Sejarah Nasionalisme Perjuangan Bangsa

Bung Karno

"Saya merasa diri saya sebagai sepotong kayu dalam satu gundukan kayu api unggun, sepotong daripada ratusan atau ribuan kayu di dalam api unggun besar yang sedang menyala-nyala. Saya menyumbangkan sedikit kepada nyalanya api unggun itu, tetapi sebaliknya saya dimakan oleh api unggun itu. Dimakan apinya api unggun...! Tidakkah kita sebenarnya merasa semua demikian?"

Terbaru

D.N. Aidit dan Kehancuran PKI

DN Aidit (LIFE)

DN Aidit (LIFE)

Pembunuhan keenam jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965 diikuti oleh serangkaian perkembangan dan memuncak dengan berhentiinya Presiden Soekarno satu setengah tahun kemudian. Hancurnya sistem Demokrasi Terpimpin telah dapat dibayangkan pada tanggal 1 Oktober 1965 ketika Soeharto yang didukung oleh para jenderal senior yang lain tidak sejalan dengan pandangan-pandangan presiden, tetapi baru pada minggu-minggu berikutnya dalam bulan itu imbangan kekuatan yang lama tak tertolong lagi, sehingga terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap para pendukung PKI. Lenyapnya PKI, salah satu kekuatan politik yang efektif dalam tiga bulan terakhir tahun 1965, mengakibatkan yang tinggalah hanyalah presiden dan kepemimpinan Angkatan Darat sebagai dua pusat kekuasaan yang bersaing untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang lebih kecil. Segera menjadi jelas bahwa tanpa dukungan PKI, Soekarno jauh berkurang kemampuannya untuk menguasai kepemimpinan Angkatan Darat daripada sebelumnya.

 

Kondisi yang sulit dihadapi oleh dominasi Angkatan Darat yang makin bertambah, adalah pembasmian PKI. Walaupun tidak jelas apakah pemimpin Angkatan Darat memang bermaksud agar pembunuhan-pembunuhan sesudah kudeta itu harus sampai ke tingkat yang begitu ganas seperti yang dialami di daerah-daerah Jawa Timur, Bali dan Aceh, namun tidak dapat diragukan bahwa mereka mengeksploitasi kesempatan yang tersedia oleh percobaan kudeta itu untuk melenyapkan PKI, baik di Jakarta maupun tingkat-tingkat provinsi dan kabupaten. Di daerah-daerah pedesaan di Jawa dan di tempat-tempat lain, para perwira Angkatan Darat bekerja sama dengan anggota-anggota organisasi sipil nonkomunis dalam pembunuhan ratusan ribu aktivis PKI, sehingga partai tersebut kehilangan dukungan dasarnya yaitu massa yang terorganisasi. PKI yang diorganisasi lebih untuk beragitasi daripada berperang, sama sekali tidak berada dalam posisi untuk membela diri terhadap serangan yang didukung oleh Angkatan Darat. Para pemimpinnya bersikap ragu untuk mendorong mengadakan perlawanan sedang kawan-kawan mereka dalam angkatan bersenjata terlalu kecil untuk mampu memberikan perlindungan. Sementara Presiden Soekarno di Jakarta berkali-kali menyeruhkan agar pembunuhan massa di Jawa itu tidak dilanjutkan, pendukung-pendukung terdekatnya di dalam angkatan bersenjata dan partai-partai politik tinggal diam. Karena sakit hati akan kemajuan yang dicapai oleh PKI sehingga mencapai kedudukan sebagai kawan utama Soekarno, para pemimpin kekuatan-kekuatan politik lainnya yang merasa lebih dekat kepada Presiden Soekarno daripada pemimpin-pemimpin Angkatan Darat, sepertinya tidak dapat menghargai kekuasaan Soekarno yang bergantung pada terpeliharanya kesempatan di mana PKI memainkan peranan menyeluruh. Mungkin menganggap lenyapnya PKI sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi mereka sendiri menjadi kekuatan-kekuatan yang dapat diandalkan oleh presiden untuk mengimbangi kekuasaan Angkatan Darat mereka lebih suka menunhuhkan sikap yang tidak kompromis di mata para pemimpin Angkatan Darat dengan cara tidak mempertahankan PKI; pemimpin-pemimpin Angkatan Laut, Kepolisian dan partai-partai seperrti PNI menyisih ketika imbangan kekuasaan yang merupakan basis kekuasaan Soekarno tumbang.

