Tiga Kerusuhan di Jakarta

Seperti yang dikatakan filsuf Hannah Arendt bahwa di mana ada struktur kekuasaan negara yang bertentangan dengan perkembangan ekonomi yang rapuh, di dalamnya akan ada kekuatan politik, yang dengan hal itu, kerusuhan akan muncul. Artinya, selalu terbuka skenario oleh siapapun atau kemungkinan untuk menciptakan kerusuhan sebagai manifestasi perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dominan, sementara tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sangat memperhatinkan.

Dengan demikian, prestasi ekonomi sebenarnya dapat dijadikan kompensasi terhadap kuatnya struktur negara yang dominan. Bila hal itu terjadi secara bertolak belakang, maka kerusuhan dapat muncul sebagai bentuk perlawanan. Arendt mengingatkan bahwa di dalam praktik-praktik kerusuhan tersebut, terdapat persoalan retorika sebagai : force and violence are likely to be successful tecniques of social control and persuasion when they have wide popular support.

Dengan ini, jelas kerusuhan merupakan bagian integratif dan bersifat instrumen bagi tindakan simbolik dalam melakukan persuasi yang dipakai untuk memantapkan perubahan yang dicari. Dengan kondisi semacam itu, kejadian yang ada dapat diartikan sebagai bentuk kekuatan dan teknik yang sukses bagi persuasi dan kontrol sosial ketika aktor-aktor pencetusnya mendapat dukungan popular yang sangat luas.

Dengan ini, jelas kerusuhan merupakan bagian integratif dan bersifat instrumen bagi tindakan simbolik dalam melakukan persuasi yang dipakai untuk memantapkan perubahan yang dicari. Dengan kondisi semacam itu, kejadian yang ada dapat diartikan sebagai bentuk kekuatan dan teknik yang sukses bagi persuasi dan kontrol sosial ketika aktor-aktor pencetusnya mendapat dukungan popular yang sangat luar.biasa.

Kerusuhan sosial dan aksi massa ini membentuk rangkaian yang saling menyambung di beberapa daerah yang berbeda-beda. Dari kerusuhan 27 Juli 1996, kerusuhan Situbondo – 10 Oktober 1996, kerusuhan Tasikmalaya – 26 Desember 1996, kerusuhan Senggau Ledo, Kalimantan Barat – 3 Januari 1997, kerusuhan Tanah Abang – Januari 1997, kerusuhan Rengasdengklok – Januari 1997, kerusuhan Pekalongan – Maret 1997, kerusuhan Wonosobo dan Banjarnegara – April 1997, dan kerusuhan di Jakarta, Solo, Tangerang, Bogor, Bekasi, Ujung Pandang dan Padang yang semua terjadi di bulan Mei 1998, yakni di mana Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya.

Kerusuhan ini sendiri merupakan kontraproduktif terhadap kebijakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan. Pada tingkat ekstrem, merupakan cara mendistorsi sumber legitimasi Orde Baru. Sebab hampir di setiap kerusuhan selalu disertai pengerusakan, penjarahan, pembakaran, dan sering kali menimbulkan korban jiwa yang dipicu oleh berbagai isu-isu rasial.

Hal menarik dari bentuk kerusuhan semacam ini, bila dicermati adalah tidak adanya penilaian dan pengertian yang sama. Perbedaan paham ini menyangkut akar masalah, aktor penggerak, pengkambinghitaman, sampai pada esensi kekerasaan negara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru, di samping menghasilkan perubahan dan perbaikan, ada segi kekerasan sebagai hal yang tidak dapat dihindari dari konsekuensi pembangunan itu sendiri  (Basuki Agus Suparno, 2012 : 156 – 157 )

Baca selanjutnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s