Menelusuri Sentimen Anti-Pedagang

Kita tetap teringat dengan apa yang terjadi ketika Kerusuhan Mei 1998 melanda Jakarta. Sebagian orang yang mengikuti lewat berbagai media massa, terutama televisi dan radio, yang melakukan reportase perkembangan keadaan dari menit ke menit. Sebagian lain bahkan menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendirii karena tepat berada di lokasi kejadian. Dalam peristiwa itu sejumlah besar bangunan baik berupa rumah tinggal, toko, rumah toko, bank dan Anjungan Bank Mandiri (ATM), pusat-pusat perbelanjaan, serta perkantoran dirusak, dijarah dan kemudian akhinta dibakar massa.

Hasil analisis keruangan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Perkotaan, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Jakarta menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat bahwa jenis hubungan yang menjadi korban adalah milik warga etnis Tionghoa. Hasil penelitian itu juga menemukan bahwa Kerusuhan Mei 13 – 15 Mei 1998 menghancurkan bangunan yang ada di sepanjang jalan besar. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan,  apakah yang ada sebuah penggerak di belakang kerusuhan itu ?  Pemukiman warga keturunan etnis Tionghoa  diidentikkan dengan dunia usaha, dan oleh karenanya mereka adalah kelompok pemilik modal. Pandangan ini biasanya dipertajam lagi dengan stereotip-stereotip. Image ini secara tak disadari perlahan-lahan telah menjelma menjadi perasaan untuk menaruh curiga dan memiliki kecenderungan sebagai perasaan sentimen. Tulisan ini akan menelusuri akar-akar kekerasan rasial .

Pemukiman-pemukiman kecil orang Tionghoa sudah ada di Indonesia jauh sebelum kedatangan orang Eropah, terutama di bandar-bandar perdagangan di sepanjang pantai utara pulau Jawa. Ketika Belanda memantapkan kedudukannya di Jawa, penduduk Tionghoa lalu bertambah banyak dan tersebar luas. Bahkan di kawasan yang pada abad ke-18 belum lagi berada di bawah kekuasan Belanda, seperti halnya dengan Kalimantan Barat dan Bangka, orang Tionghoa telah datang dalam jumlah besar. Menjelang tahun 1860, diperkirakan jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia sebanyak 222.000 orang, dua pertiganya berdiam di pulau Jawa. Tetapi pertumbuhan yang sangat pesat sekali terjadi dalam 70 tahun belakangan, ketika migran-migran Tionghoa datang dalam jumlah yang besar bersamaan dengan meluasnya kekuasaan Belanda atas seluruh kepulauan dan peningkatan eksploitasi sumber-sumber kekayaannya. Meskipun demikian, sejak tahun 1930 jumlah migran Tionghoa menjadi relatif kecil. Pengaruh yang kuat dari depresi ekonomi, perang, revolusi dan naiknya kekuasan pemerintah Indonesia yang merdeka telah membatasi pertumbuhan penduduk Tionghoa itu hampir seluruhnya kepada pertumbuhan yang wajar ( Charles A Coppel, 1994 : 21 – 22 )   Berakhirnya migrasi orang-orang Tionghoa  seusai Perang Pasifik, sebagaimana dikatakan Yoshihara Kunio, akan mendorong pembauran.  Keturunan-keturunan para imigran Tionghoa beberapa yang lalu dewasa ini masih orang Tionghoa, karena masuknya imigran baru di masa lalu masih menghidupkan komunitas Tionghoa, tetapi dengan berhentinya pemasukan ini sekarang, maka orang Tionghoa akan semakin berbaur dalam masyarakat pribumi. ( Yoshihara Kunio, 1990 : 176 )

Migrasi yang mendorong adanya pemukiman orang Tionghoa di Indonesia dimulai sejak adanya perdagangan oleh pedagang-pedagang Tionghoa yang menggunakan perahu-perahu jiungnya dari bagian tenggara daratan Tiongkok, sedangkan pertumbuhan penduduk Tionghoa di Indonesia selanjutnya, sangat erat hubungannya dengan peranannya dalam bidang ekonomi. Bebas dari akibat-akibat birokrasi kerajaan Tiongkok yang membuat mereka terkekang, orang Tionghoa perantauan itu membuktikan  bahwa mereka paling cocok untuk perkembangan ekonomi. Mereka menekankan sistem nilai yang mementingkan kerajinan, kehematan, pengandalan pada diri sendiri, semangat berusaha dan ketrampilan, ditambah pula dengan prinsip-prinsip organisasi sosial yang mudah sekali disesuaikan dan digunakan. Hal tersebut menyebabkan mereka berhasil dalam bidang ekonomi di suatu negara yang kaya alamnya, dan yang penduduk aslinya sama sekali berlainan orientasinya. Dari abad ke-17 sampai abad ke-20, yaitu pada waktu orang-orang Belanda maju pesat dengan eksploitasi ekonomi Hindia Belanda yang makin sistematis itu, orang-orang Tionghoa makin banyak memperoleh peranan yang orang Belanda sendiri tidak mampu melaksanakan. Mereka diperkenankan untuk mengikuti selera mereka terhadap pekerjaan sebagai usahawan dan membina jaringan perdagangan dan finansial yang menyeluruh, yang membentang dari pelabuhan-pelabuhan besar sampai ke pasar-pasar desa. Orang Belanda menguasai bidang perkapalan dan usaha ekspor-impor yang menghidupi dan dihidupi oleh jaringan ini, dan memungut pajak dan bea pada beberapa tempat di dalam sistem tersebut.  Kecuali mendapat dorongan untuk menduduki posisi-posisi perdagangan di antara kaum penjajah Belanda dan penduduk asli, orang Tionghoa juga dipekerjakan sejak tahun 1860-an sampai 1930-an, sebagai buruh diperkebunan dan pertambangan yang menghasilkan komoditi untuk pasaran Eropa. Pada tahun-tahun terakhir perkembangan kolonial ini, orang Tionghoa perantauan makin banyak dipekerjakan sebagai mandor atau pegawai kantor di dalam perusahan-perusahan orang Eropa itu. Inilah sebabnya mengapa pengunduran diri orang-orang Belanda dari bisnis pada tahun 1950-an, menempatkan orang-orang Tionghoa pada posisi untuk menguasai atau mengawasi bagian besar ekonomi yang bukan pertanian di seluruh Indonesia; suatu posisi yang dibenarkan oleh sejarah yang panjang dan berbau kolonialisme, dikekalkan oleh perbedaan budaya yang mendalam dan yang terbuka untuk serangan nasionalisme ( G William Skinner, 1981 :  2 – 3 )

Baca lanjut…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s