 

Tersingkirnya Jani dan “kelompok-kelompok” terdekatnya pada tanggal 1 Oktober membawa perubahan penting dalam pandangan kepemimpinan Angkatan Darat. Walaupun Jani dan kelompoknya sudah sampai pada posisi yang tidak mudah disesuaikan dengan presiden, mereka tetap belum mau menentang presiden secara langsung dan terang-terangan mengenai kenyataan adanya dorongan presiden terhadap PKI. Namun sebagai konsekuensi percobaan kudeta, kepemimpinan Angkatan Darat jatuh ke Soeharto yang didukung oleh Nasution. Baik Soeharto maupun Nasution bukan anggota kalangan dekat presiden, dan keduanya termasuk golongan perwira senior yang telah menyatakan keprihatinan mereka dengan keengganan Jani untuk berhadapan muka dengan Soekarno secara langsung sehubungan dengan kemajuan-kemajuan PKI. Ketika “kelompok Jani” lenyap dengan sekali pukul pada tanggal 1 Oktober, kepemimpinan Angkatan Darat bergeser kepada mereka yang lebih cenderung melakukan aksi-aksi segera terhadap PKI, yang tidak begitu terpengaruhi oleh Soekarno secara pribadi .

 

Baca selanjutnya…..

D.N. Aidit dan Percobaan Kudeta 1965

DN Aidit (Wikipedia)

DN Aidit (Wikipedia)

Para pemimpin PKI cukup yakin dengan posisi partainya pada tahun 1965. Mereka percaya bahwa golongan antikomunis di jajaran perwira tinggi Angkatan Darat merupakan kelompok yang terisolasi dan rapuh. Banyak perwira dan prajurit di tubuh Angkatan Darat yang pro-PKI. Tiga angkatan lainnya pun memiliki banyak perwira pendukung PKI yang bisa melindungi partai itu dari setiap serangan sepihak yang dilancarkan Angkatan Darat. Sungguhpun begitu, para anggota Politbiro harus mempertimbangkan bahwa para jenderal Angkatan Darat itu boleh jadi berupaya melakukan kudeta dan menyerang partai. Mereka terus-menerus berkonsultasi dengan jaringan koneksi mereka di tubuh militer untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang sedang dilakukan oleh jajaran pemimpin Angkatan Darat itu. Aidit memimpin sebuah badan rahasia dalam partai yang diberi nama “ Biro Khusus “, yang dirancang untuk menjadi penghubung dengan para perwira militer. Badan inilah yang menjadi sangat penting pada tahun 1965, tatkala urusan militer semakin dipandang penting dalam penyusunan strategi para pemimpin PKI. Biro Khusus ini munul dan berkembang sebagai akibat dari keterlibatan partai itu dalam perjuangan bersenjata untuk meraih kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 – 1949. Untuk dapat tetap berhubungan dengan para simpatisan partai yang berhasil mempertahankan posisinya di militer setelah serangkaian program PHK yang dilakukan pada awal tahun 1950. PKI menciptakan sebuah jaringan rahasia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disebut sebagai keuangan ; partai-partai politik lainnya pun memiliki jaringan serupa dalam militer.

