Sejarah Nasionalisme Perjuangan Bangsa

Bung Karno

"Saya merasa diri saya sebagai sepotong kayu dalam satu gundukan kayu api unggun, sepotong daripada ratusan atau ribuan kayu di dalam api unggun besar yang sedang menyala-nyala. Saya menyumbangkan sedikit kepada nyalanya api unggun itu, tetapi sebaliknya saya dimakan oleh api unggun itu. Dimakan apinya api unggun...! Tidakkah kita sebenarnya merasa semua demikian?"

Terbaru

Tiga Kerusuhan di Jakarta

Seperti yang dikatakan filsuf Hannah Arendt bahwa di mana ada struktur kekuasaan negara yang bertentangan dengan perkembangan ekonomi yang rapuh, di dalamnya akan ada kekuatan politik, yang dengan hal itu, kerusuhan akan muncul. Artinya, selalu terbuka skenario oleh siapapun atau kemungkinan untuk menciptakan kerusuhan sebagai manifestasi perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dominan, sementara tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sangat memperhatinkan.

Dengan demikian, prestasi ekonomi sebenarnya dapat dijadikan kompensasi terhadap kuatnya struktur negara yang dominan. Bila hal itu terjadi secara bertolak belakang, maka kerusuhan dapat muncul sebagai bentuk perlawanan. Arendt mengingatkan bahwa di dalam praktik-praktik kerusuhan tersebut, terdapat persoalan retorika sebagai : force and violence are likely to be successful tecniques of social control and persuasion when they have wide popular support.

Dengan ini, jelas kerusuhan merupakan bagian integratif dan bersifat instrumen bagi tindakan simbolik dalam melakukan persuasi yang dipakai untuk memantapkan perubahan yang dicari. Dengan kondisi semacam itu, kejadian yang ada dapat diartikan sebagai bentuk kekuatan dan teknik yang sukses bagi persuasi dan kontrol sosial ketika aktor-aktor pencetusnya mendapat dukungan popular yang sangat luas.

Dengan ini, jelas kerusuhan merupakan bagian integratif dan bersifat instrumen bagi tindakan simbolik dalam melakukan persuasi yang dipakai untuk memantapkan perubahan yang dicari. Dengan kondisi semacam itu, kejadian yang ada dapat diartikan sebagai bentuk kekuatan dan teknik yang sukses bagi persuasi dan kontrol sosial ketika aktor-aktor pencetusnya mendapat dukungan popular yang sangat luar.biasa.

Kerusuhan sosial dan aksi massa ini membentuk rangkaian yang saling menyambung di beberapa daerah yang berbeda-beda. Dari kerusuhan 27 Juli 1996, kerusuhan Situbondo – 10 Oktober 1996, kerusuhan Tasikmalaya – 26 Desember 1996, kerusuhan Senggau Ledo, Kalimantan Barat – 3 Januari 1997, kerusuhan Tanah Abang – Januari 1997, kerusuhan Rengasdengklok – Januari 1997, kerusuhan Pekalongan – Maret 1997, kerusuhan Wonosobo dan Banjarnegara – April 1997, dan kerusuhan di Jakarta, Solo, Tangerang, Bogor, Bekasi, Ujung Pandang dan Padang yang semua terjadi di bulan Mei 1998, yakni di mana Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya.

Kerusuhan ini sendiri merupakan kontraproduktif terhadap kebijakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan. Pada tingkat ekstrem, merupakan cara mendistorsi sumber legitimasi Orde Baru. Sebab hampir di setiap kerusuhan selalu disertai pengerusakan, penjarahan, pembakaran, dan sering kali menimbulkan korban jiwa yang dipicu oleh berbagai isu-isu rasial.

Hal menarik dari bentuk kerusuhan semacam ini, bila dicermati adalah tidak adanya penilaian dan pengertian yang sama. Perbedaan paham ini menyangkut akar masalah, aktor penggerak, pengkambinghitaman, sampai pada esensi kekerasaan negara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru, di samping menghasilkan perubahan dan perbaikan, ada segi kekerasan sebagai hal yang tidak dapat dihindari dari konsekuensi pembangunan itu sendiri  (Basuki Agus Suparno, 2012 : 156 – 157 )

Baca selanjutnya…..

