TNI dan Demokrasi Liberal

J.H. Maarseveen, Sultan Hamid II dan Mohammad Hatta menandatangani Perjanjian Meja Bundar, 2 November 1949 (Foto: Wikipedia)

J.H. Maarseveen, Sultan Hamid II dan Mohammad Hatta menandatangani Perjanjian Meja Bundar, 2 November 1949 (Foto: Wikipedia)

Menjelang tahun 1949 tidak ada pernyataan yang jelas mengenai jenis profesionalisme yang akan dicari, dan jelas tidak ada pandangan yang disepakati. Namun demikian, ada beberapa aturan dasar yang telah dicapai ol;eh tentara yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda selama masa perjuangan meraih kemerdekaan, yang bertentangan dengan dengan pemerintahan yang tidak bersimpati. Arti penting dari organisasi sentral dan kesinambungan kelembagaan adalah jelas bagi semua pihak, sekalipun hal ini mengancam kekuasan beberapa perwira secara pribadi. Ada persetujuan luas di kalangan para perwira bahwa Angkatan Bersenjata tidak boleh menjadi ajang campur tangan pihak sipil. Tambahan pula, dirasakan bahwa tentara sebagai tulang punggung bangsa, patut menerima peran utama yang diakui secara jelas dalam setiap persoalan bangsa. Lawan-lawan politik utama Angkatan Bersenjata juga menjadi kewlas. Peristiwa Madiun telah menunjukkan bahwa para perwira, akan “ watak yang bebahaya “dari komunisme. Pasukan-pasukan Islam (Hizbullah) telah menolak untuk menereima kepemimpinan TKR, dan di Jawa Barat telah mulai berjuang untuk suatu republik Islam, yang menggunakan nama gerakan “ Darul Islam.“

Kemerdekaan Indonesia akhirnya secara formal diakui dalam KMB ( Konperensi Meja Bundar) di Den Haag tahun 1949. Undang-undang Dasar yang berlaku mengambi bentuk konsitusi negara-negara Barat, termasuk Angkatan Bersenjata harus tunduk terhadap sipil. Tujuan perjuangan Republik tidaklah untuk mempertahankan kepentingan militer. Kaum politisi sipil yang lebih terikat pada gagasan-gagasan demokrasi-liberal atau sosialis-liberal untuk sebagian besar jauh lebih tua dan lebih berpengalaman di bidang politik ketimbang pada perwira Angkatan Bersenjata. Tahun 1950-an adalah kurun waktu di mana pemerintahan parlementer diterapkan di Indonesia. Kurun waktu ini juga merupakan tahun-tahun pengekangan terhadap militer, dan tahun-tahun frustasi bagi para perwiranya. Angkatan Bersenjata dihambat dalam usahanya untuk mengatasi keadaan politik yang merugikan itu karena tidak adanya kohesi di kalangan para perwira dan sifat lembaga kemiliteran yang masih terbelakang.

Gagasan dominasi sipil atas militer di Indonesia berasal dari Belanda Kebanyakan para perwira Indonesia menerima hal ini dengan rasa tidak enak Sebagaimana kita lihat, hal ini merupakan suatu persoalan yang telah menimbulkan perpecahan yang cukup hebat ketika Sudirman menentang langkah-langkah yang bertujuan agar kegiatan Angkatan Bersenjata dimonitor oleh komisaris-komisaris politik. Tetapi, Sudirman tidak mengalami sepenuhnya kurun waktu kemerdekaan. Setelah Sudirman meninggal (1950), kepemimpinan Angkatan Bersenjata dialihkan kepada Nasution dan Simatupang, keduanya dari Sumatera, yang menerima latihan KNIL dan lebih orientasi ke gaya profesionalisme Barat daripada Sudirman ataupun pengikutnya dari Jawa. Nasution dan Simatupang tampak bersedia menerima pembatasan konsitusional atas poerang Angkatan Bersenajata atas peran Angkatan Bersenjata dan lebih mencurahkan perhatian pada masalah-masalah mendesak yang berkaitan dengan konsilidasi Angkatan Bersenjata pada masa damai. Mereka lebih menaruh perhatian untuk menciptakan Angkatan Bersenjata yang teerlatih lebih baik, lebih terkendali, lebih kecil, dan diakui lebih professional dibanding dengan yang ada. Yang masih mempunyai suatu struktur sederhana. Sesekalipun tercapai persetujuan dasar di kalangan Angkatan Bersenjata mengenai tujuan professional dari pembangunan kelembagaan. Nasution menjadi “ frustasi “ dalam pelaksanaan program kearah tujuan itu karena kekurangan kewibawaan. Lembaga tidak cukup kuat untuk memastikan bahwa perintah-perintah dari atas akan dilaksanakan oleh para komandan yang mempunyai derajat otonomi yang besar. Nasution tidak memiliki kewibawan pribadi untuk menghadapi masalah ini dengan sukses, di samping tidak mempunyai dana cukup untuk mendukung keputusan-keputusannya Angkatan Darat untuk sebagian besar masih membiayai dirinya sendiri npada tingkat divisi.

Baca selanjutnya…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s