 

Informasi dari Biro Khusus ini menjadi penting untuk menentukan apakah partai harus menunggu terjadinya kudeta militer atau mendahului melakukannya. Setelah sang kepala Biro, Sjam (Kamaruzzaman), mengadakan rapat-rapat awal dengan sumber koneksinya di Angkatan Darat, dia akhirnya yakin bahwa sekelompok perwira “progresif” mau dan mampu melancarkan aksi inisiatif sebelum didahului lawan pihak (pre-emptive action). Sjam memberitahu Aidit bahwa para perwira ini siap untuk bergerak. Pada awal bulan September 1965, Aidit lalu memberitahu Politbiro bahwa para perwira “progresif” berencana untuk bertindak, dan bahwa partai harus memutuskan apakah akan mendukung mereka atau tidak. Politbiro memutuskan bahwa pada prinsipnya mendukung tindakan para perwira “progresif” itu merupakan suatu gagasan yang baik, dan menyerahkan urusannya kepada Aidit untuk menangani hubungan antara partai dengan para perwira itu.

 

Kemudian, Aidit membentuk sebuah tim kecil yang dipilih secara seksama dari antara para anggota Politbiro untuk membahas hal yang sangat rahasia ini. Kelompok ad-hoc yang terdiri dari sahabat-sahabat Aidit yang paling terpercaya ini ingin menjaga agar keterlibatan partai ini tetap dirahasiakan, sehingga para perwira itu dapat muncul sebagai nasionalis murni yang melindungi Soekarno dan cita-citanya dari kudeta militer. Dengan demikian, perencanaan dari apa yang nantinya disebut sebagai Gerakan 30 September ini memiliki tiga kelompok yang berlainan di belakangnya: 1) tim khusus Aidit yang berisi para anggota Politbiro; 2) Biro Khusus, dan 3) para personel militer yang akan melancarkan aksi. Biro Khusus bertindak sebagai unsur perekat yang amat penting untuk menjadi penghubung antara dua kelompok lainnya yang bertemu Aidit pada satu sisi, dan bagi para personel militer pada sisi lain.

 

Personel militer yang terlibat dalam merencanakan aksi itu merupakan sumber-sumber koneksi yang dimiliki Biro Khusus di dalam militer. Sebagian dari personil ini menarik diri dari rapat-rapat perencanaan awal, sehingga yang tersisa hanyalah mereka yang setia-buta kepada Sjam dan partai yang diwakilinya. Mereka adalah Kolonel Latief ( panglima militer di wilayah), Letnan Kolonel Untung (pasukan pengawal presiden) Mayor Soejono (Angkatan Udara). Mereka sendiri tidak memiliki banyak pasukan dan bahkan tidak yakin bisa merngandalkan semua personel yang ada di bawah komandonya. Sjam berhasil menambah sejumlah pasukan lagi dengan menghubungi komandan dari dua batalyon yang datang ke Jakarta dari luar kota . Namun,Sjam merasa bahwa kelompok ini masih kekuarangan jumlah personel. Maka, dia meminta kepada kelompok Aidit untuk menyusun sekelompok pasukan sipil anggota PKI sebagai milisi tambahan untuk membantu gerakan tersebut. Anggota partai yang ada di Jakarta yang telah menjalani pelatihan militer dasar untuk menghadapi konfrontasi, dipanggil untuk melancarkan aksi 1 Oktober tanpa diberitahu apa-apa tentang aksi itu.

 

Seiring dengan kemajuan perencanaan aksi itu, peran Sjam menjadi jauh lebih besar daripada sekadar menjadi saluran komunikasi antara kelompok Aidit dan personel militer: dia menjadi organisator utama. Sungguhpun demikian, dia tidak diserahi tanggung jawab untuk memimpin pasukan militer maupun anggota partai. Struktur tripatit yang aneh pada jajaran kepemimpinan gerakan ini merupakan penyebab sebagian besar kegagalannya. Kelompok Aidit memutuskan ikut dalam aksi tersebut karena menyangka bahwa para perwira militer inilah yang mengorganisir aksi itu atas inisiatif mereka sendiri. Sementara itu, para perwira militer tersebut – mengikuti Sjam yang mewakili PKI – mengira bahwa PKI-lah yang mengorganisir aksi itu. Bahkan ketika mereka melihat perencanaan itu belum matang dari segi aspek-aspek militernya, mereka menyangka bahwa partai sudah memikirkan segala sesuatunya. Peran mediasi yang dijalankan Sjam membuat kedua belah pihak salah paham ( John Rossa, 2013 : 249 –252 )

 

Baca selanjutnya….

