Melawan Rezim Soeharto

Tragedi 27 Juli 1996 (Foto: Arsip Nasional)

Tragedi 27 Juli 1996 (Foto: Arsip Nasional)

Sejak awal berkuasanya, pemerintah Orde Baru secara terencana telah membangun sistim ekonomi politik nasional yang bersifat patrimonial dan terpusat pada Presiden Soeharto dan kelompok-kelompok elite politik di sekitarnya. Soeharto menerapkan praktik birokratik politik melalui sentralisasi kekuasaan yang banyak dipegang oleh kelompok militer. Adanya penerapan dwi fungsi ABRI praktis telah membuka peluang besar bagi kelompok militer untuk menguasai berbagai aktivitas ekonomi dan sosial politik yang penting di bidang non-militer. Praktik otoriterisme birokraktik ini selanjutnya oleh Soeharto dilaksanakan dengan merekut kelompok birokrat teknokrat ekonomi ke dalam elite pemerintahan untuk melakukan kontrol dan represi terhadap segala bentuk oposisi, seperti gerakan mahasiswa, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok keagamaan, bahkan partai-partai politk, sehingga akhirnya praktis hanya memunculkan satu-satunya kekuatan politik yang berkuasa, yaitu Golongan Karya (Golkar) sepanjang berkuasanya pemerintahan Orde Baru. Golkar terutama berhasil membangun suatu kemitraan strategis antara kekuatan kelompok birokrasi dan militer terutama dalam perpolitikan di lembaga legislatif (DPR/MPR) yang dikenal sebagai jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar).

Kebijakan pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter birokratik tersebut juga melakukan kontrol ketat terhadap sumber-sumber daya ekonomi sekaligus membangun pusat-pusat bisnis para pengusaha termasuk bisnis kelompok militer. Semuanya ini dimaksudkan agar semakin memperkuat loyalitas militer dan birokrasi kepada Presiden Soeharto sehingga akhirnya berimplikasi pada munculnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan pribadi, golongan ataupun kelompok penguasa, sedangkan kepentingan rakyat justru semakin terabaikan. Hal ini berlangsung terus-menerus selama tiga dekade hingga pemerintahan Orde Baru yang secara otoriter menerapkan begitu banyak penyimpangan dalam kehidupan bernegara dan mengaburkan kehidupan demokrasi sendiri.

Struktur politik Orde Baru dengan model bureaucratic authoritarian tersebut tentunya sangat bertentangan dengan paham demokrasi, karena rezim kekuasaan dan proses politik hanya memusatkan pada satu orang atau sekelompok orang sebagai hasil dari kolaborasi antara kelompok militer patrimonial dan teknokrat. Adapun peran militer dalam hal ini terutama sangat dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan represi terhadap masyarakat sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan politik. Dengan kata lain, kekerasaan sering kali menjadi modal utama penguasa Orde Baru untuk menciptakan tertib dan stabilitas politik. Sedangkan peranan teknokrat ekonom lebih banyak dibutuhkan sebagai perumus kebijakan ekonomi nasional dan implementasinya ke dalam program-program pembangunan ekonomi dengan cara top-down yang mengesampingkan pentingnya partisipasi masyarakat.

Baca selanjutnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s