Mahasiswa dalam Peralihan Kekuasaan

Keberadaan gerakan mahasiswa sering dipandang sebagai gerakan moral dari pada gerakan politik praktis yang mencerminkan kapasitas tertentu. Dalam pandangan Habermas ada tiga fungsi strtegis perguruan tinggi secara umum. Pertama, mempunyai tanggung jawab memastikan lulusannya dibekali dengan kualifikasi minimum kemampuan yang bersifat esktrafungsional di bidang yang digeluti. Kedua, mempunyai tugas menstramisikan, menginterprestasikan, dan mengembangkan tradisi kultural masyarakat. Ketiga, membentuk kesadaran politik bagi mahasiswa.

Dalam proyeksi itu, mahasiswa dapat memandang diri sebagai elite masa depan bangsa. Mereka tidak hanya mempersiapkan peran yang mempunyai signifikansi politik, tetapi sekaligus menempatkan sebagai agen perubahan sosial. Di berbagai kesempatan, mereka dapat mengakutalisasi diri melalui kegiatan politik seperti demonstrasi, deklarasi, dan mendatangi tempat-tempat yang disimbolisasikan sebagai pusat-pusat kekuasaan.

Namun, peran politik itu umumnya sangat terbatas. Bahkan peran ini dapat diambil alih oleh elite politik yang memang memiliki resources untuk melakukan penetrasi perubahan. Sementara mahasiswa, hanya demontrasi di jalan-jalan, mendatangi lembaga-lembaga yang memang mensimbolisasikan kekuasaan dan kepentingan tertentu, atau mengirimkan delegasi perwakilan untuk menemui tokoh-tokoh sentral yang dianggap memperjuangkan agernda politik mahasiswa.

Setelah itu mereka dipaksa keluar dari tempat yang mereka datangi atau yang mereka telah duduki. Apakah dalam keadaan yang mereka perkirakan sebagai kemenangan ataupun kekalahan. Walaupun tampaknya mereka puas dengan apa yang mereka capai karena memberikan tekanan terhadap pemerintah yang mereka nilai diktaktor, secara keseluruhan mereka terhenti di situ.

Dalam reformasi sendiri, gerakan mahasiswa merupakan front terdepan yang membawa kepentingan-kepentingan lain masuk Termasuk menyeret kelompok kriminal dan penjarah. Setiap perubahan dan apalagi revolusi, memang selalu terdapat masyarakat lapis paling bawah yang tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa. Kelompok ini dengan mudah memanfaatkan situasi kekacauan untuk mendapatkan kebutuhan yang paling dasar dengan melakukan penjarahan dan perampokan. Tulisan ini menyoroti gerakan mahasiswa dalam penggulingan Soeharto dalam panggung politik.

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia, termasuk melemahnya nilai rupiah di Indonesia pada bulan Agustus 1997, berdampak luas terhadap kehidupan perekonomian rakyat secara menyeluruh. —- Berawal dari tumbangnya Baht Thailand pada awal bulan Juli 1997, pasar internasional kehilangan kepercayaan terhadap mata uang Asia Tenggara .Rupiah kehilangan hampir tujuh persen dari nilainya, menurun dari Rp 2.450,- hingga Rp 2.700,-. Keputusan untuk mengambangkan mata uang pada tanggal 14 Agustus mendapatkan dukunga meluas, tetapoi rupiah terus jauh. Dalam pidato Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Soeharto menenangkan negara dengan mengatakan bahwa fondasi ekonomi tetap kukuh dan krisis mata uang hanya sebuah “ kekauan sementara ”. Akan tetapi, stabilitas ini tidak berhasil diwujufkan. Pada tanggal 6 Oktober, rupiah melemah  lebih jauh hingga Rp 4.000,- per satu dolar AS.  Di kwartal tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat hingga hanya 1.4 persen, dibandingkan 7,3 persen, dibandingkan 7,3 persen di kwartal pertama. Tanggal 27 Oktober 1997, pemerintah dengan berat hati mengikuti Thailand dan meminta bantuan IMF.