D.N. Aidit dan Jalan Menuju Kekuasaan

DN Aidit (Wikipedia)

DN Aidit (Wikipedia)

Demokrasi Terpimpin pertama-tama adalah suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan parlementer di antara partai-partai, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan di mana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Ia memberlakukan kembali konsitusi presedensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat pihak Angkatan Darat, yang juga memberikan dukungan organisasional utama bagi pemerintahan itu. Akan tetapi Soekarno sangat menyadari adanya bahaya yang mengancam kedudukan oleh keterikatan kepada tentara, sehingga agar dapat secara tetap memanfaatkan persaingan di kalangan angkatan bersenjata, ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah PKI. Meskipun pemimpin PKI maupun Angkatan Darat mengaku setia kepada Soekarno sebagai “ Pemimpin Besar Revolusi “, mereka sendiri masing-masing terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan.

 

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Dengan menyebut dirinya sebagai “ Penyambung Lidah Rakyat”, ia menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya, Pancasila, di-“gali” oleh pada tahun 1945 kemudian diikuti oleh serangkaian doktrin, yang masing-masing saling melengkapi tetapi juga dalam arti tertentu saling menghapuskan seperti Manipol-USDEK, Nasakom dan rumusan-rumusan lain yang dirakum dalam “ Panca Azimat Revolusi”. Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas dalam kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan “ kekuatan-kekuataan yang sedang tumbuh “ dari dunia yang bertujuan untuk mengenyahkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dan bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.

 

Demokrasi Terpimpin bisa juga dilihat dalam pengertian-pengertian yang lebih bersifat tradisional. Di samping slogan-slogannya yang radikal dan persekutuan politiknya dengan PKI. Soekarno sering bertingkah laku melebihi Sultan Jawa yang tradisional daripada seorang pemimpin nasional modern. Dalam kenyataan memang tampak bahwa Soekarno tidak berminat pada soal-soal keseharian dari pembangunan ekonomi dan administrasi yang nasional, malah menekankan perlunya penyelenggaraan upacara-upacara agung, membangun monumen-monumen megah dan gedung-gedung besar di Ibu Kota, tempat para penghuni istana berkumpul di seputar penguasa yang dianggap memiliki kualitas luar biasa, bahkan dianggap sakti. Sebagaimana seorang sultan tradisional, ia menunjuk pula beberapa menteri untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan sedang ia sendiri hanya memberikan petunjuk-petunjuk kebijakan umum. Mengikuti contoh dari kerajaan Majapahit dan Mataram, para pendahulunya, ia mengamankan kedudukan dengan cara yang sangat berhati-hati dengan menjaga keseimbangan kelompok-kelompok yang saling bersaing di sekitar istananya. Dan seperti halnya dengan penasihat-penasihat istana tradisional, mereka lebih berusaha memenangkan pengaruh pada diri sultan daripada berkeinginan untuk menumbangkannya, sementara konflik dari hari ke hari antara Angkatan Darat dan PKI menjadi tidak tidak lebih daripada perjuangan memperebutkan simpati presiden belaka.

 

Demokrasi Terpimpin, walaupun itu dapat dipahami dalam pengertian-pengertian baik tradisional maupun modern, bagaimana juga akan menemui kegagalan. Sekalipun semua golongan mengemukakan persetujuannya terhadap gagasan ideologis presiden, doktrin-doktrinnya itu sendiri sering menjadi semacam senjata baik bagi tentara maupun PKI dan kelompok-kelompok yang saling bersaing di seputar istana tersebut, ditunjang oleh organisasi-organisasi yang juga saling berkonfrontasi satu sama lain di seluruh Indonesia. Lepas dari upaya Soekarno yang tak kenal lelah untuk mendamaikan Angkatan Darat dan PKI, di satu pihak dengan cara mengemukakan pemikiran-pemikiran ideologis dan kampanye-kampanye nasional, di pihak lain dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan ritual tradisional dan melakukan politik istana, semua itu tak mampu memenangkan konflik antara organisasi-organisasi dan kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh persaingan antara Angkatan Darat dan PKI.

