Pasang Surut Golongan Karya

Golongan Karya merupakan pengelompokan kecenderungan politik baru berdasarkan fungsi yang hidup dalam masyarakat, dan terdiri dari pegawai negeri, pemuda, buruh, petani, pengusaha, dan kaum professional. Golkar diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sistem partai; Presiden Soekarno menyatakan bahwa golongan fungsional akan memungkinkan perwakilan masyarakat yang lebih konstruktif dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh sistem multi–partai. Wakil-wakil golongan fungsional ini kemudian bergabung dalam Dewan Nasional yang dibentuk pada tanggal 6 Mei 1957, dengan Presiden Soekarno sebagai ketua dan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua. Menurut Soekarno, Dewan Nasional akan berfungsi sebagai suatu pencerminan rakyat Indonesia, sebagaimana halnya dengan kabinet yang mencerminkan Parlemen. Dewan Nasional merupakan badan penasehat pemerintah, akan tetapi, karena presiden yang menjadi ketua, pada kenyatannya, nasehat-nasehatnya, tidak dapat ditolak oleh kabinet  ( Adnan Buyung Nasution , 1995 : 439 – 440 )

Sebenarnya sebagai golongan fungsional (untuk membedakan dengan istilah Golongan Karya yang dikembangkan tahun 1959) sejarah organisasi ini dapat ditelusuri jauh sebelum kemerdekaan. Di zaman Belanda wakil-wakil golongan ini telah duduk dalam Volksraad, yaitu semacam parlemen di masa itu. Di masa pendudukan Jepang wakil-wakil golongan fungsional juga duduk dalam badan Chuo Sangiin, semacam Dewan Penasehat Pusat yang dibentuk dalam rangka menarik dukungan rakyat. Setelah kemerdekaan, terutama di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) golongan fungsional ini duduk mewakili kelompok-kelomnpok tani dan buruh. Walaupun begitu kehadiran golongan ini dalam berbagai badan dan lembaga tersebut belum sepenuhnya menentukan kesatuan peran dalam arena politik yang lebih luas. Peranan yang lebih berarti baru tampak sebagai hasil dari diterapkannya gagasan Soekarno yang mengawali suatu periode baru dalam perkembangan politik lebih lanjut.

Di awal 1957, dalam keadaan dan krisis-krisis yang melanda kabinet disusul dengan pergolakan-pergolakan di daerah-daerah, Soekarno tampil dengan “konsepsinya” yang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap kesulitan-kesulitan politik yang dihadapi pada masa itu. Bagi Soekarno, kesulitan-kesulitan tersebut memang disebabkan oleh sistem multi-partai yang menjadi ciri demokrasi liberal. Sistem ini seperti dikatakan Herbet Feith, melahirkan bentuk “pemerintahan koalisi yang terlalu lemah dan hanya punya masa hidup yang singkat.” Lagi pula sistem ini memperburuk segala bentuk konflik di dalam masyarakat dan memperpolitikkan seluruh kehidupan masyarakat.

Ada tiga hal pokok yang terkandung di dalam konsepsi Presiden Soekarno. Pertama, diperkenalkannya gaya kepemimpinan dan dan sistem pemerintahan baru yang kemudian dikenal sebagai sistem Demokrasi Terpimpin. Kedua, sebagai perwujudan konsepsi baru itu diusulkannya pembentukan kabinet Gotong Royong, yang meliputi seluruh wakil partai yang ada di parlemen, termasuk PKI. Ketiga, dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional.

Sebenarnya sudah sejak lama Soekarno tak begitu setuju dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer. Dia lebih tertarik dengan sistem demokrasi rakyat yang tidak didasarkan atas perbedaan-perbedaan kelas di dalam masyarakat. Situasi kolonial bagnya menyebabkan rakyat jajahan telah tumbuh sebagai suatu kesatuan yang ditempa oleh penindasan kekuasaan kolonial.

Pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan, Soekarno mencanangkan perlunya suatu demokrasi yang sesuai dengan iklim dan kondisi Indonesia, yaitu demokrasi yang bukan bersifat politik, tapi juga bersifat ekonomi atau sosio-demokrasi. Soekarno memang tidak menguraikan lebih jauh gagasan-gagasannya tentang sosio-demokrasi. Agaknya kemerdekaan Indonesia lebih merupakan hal yang paling mendesak.

Ada dua lembaga pokok yang dianggap sebagai perwujudan dari tuntutan dan sistem demokrasi, yaitu partai dan dewan perwakilan rakyat. Tapi untuk menjaga agar kecenderungan yang muncul tidak mengikuti pola demokrasi parlementer atau liberal. Soekarno menawarkan suatu partai pelopor atau partai-partai tunggal.

Satu partai pelopor? Ya, satu partai pelopor, dan tidak ada dua, tidak tiga! Satu partai saja  yang  jelas  paling  baik  dan  paling sempurna,  yang lain-lain tentu kurang baik dan kurang sempurna. Satu partai saja yang bisa menjadi pelopor.

Bagi Soekarno partai tunggal ini diperlukan untuk dapat menyatukan barisan menghadapi kolonialisme dan imperialisme dan mendidik massa rakyat untuk insyaf dan sadar akan cita-cita Indonesia merdeka. Partai, karena itu bersifat machtsvorming dan machtsaanwending.

Dalam hubungan dengan dewan perwakilan rakyat, Soekarno sama sekali tidak melihat partai sebagai bentuk perwakilan yang absah. Yang ditekankannya adalah golongan atau kaum. Partai lebih sebagai alat perjuangan dalam mencapai Indonesia merdeka sedangkan golongan lebih mencerminkan berbagai kepentingan yang timbul karena adanya pembagian kerja atau fungsi dalam masyarakat. Karena itu lembaga perwakilan rakyat yang menyuarakan kepentingan  rakyat terdiri dari berbagai golongan (jadi bukan partai) yang ada dalam masyarakat. Inilah kemudian dikenal sebagai golongan fungsional.

Klik Selanjutnya …..

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s