Baca lanjut…..

Menelusuri Sentimen Anti-Pedagang

Kita tetap teringat dengan apa yang terjadi ketika Kerusuhan Mei 1998 melanda Jakarta. Sebagian orang yang mengikuti lewat berbagai media massa, terutama televisi dan radio, yang melakukan reportase perkembangan keadaan dari menit ke menit. Sebagian lain bahkan menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendirii karena tepat berada di lokasi kejadian. Dalam peristiwa itu sejumlah besar bangunan baik berupa rumah tinggal, toko, rumah toko, bank dan Anjungan Bank Mandiri (ATM), pusat-pusat perbelanjaan, serta perkantoran dirusak, dijarah dan kemudian akhinta dibakar massa.

Hasil analisis keruangan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Perkotaan, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Jakarta menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat bahwa jenis hubungan yang menjadi korban adalah milik warga etnis Tionghoa. Hasil penelitian itu juga menemukan bahwa Kerusuhan Mei 13 – 15 Mei 1998 menghancurkan bangunan yang ada di sepanjang jalan besar. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan,  apakah yang ada sebuah penggerak di belakang kerusuhan itu ?  Pemukiman warga keturunan etnis Tionghoa  diidentikkan dengan dunia usaha, dan oleh karenanya mereka adalah kelompok pemilik modal. Pandangan ini biasanya dipertajam lagi dengan stereotip-stereotip. Image ini secara tak disadari perlahan-lahan telah menjelma menjadi perasaan untuk menaruh curiga dan memiliki kecenderungan sebagai perasaan sentimen. Tulisan ini akan menelusuri akar-akar kekerasan rasial .

Pemukiman-pemukiman kecil orang Tionghoa sudah ada di Indonesia jauh sebelum kedatangan orang Eropah, terutama di bandar-bandar perdagangan di sepanjang pantai utara pulau Jawa. Ketika Belanda memantapkan kedudukannya di Jawa, penduduk Tionghoa lalu bertambah banyak dan tersebar luas. Bahkan di kawasan yang pada abad ke-18 belum lagi berada di bawah kekuasan Belanda, seperti halnya dengan Kalimantan Barat dan Bangka, orang Tionghoa telah datang dalam jumlah besar. Menjelang tahun 1860, diperkirakan jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia sebanyak 222.000 orang, dua pertiganya berdiam di pulau Jawa. Tetapi pertumbuhan yang sangat pesat sekali terjadi dalam 70 tahun belakangan, ketika migran-migran Tionghoa datang dalam jumlah yang besar bersamaan dengan meluasnya kekuasaan Belanda atas seluruh kepulauan dan peningkatan eksploitasi sumber-sumber kekayaannya. Meskipun demikian, sejak tahun 1930 jumlah migran Tionghoa menjadi relatif kecil. Pengaruh yang kuat dari depresi ekonomi, perang, revolusi dan naiknya kekuasan pemerintah Indonesia yang merdeka telah membatasi pertumbuhan penduduk Tionghoa itu hampir seluruhnya kepada pertumbuhan yang wajar ( Charles A Coppel, 1994 : 21 – 22 )   Berakhirnya migrasi orang-orang Tionghoa  seusai Perang Pasifik, sebagaimana dikatakan Yoshihara Kunio, akan mendorong pembauran.  Keturunan-keturunan para imigran Tionghoa beberapa yang lalu dewasa ini masih orang Tionghoa, karena masuknya imigran baru di masa lalu masih menghidupkan komunitas Tionghoa, tetapi dengan berhentinya pemasukan ini sekarang, maka orang Tionghoa akan semakin berbaur dalam masyarakat pribumi. ( Yoshihara Kunio, 1990 : 176 )