 

Selama tahun-tahun pertama Demokrasi Terpimpin suatu perimbangan kekuatan yang agak stabil namun sekaligus juga goyah dikembangkan di antara tiga pusat utama yaitu presiden, kepemimpinan Angkatan Darat dan PKI. Dengan intensifikasi perjuangan Irian Barat di tahun 1960, iklim politik yang ditimbulkan pada saat itu memang mampu menunjang kekuatan politik utama untuk saling mengadakan akomodasi Tetapi kampanye di tahun 1962 yang berhasil, telah memunculkan kembali suatu periode yang tidak menentu yang hanya dapat ditenangkan kembali ketika Indonesia melancarkan penentangan terhadap pembentukan negara Malaysia pada bulan September 1963. Dikumandangkannya kampanye anti-Malaysia telah menciptakan keadaan-keadaan yang memungkinkan PKI mendapatkan kemajuan-kemajuan yang pesat, sehingga menggerogoti keseimbangan yang ada yang boleh dikatakan realtif stabil sebelumnya. Ketegangan-ketegangan kemudian muncul dari polarisasi dari kekuatan-kekuatan politik berulang kembali, karena pihak pimpianan Angkatan Darat juga mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan yang dilancarkan oleh PKI ( Harold Crouch, 1986 : 44 – 46 )

 

Dimulainya era Demokrasi Terpimpin di Indonesia 5 Juli 1959, kebetulan berbarengan dengan kemunculan masalah lain yang tidak kalah pelik bagi kaum Komunis Indonesia; pecahnya konflik terbuka antara Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Cina. Selama beberapa tahun ke depan, antagonisme dua raksasa Komunis dunia ini mengoyak gerakan Komunis Internasional, dan secara dratis melemahkan kemampuan negara-negara Komunis mengambil inisitif internasional, memecah-belah dan melemahkan semangat partai-partai Komunis di seluruh dunia, dan menciptakan atmosfer perpecahan dan kepahitan yang bertahan cukup lama di antara pengikut kredo komunisme.

 

PKI yang hampir-hampir harus berdiri sendirian di tengah-tengah partai Komunis seluruh dunia dan harus, menghadapi badai politik dalam negeri yang mematikan, kesatuannya tetap tidak hancur dan keyakinannya tetap tidak tergoyahkan, bahkan terus tumbuh secara subtansial dalam jumlah maupun pengaruh politiknya dengan kondisi-kondisi. Sama seperti kepemimpin partai berhasil beradaptasi dengan kondisi-kondisi baru Demokrasi Terpimpin, organisasi ini juga berhasil meniti jalan di antara batu-batu tajam permusuhan yang banyak mengancam para otoritasnya. Faktor utama pencapaian ini adalah tradisi panjang independensi dan kontrol luar yang sudah dibangun PKI sejak awal didirikan tahun 1920, dan yang kemudian terus dihidupkan oleh Aidit dan kolega-koleganya menjadi batu penjuru kebijakan mereka.

 

Baca selanjutnya…..

Hari Hari Terakhir Orde Baru

Tanggal 12 Mei 2015 Peter Kasenda menjadi pembicara pada acara “Peluncuran dan Bedah Buku: Hari-Hari Terakhir Orde Baru; Menelusuri Akar Kekerasan Mei 1998” di Sekretariat Perhimpunan INTI, Jakarta.

Pembicara Sarwo Edhie dan Tragedi 1965

Tanggal 5 Mei 2015 Peter Kasenda menjadi pembicara pada acara “Peluncuran dan Bedah Buku Sejarah Sarwo Edhie dan Tragedi 1965,” di Universitas Nusantara PGRI Kediri Jawa Timur.                

 

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.