjikan bahwa Pemilu akan memperbaharui pemerintah dan politik, dan bahwa ketegangan, perpecahan  dan penundaan-penundaan yang disebabkan karena kampanye akan ditebus dengan semua perbaikan secara menyeluruh yang bakal terjadi menyusul setelah pemungutan suara. Hari pemilihan itu sendiri, terutama hari pemberian suara untuk parlemen, merupakan peristiwa penting-suatu tindakan seremonial partisipasi warga bangsa yang dilaksanakan dengan martabat tinggi dan kesungguhan besar. Pemungutan suara berjalan dengan tertib dan bebas rahasia. Walaupun terjadi beberapa intimidasi yang dilakukan oleh pamong desa dan lain-lain di daerah-daerah tertentu pada masa kampanye, sama sekali tidaklah mengurangi kenyataan bahwa Pemilu pada umumnya berjalan cukup jujur. Pemilihan yang dilakukan oleh para pemilih di desa penuh dengan makna – bukan sebagai penilaian akan penampilan pemerintah yang terutama, melainkan sebagai identifikasi quasi ideologis penduduk desa itu. Partai-partai yang muncul sebagai pemenang, PNI meraih 22,3% dari seluruh jumlah suara pemilih, Masyumi 20,9%, Nahdatul Ulama 18,4 % dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memperoleh 16,4 % merupakan satu-satunya partai yang berhasil mengintegrasikan dirinya dengan kelompok-kelompok besar masyarakat. ( Herbert Feith, 1995 : 17 )

Pemilihan Umum 1955 itu tidak menghasilkan penyelesaian untuk kesulitan-kesulitan sistem parlementer dan oleh karenanya merupakan langkah lebih lanjut dalam mendeskreditkan keseluruhan sistem itu. Suatu krisis yang berlarut-larut di dalam tubuh militer menyebabkan runtuhnya sistem politik parlementer. Karena partai-partai politik semakin terpolarisasi dalam pembagian Jawa – luar Jawa dan birokrasi tidak begitu efektif maka pihak tentaralah yang seharusnya menjaga kesatuan pemerintahan nasional, ketika tentara terpecah-pecah, maka negara terpelah-pecah pula. Tampaknya, terjadi suatu jalan buntu politik di Jakarta, karena banyak orang merasakan bahwa sistem konsitusional tidak dapat dipertahankan lagi tetapi tidak mengetahui apa yang harus menyusul. ( MC Ricklefs, 1991 : 378 – 400 )

Jatuh bangunnya kabinet telah menimbulkan rasa tidak puas di kalangan politisi Indonesia. Sering kali sebelum mereka sempat berbuat banyak dalam implementasi program-programnya karena tiap kabinet merupakan koalisi banyak partai dan karena tindakan-tindakan khusus yang mereka jalankan tidak popular bagi salah satu faksi dari publik politik. Herbert Feith mengatakan, kampanye yang mendahului Pemilu 1955 membawa pengaruh yang besar bagi politisasi massa rakyat di desa-desa. Bahkan di banyak tempat telah semakin terlibatnya rakyat dalam masalah-masalah politik, dalam skala yang lebih besar daripada masa revolusi. Hal tersebut mengakibatkan semakin dipertegasnya pembagian komunikasi, terutama antara santri dan abangan, yang menyebabkan pula semakin lemahnya pemerintah. Begitu juga konsensus-konsensus tujuan nasional yang telah menurun sebelum dimulainya kampanye, menjadi semakin lemah lagi.

Aspirasi politik masyarakat yang dibawa oleh media massa tanpa sensor, justru semakin mendorong instabilitas karena sistem politik pada waktu itu belum mapan dan tidak mengakar secara kultural. Sejak tahun 1956 politik kerakyatan lalu memberikan garis pengelompokan berdasarkan etnis dan geografis yang dimulai dengan munculnya berbagai dewan daerah di luar Jawa, yang mencapai puncaknya dengan meletusnya PRRI pada Februari 1958, yaitu peristiwa yang serius yang mengancam keutuhan territorial. Dan pada waktu kurun waktu 1950 – 1957, kelihatannya operasi politik rakyat yang tak dapat dikekang telah membawa Indonesia ke dalam suatu impasse yang serius.

Kabinet-kabinet koalisi multipartai begitu sering jatuh. Kemudian politisasi ( atau repolitisasi) penduduk sebagai suatu akibat persaingan partai-partai pada masa sebelum Pemilihan Umum 1955. Dan akhirnya menyebarkan kekuatan kerakyatan itu ke dalam politik etnisitas dan sentrifugalisme. Semua ini menyakinkan kebanyakan pemimpin negeri ini bahwa harus dibuat sesuatu untuk restrukturisasi politik. Demokrasi terpimpin akhirnya muncul sebagai akibat dari pertentangan-pertentangan yang kompleks perihal bagaimana restrukturisasi semacam itu dapat diadakan.

Klik Selanjutnya …..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s