Migrasi yang mendorong adanya pemukiman orang Tionghoa di Indonesia dimulai sejak adanya perdagangan oleh pedagang-pedagang Tionghoa yang menggunakan perahu-perahu jiungnya dari bagian tenggara daratan Tiongkok, sedangkan pertumbuhan penduduk Tionghoa di Indonesia selanjutnya, sangat erat hubungannya dengan peranannya dalam bidang ekonomi. Bebas dari akibat-akibat birokrasi kerajaan Tiongkok yang membuat mereka terkekang, orang Tionghoa perantauan itu membuktikan  bahwa mereka paling cocok untuk perkembangan ekonomi. Mereka menekankan sistem nilai yang mementingkan kerajinan, kehematan, pengandalan pada diri sendiri, semangat berusaha dan ketrampilan, ditambah pula dengan prinsip-prinsip organisasi sosial yang mudah sekali disesuaikan dan digunakan. Hal tersebut menyebabkan mereka berhasil dalam bidang ekonomi di suatu negara yang kaya alamnya, dan yang penduduk aslinya sama sekali berlainan orientasinya. Dari abad ke-17 sampai abad ke-20, yaitu pada waktu orang-orang Belanda maju pesat dengan eksploitasi ekonomi Hindia Belanda yang makin sistematis itu, orang-orang Tionghoa makin banyak memperoleh peranan yang orang Belanda sendiri tidak mampu melaksanakan. Mereka diperkenankan untuk mengikuti selera mereka terhadap pekerjaan sebagai usahawan dan membina jaringan perdagangan dan finansial yang menyeluruh, yang membentang dari pelabuhan-pelabuhan besar sampai ke pasar-pasar desa. Orang Belanda menguasai bidang perkapalan dan usaha ekspor-impor yang menghidupi dan dihidupi oleh jaringan ini, dan memungut pajak dan bea pada beberapa tempat di dalam sistem tersebut.  Kecuali mendapat dorongan untuk menduduki posisi-posisi perdagangan di antara kaum penjajah Belanda dan penduduk asli, orang Tionghoa juga dipekerjakan sejak tahun 1860-an sampai 1930-an, sebagai buruh diperkebunan dan pertambangan yang menghasilkan komoditi untuk pasaran Eropa. Pada tahun-tahun terakhir perkembangan kolonial ini, orang Tionghoa perantauan makin banyak dipekerjakan sebagai mandor atau pegawai kantor di dalam perusahan-perusahan orang Eropa itu. Inilah sebabnya mengapa pengunduran diri orang-orang Belanda dari bisnis pada tahun 1950-an, menempatkan orang-orang Tionghoa pada posisi untuk menguasai atau mengawasi bagian besar ekonomi yang bukan pertanian di seluruh Indonesia; suatu posisi yang dibenarkan oleh sejarah yang panjang dan berbau kolonialisme, dikekalkan oleh perbedaan budaya yang mendalam dan yang terbuka untuk serangan nasionalisme ( G William Skinner, 1981 :  2 – 3 )

Baca lanjut…..

Jalan Panjang Otoriterianisme

Pemilu berlangsung dalam suasana pengharapan yang tinggi. Pemerintah dan para pemimpin partai berulang kali menjanjikan bahwa Pemilu akan memperbaharui pemerintah dan politik, dan bahwa ketegangan, perpecahan  dan penundaan-penundaan yang disebabkan karena kampanye akan ditebus dengan semua perbaikan secara menyeluruh yang bakal terjadi menyusul setelah pemungutan suara. Hari pemilihan itu sendiri, terutama hari pemberian suara untuk parlemen, merupakan peristiwa penting-suatu tindakan seremonial partisipasi warga bangsa yang dilaksanakan dengan martabat tinggi dan kesungguhan besar. Pemungutan suara berjalan dengan tertib dan bebas rahasia. Walaupun terjadi beberapa intimidasi yang dilakukan oleh pamong desa dan lain-lain di daerah-daerah tertentu pada masa kampanye, sama sekali tidaklah mengurangi kenyataan bahwa Pemilu pada umumnya berjalan cukup jujur. Pemilihan yang dilakukan oleh para pemilih di desa penuh dengan makna – bukan sebagai penilaian akan penampilan pemerintah yang terutama, melainkan sebagai identifikasi quasi ideologis penduduk desa itu. Partai-partai yang muncul sebagai pemenang, PNI meraih 22,3% dari seluruh jumlah suara pemilih, Masyumi 20,9%, Nahdatul Ulama 18,4 % dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memperoleh 16,4 % merupakan satu-satunya partai yang berhasil mengintegrasikan dirinya dengan kelompok-kelompok besar masyarakat. ( Herbert Feith, 1995 : 17 )

