Peristiwa Sabtu Kelabu

Megawati berpidato di kantor PDI sebelum meletus Peristiwa 27 Juli 1996. (Foto: Repro buku Peristiwa 27 Juli)

Megawati berpidato di kantor PDI sebelum meletus Peristiwa 27 Juli 1996. (Foto: Repro buku Peristiwa 27 Juli)

Pasca-peristiwa 1965, pemerintah Orde Baru dan pendukungnya melihat mobilisasi terbuka yang menjadi kekuatan utama rakyat sebelumnya akan menjadi hambatan serius ketika ingin mengosolidasikan kekuatan Orde Baru. Mobilisasi politik yang selalu menjadi kekuatan di masa pemerintahan Soekarno, oleh pemerintahan Orde Baru dianggap dapat mengancam kekuasaannya sehingga harus ada upaya untuk mengakhiri secara permanen segala bentuk mobilisasi terbuka. Untuk itu pemerintah Orde Baru melalui Seminar Angkatan Darat II pada 1966, membentuk model struktur politik komando, struktur politik sentralistis, terutama untuk menciptakan trilogi pembangunan yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, Bagi pemerintahan Orde Baru, stabilitas politik dianggap kunci utama untuk menangani persoalan ekonomi negara.

Untuk mewujudkan stabilitas politik tersebut, maka kemudian juga dimulai kebijakan untuk merestrukturisasi politik di Indonesia agar dapat mengakhiri secara permanen segala bentuk politik mobilisasi terbuka. Hal ini dapat dimaknai sebagai pelarangan atau mengharamkan segala bentuk pergerakan di Indonesia. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan “massa mengambang.” Untuk menerapkan politik “massa mengambang“, aparatur negara memanfaatkan kedudukan dan kekuasaanya dengan menggunakan kebijakan intimidasi, intervensi, pengawasam, teror dan penindasan, termasuk penghilangan paksa, diarahkan ke partai atau organisasi massa dan pimpinannya, yang paling efektif untuk menarik rakyat ke dalam aktivitas, dengan tujuan untuk mengontrol, mengendalikan, bahkan “mendikte” aspirasi masyarakat. Gerakan sosial, politik dan lainnya acapkali dipahami sebagai “ancaman” dan dicap sebagai Gerakan Pengacau Keamanan yang bertujuan mengganggu stabilitas politik atau bahkan melakukan “pemberontakan.”

Dalam gagasannya, Ali Moertopo juga merumuskan penyederhanan partai politik yang akan diterapkan pada pemilu 1976. Rakyat pedesaan, yang pada 1965 – 1975 merupakan mayoritas penduduk, diarahkan hanya untuk bekerja, berproduksi, dan tidak memiliki peran dalam politik. Gagasan “ massa mengambang “ itu memaksa rakyat Indonesia pasif dalam berpolitik dan tidak terikat secara permanen sebagai anggota partai politik mana pun untuk melancarkan agenda trilogi pembangunan.

Selain itu, untuk melengkapi strategi pengendalian terhadap masyarakat dan menghilangkan pengaruh politik maka perwakilan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat juga perlu dikendalikan. Maka dari itu, mulai 1971, pemerintah Orde Baru gencar membentuk serikat-serikat dan organisasi-organisasi, dengan basis satu organisasi untuk setiap sektor masyarakat. Semua organisasi itu tetap dengan ketat ada di tangan pejabat-pejabat yang dipilih oleh pemerintah Orde Baru, dalam beberapa kasus, para pimpinan organisasi ini adalah tentara aktif atau purnawirawan. Beberapa pembentukan organisasi baru tersebut antara lain: Korpri, FBSI (kemudian berubah menjadi SPSI), Kadin, PWI, MUI, KNPI, HKTI, HSNI dan Kowani. Pendirian berbagai organisasi dan serikat ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintahan Orde Baru untuk menyalurkan kepentingan masyarakat dengan cara-cara yang bisa mencegah ketidakstabilan.

Baca selanjutnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s