Masalah Tionghoa; Integrasi versus Asimilasi

Kerusuhan Mei 1998 benar-benar bisa dikatakan sebagai sebuah tragedi kemanusian. Api di mana-mana, kehancuran di mana-mana, dan kematian di mana-mana. Dari sudut besaran apa pun, kerusakan yang ditimbulkan pada kelompok etnis Tionghoa sungguh dashyat. Milik orang Tionghoa di beberapa tempat kantong Tionghoa, dihancurkan toko, mobil, rumah, perabotan rumah tangga. Fisik mereka pun tak dibiarkan selamat: orang-orang itu mengalami pemukulan, penganiayaan, penelanjangan. Seakan belum puas, wanita-wanita mereka dijadikan sasaran pelecehan dan kekerasaan. Inilah kerusuhan terbesar terhadap etnis Tionghoa sepanjang sejarah Indonesia modern.

Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta yang mengumumkan laporannya  pada tanggal 4 November 1999 menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memang menjadi salah satu target utama dalam kerusuhan tersebut. Dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta secara eksplisit menyebutkan dimensi sentimen anti-rasial terhadap golongan etnik Tionghoa dalam kerusuhan ini. Dalam kasus perkosaan, kebanyakan adalah etnis Tionghoa. Manarik untuk dicatat bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta menonjolkan peranan provokator dan massa aktif. Kalau ini benar, maka rupanya kerusuhan anti-Tionghoa adalah bagian dari upaya sistematis dan terorganisasi. Kendati demikian, tidak mudah untuk sampai pada kesimpulan yang pasti tentang dalang utama dari kerusuhan.

Tetapi lepas dari ada-tidaknya seorang dalang yang menggerakkan kekerasan itu, tidak dapat diingkari adanya perasaan yang asli anti-Tionghoa. Bagaimana mungkin mereka digerakkan kalau tidak ada sesuatu yang memang dapat bergerak ? Sulit dibayangkan bahwa ada sekelompok orang memprovokasikan massa kalau seandainya massa itu tidak memendam perasaan benci terhadap orang Tionghoa. Harus ada terlebih dahulu sentimen anti-Tionghoa yang cukup pekat sehingga dapat diprovokasi.

Perasaan semacam itu, menurut Pramudya Ananta Toer, mempunyai akar yang panjang, mulai sejak kerusuhan pertama pada 1740. Orang Belanda (tepatnya VOC) mengusir dan membunuh orang Tionghoa semata-mata karena sentimen rasial. Selama hampir 150 tahun tidak kedengaran adanya gerakan rasialisme, dan baru muncul lagi pada awal abad ke-20 ini. Berturut-turut dicatat kerusuhan di Solo (1912) dan kemudian di Kudus (1914). Hampir dapat dipastikan yang membuat pihak pribumi marah adalah penggolongan penduduk menjadi tiga golongan : Eropa (Belanda), Timur Asing (Tionghoa) dan Pribumi., sebuah struktur sosial yang disebut oleh Wertheim “ colonial caste structure”.

Tidak bisa dipungkiri, pengalaman ini pasti meyakiti hati pihak pribumi, dan pasti tidak mungkin terlupakan. Onghokham dengan tepat mengatakan, karena kemerdekaan Indonesia diperoleh lewat perjuangan rakyat Indonesia, bukan diberikan (seperti Malaysia dan Singapura), masuk akal bahwa pihak pribumi mengambil serangkaian tindakan untuk menghancurkan struktur sosial yang tidak adil itu segera sesudah negara Republik Indonesia berdaulat. Tetapi para pembuat kebijakan itu lupa – sebagai unintended consequens – kebijakan-kebijakan untuk mencegah berkuasanya orang Tionghoa justru semakin memupuk sentimen anti-Tionghoa di kalangan rakyat. Kerusuhan anti-Tionghoa meledak berkali-kali di Indonesia, di masa Orde Lama, tetapi lebih-lebih pada masa Orde Baru.

Baca Selanjutnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s