Pemilihan Umum 1955 itu tidak menghasilkan penyelesaian untuk kesulitan-kesulitan sistem parlementer dan oleh karenanya merupakan langkah lebih lanjut dalam mendeskreditkan keseluruhan sistem itu. Suatu krisis yang berlarut-larut di dalam tubuh militer menyebabkan runtuhnya sistem politik parlementer. Karena partai-partai politik semakin terpolarisasi dalam pembagian Jawa – luar Jawa dan birokrasi tidak begitu efektif maka pihak tentaralah yang seharusnya menjaga kesatuan pemerintahan nasional, ketika tentara terpecah-pecah, maka negara terpelah-pecah pula. Tampaknya, terjadi suatu jalan buntu politik di Jakarta, karena banyak orang merasakan bahwa sistem konsitusional tidak dapat dipertahankan lagi tetapi tidak mengetahui apa yang harus menyusul. ( MC Ricklefs, 1991 : 378 – 400 )

Jatuh bangunnya kabinet telah menimbulkan rasa tidak puas di kalangan politisi Indonesia. Sering kali sebelum mereka sempat berbuat banyak dalam implementasi program-programnya karena tiap kabinet merupakan koalisi banyak partai dan karena tindakan-tindakan khusus yang mereka jalankan tidak popular bagi salah satu faksi dari publik politik. Herbert Feith mengatakan, kampanye yang mendahului Pemilu 1955 membawa pengaruh yang besar bagi politisasi massa rakyat di desa-desa. Bahkan di banyak tempat telah semakin terlibatnya rakyat dalam masalah-masalah politik, dalam skala yang lebih besar daripada masa revolusi. Hal tersebut mengakibatkan semakin dipertegasnya pembagian komunikasi, terutama antara santri dan abangan, yang menyebabkan pula semakin lemahnya pemerintah. Begitu juga konsensus-konsensus tujuan nasional yang telah menurun sebelum dimulainya kampanye, menjadi semakin lemah lagi.

Aspirasi politik masyarakat yang dibawa oleh media massa tanpa sensor, justru semakin mendorong instabilitas karena sistem politik pada waktu itu belum mapan dan tidak mengakar secara kultural. Sejak tahun 1956 politik kerakyatan lalu memberikan garis pengelompokan berdasarkan etnis dan geografis yang dimulai dengan munculnya berbagai dewan daerah di luar Jawa, yang mencapai puncaknya dengan meletusnya PRRI pada Februari 1958, yaitu peristiwa yang serius yang mengancam keutuhan territorial. Dan pada waktu kurun waktu 1950 – 1957, kelihatannya operasi politik rakyat yang tak dapat dikekang telah membawa Indonesia ke dalam suatu impasse yang serius.

Kabinet-kabinet koalisi multipartai begitu sering jatuh. Kemudian politisasi ( atau repolitisasi) penduduk sebagai suatu akibat persaingan partai-partai pada masa sebelum Pemilihan Umum 1955. Dan akhirnya menyebarkan kekuatan kerakyatan itu ke dalam politik etnisitas dan sentrifugalisme. Semua ini menyakinkan kebanyakan pemimpin negeri ini bahwa harus dibuat sesuatu untuk restrukturisasi politik. Demokrasi terpimpin akhirnya muncul sebagai akibat dari pertentangan-pertentangan yang kompleks perihal bagaimana restrukturisasi semacam itu dapat diadakan.

Klik Selanjutnya …..

Masalah Tionghoa; Integrasi versus Asimilasi

Kerusuhan Mei 1998 benar-benar bisa dikatakan sebagai sebuah tragedi kemanusian. Api di mana-mana, kehancuran di mana-mana, dan kematian di mana-mana. Dari sudut besaran apa pun, kerusakan yang ditimbulkan pada kelompok etnis Tionghoa sungguh dashyat. Milik orang Tionghoa di beberapa tempat kantong Tionghoa, dihancurkan toko, mobil, rumah, perabotan rumah tangga. Fisik mereka pun tak dibiarkan selamat: orang-orang itu mengalami pemukulan, penganiayaan, penelanjangan. Seakan belum puas, wanita-wanita mereka dijadikan sasaran pelecehan dan kekerasaan. Inilah kerusuhan terbesar terhadap etnis Tionghoa sepanjang sejarah Indonesia modern.

Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta yang mengumumkan laporannya  pada tanggal 4 November 1999 menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memang menjadi salah satu target utama dalam kerusuhan tersebut. Dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta secara eksplisit menyebutkan dimensi sentimen anti-rasial terhadap golongan etnik Tionghoa dalam kerusuhan ini. Dalam kasus perkosaan, kebanyakan adalah etnis Tionghoa. Manarik untuk dicatat bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta menonjolkan peranan provokator dan massa aktif. Kalau ini benar, maka rupanya kerusuhan anti-Tionghoa adalah bagian dari upaya sistematis dan terorganisasi. Kendati demikian, tidak mudah untuk sampai pada kesimpulan yang pasti tentang dalang utama dari kerusuhan.

Tetapi lepas dari ada-tidaknya seorang dalang yang menggerakkan kekerasan itu, tidak dapat diingkari adanya perasaan yang asli anti-Tionghoa. Bagaimana mungkin mereka digerakkan kalau tidak ada sesuatu yang memang dapat bergerak ? Sulit dibayangkan bahwa ada sekelompok orang memprovokasikan massa kalau seandainya massa itu tidak memendam perasaan benci terhadap orang Tionghoa. Harus ada terlebih dahulu sentimen anti-Tionghoa yang cukup pekat sehingga dapat diprovokasi.

Perasaan semacam itu, menurut Pramudya Ananta Toer, mempunyai akar yang panjang, mulai sejak kerusuhan pertama pada 1740. Orang Belanda (tepatnya VOC) mengusir dan membunuh orang Tionghoa semata-mata karena sentimen rasial. Selama hampir 150 tahun tidak kedengaran adanya gerakan rasialisme, dan baru muncul lagi pada awal abad ke-20 ini. Berturut-turut dicatat kerusuhan di Solo (1912) dan kemudian di Kudus (1914). Hampir dapat dipastikan yang membuat pihak pribumi marah adalah penggolongan penduduk menjadi tiga golongan : Eropa (Belanda), Timur Asing (Tionghoa) dan Pribumi., sebuah struktur sosial yang disebut oleh Wertheim “ colonial caste structure”.

Tidak bisa dipungkiri, pengalaman ini pasti meyakiti hati pihak pribumi, dan pasti tidak mungkin terlupakan. Onghokham dengan tepat mengatakan, karena kemerdekaan Indonesia diperoleh lewat perjuangan rakyat Indonesia, bukan diberikan (seperti Malaysia dan Singapura), masuk akal bahwa pihak pribumi mengambil serangkaian tindakan untuk menghancurkan struktur sosial yang tidak adil itu segera sesudah negara Republik Indonesia berdaulat. Tetapi para pembuat kebijakan itu lupa – sebagai unintended consequens – kebijakan-kebijakan untuk mencegah berkuasanya orang Tionghoa justru semakin memupuk sentimen anti-Tionghoa di kalangan rakyat. Kerusuhan anti-Tionghoa meledak berkali-kali di Indonesia, di masa Orde Lama, tetapi lebih-lebih pada masa Orde Baru.

Baca Selanjutnya…..

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.